Dua Tahun, 219 Naker Di-PHK – Timor Express

Timor Express

EKONOMI BISNIS

Dua Tahun, 219 Naker Di-PHK

Bruno: Ada Kaitan dengan Kondisi Ekonomi Nasional

KUPANG, TIMEX-Kondisi perekonomian nasional yag belum stabil menyebabkan banyak perusahaan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan karyawannya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi NTT, Bruno Kupok mengakui, banyak aspek yang menjadi pemicu terjadinya PHK. Bruno yang diwawancara Timor Express, Rabu (11/10) menyebutkan, PHK bisa disebabkan karena perekonomian yang tidak stabil. Namun ada pula pengaruh dari dua pihak, yakni karyawan dan pemiliki perusahaan.

Ada yang PHK karena antara hak dan kewajiban tidak sesuai. Misalnya diberikan tugas, tetapi tidak mampu kerjakan. Karyawan absen, sehingga harus ada pemotongan tunjangan. Ada pula yang sudah bekerja sesuai, namun upahnya tidak sesuai dengan UMP. “Ada pengaruh dari kondisi ekonomi. Dari kasus-kasus itu, ada yang PHK,” kata Bruno.

Setiap kasus yang diadukan ke Dinas Nakertrans adalah kewajiban dinas untuk mencarikan solusi terbaik atau menjembatani mencari titik temu. Namun jika tidak terjadi kesepakatan, akan dianjurkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (OHI). “Intinya, kalau ada persoalan, harus diselesaikan,” tambah Bruno.

Mantan Kadis Perhubungan Provinsi NTT itu menambahkan, kasus PHK sebenarnya tidak hanya yang tercatat di Nakertrans. Pasalnya, alasan PHK sangat fariatif, sehingga banyak korban PHK yang enggan menyelesaikannya lewat Disnakertrans. “Pasti ada juga yang tidak terdata oleh kita. Tetapi kita berharap supaya antara pekerja dan perusahaan selalu akur,” tambahnya.

Kabid PHI dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans NTT, Thomas Suban Hoda yang dikonfirmasi terpisah menyebutkan, kasus PHK di NTT didominasi sektor jasa dan paling banyak terjadi di Kota Kupang, yakni sebanyak 64 orang, 21 orang di Kabupaten Kupang dan sisanya tersebar di kabupaten lain.

Khusus 39 kasus di tahun 2017, 18 di antaranya bisa dimediasi dan diselesaikan di Dinas Nakertrans NTT. Sementara 10 kasus diputuskan melalui anjuran dan diteruskan ke Pengdilan Hubungan Industrial (PHI). 11 kasus lainnya sedang dalam proses.

“Tahun 2016 ada 67 kasus PHK dengan jumlah tenaga kerja 110 orang.
Lalu, tahun 2017 sudah 39 kasus dengan 109 tenaga kerja. Jadi totalnya 106 kasus dan 219 orang kena PHK,” terang Kabid PHI dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans NTT, Thomas Suban Hoda.(cel)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!