Telusuri Korupsi Pajak Miras – Timor Express

Timor Express

HUKUM

Telusuri Korupsi Pajak Miras

MINUMAN KERAS. Inilah Toko NAM di Jalan Siliwangi yang menjual aneka minuman beralkohol. Diabadikan Mei 2017 lalu.

SEMY BALUKH/TIMEX

Diduga Hilang Miliaran Rupiah

KUPANG, TIMEX – Potensi pajak minuman beralkohol atau minuman keras (Miras) di Kota Kupang sangat tinggi. Sayangnya, tinggi pula kebocorannya.
DPRD Kota Kupang mencium adanya korupsi dalam pajak miras di Kota Kupang. Pasalnya, ada perbedaan data antara distributor dan jumlah pajak yang masuk dalam pendapatan asli daerah (PAD).

Terkait hal ini, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Kupang, Adrianus Talli, Rabu (11/10), menjelaskan masih banyak ditemukan minuman beralkohol tanpa label. Padahal, label merupakan tanda bahwa pengusaha tersebut telah melaksanakan kewajibannya membayar pajak sesuai aturan yang berlaku.

Tidak adanya label sangat merugikan daerah. Sebab, setiap botol minuman yang dijual sudah ditetapkan pajaknya. “Pengawasan dari pemerintah khususnya dari instansi terkait yang tidak berjalan sebagaimana mestinya menjadi salah satu sebabnya mengapa sampai terjadi kebocoran pajak dimaksud,” kata Adi Talli. Di samping itu, kata dia, kesadaran pengusaha untuk membeli label bagi semua minuman beralkohol yang dijualnya juga menjadi salah satu sebabnya. Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya kebocoran pajak dari minuman beralkohol tersebut, maka perlu pengawasan melekat dan terus menerus dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang mempunyai tugas dan kewenangan terhadap masalah tersebut. Pengawasan perlu ditingkatkan. Adi juga mengingatkan Pemkot agar penempatan aparatur pelaksananya harus diperhatikan dengan serius. Di samping itu harus selalu ada komunikasi dan koordinasi serta pembinaan kepada setiap pengusaha minuman beralkohol agar dapat menyadari serta taat membeli leges untuk setiap peredaran minuman beralkohol di Kota Kupang. “Harapan kepada Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota agar dapat memperhatikan masalah ini secara serius karena dikhawatirkan adanya unsur ‘main mata’ antara oknum ASN dengan pengusaha minuman beralkohol yang ada sehingga masalah ini terus terjadi berulang-ulang,” kata Adi.

Terpisah, Ketua Fraksi Partai Gerindra, Merry Salouw meminta Pemkot menindak tegas oknum pengusaha yang melakukan kecurangan dengan tidak membeli leges atau menjual minuman beralkohol tanpa label. Selain itu, Wali Kota juga perlu menindak oknum pejabat yang diketahui menyelewengkan pajak miras. “Harus beri sanksi tegas atau tutup saja usaha minuman beralkohol yang nakal,” kata Merry.

Ia juga menjelaskan, Pansus DPRD Kota Kupang sudah pernah turun langsung dan kedapatan miras yang tak berlabel. Alasan pemilik toko yakni setiap Sabtu dan hari libur lainnya, kantor Dispenda libur sehingga tidak bisa membeli label. “Saya kira ini perlu ditelusuri, kalau memang ada permainan, maka harus ditindak tegas,” kata Merry.

Anggota Komisi III DPRD Kota Kupang ini menambahkan, potensi pajak miras di Kota Kupang mencapai miliaran rupiah. Oleh karena itu, pemerintah tak boleh main-main. OPD yang menangani pajak mesti memaksimalkan pendapatan dari pajak miras. “Kalau memang ada korupsi di situ, wali kota tolong telusuri dan tindak tegas oknum yang bermain, karena daerah dirugikan miliaran,” kata Merry.

Sebelumnya, pertengahan 2017 lalu, Panitia Khusus (Pansus) LKPJ melakukan sidak di sejumlah pub, bar, diskotik dan restoran. Terdapat puluhan dus miras jenis bir yang tak berlabel. Artinya, ada upaya penggelapan pajak.

Pansus melakukan sidak langsung ke satu-satunya distributor bir di Kota Kupang, yakni Toko NAM di Jalan Siliwangi, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama.

ewan pun mengantongi sejumlah data penting. Beberapa data ini ternyata tak cocok dengan total pendapatan pajak Pemkot Kupang tahun anggaran 2016.

Pemilik Toko NAM, Leonard Antonius menyebutkan khusus Kota Kupang dalam sebulan ia menjual 6.000-an dus bir. Dalam satu dus terdapat 12 botol. Artinya dalam sebulan penjualannya 72 ribu botol. Dengan demikian angka penjualannya Rp 2 miliar lebih. Dan dalam setahun penjualannya Rp 24 miliar.

Pajak miras yang berlaku di Kota Kupang sebesar 10 persen. Dengan demikian, mestinya penerimaan pajak miras dalam setahun adalah Rp 2,4 miliar. Namun, Leonard mengatakan pada tahun 2016 yang dibayarkan ke Pemkot hanya Rp 918.406.000 (lihat grafis). “Bir dua minggu sekali masuk. Itu antara 15 sampai 20 kontainer dengan total sekitar 20-an ribu dus. Kota Kupang saja itu 6.000 dus per bulan,” sebut Leonard.

Ia mengatakan, Toko NAM adalah satu-satunya distributor bir untuk daratan Timor, Rote dan Sabu. Dan setiap tahun pembelian label ke Pemkot berkisar Rp 800 juta sampai Rp 900 juta.

Pada kesempatan itu, anggota Pansus, Padron Paulus mengatakan Toko NAM sebagai distributor tunggal bir, namun fakta di lapangan ditemukan sejumlah bir tak berlabel. Artinya ada penyelundupan atau kesengajaan dari Toko NAM. “Kita temukan di bar-bar ternyata tidak ada label. Kita tanya mereka bilang beli dari sini (Toko NAM, Red),” kata Padron.

Menjawab itu, Leonard mengakui tidak ada label karena pembelian dilakukan akhir pekan, yakni Jumat dan Sabtu. “Kalau hari-hari begitu kita tidak bisa ambil label lagi di kantor wali kota karena kantor tutup. Jadi kita kasih saja ke pengecer tanpa label, nanti urus label kemudian,” kata Leonard.

Sebelumnya, Kepala Bagian Ekonomi Setda Kota Kupang, Daniel Zacharias menyebutkan, realisasi retribusi miras pada tahun 2016 over target. Dari Rp 1 miliar yang ditetapkan untuk semua miras beralkohol golongan (golongan A, B dan C), realisasinya mencapai Rp 1.059.906.000. “Untuk tahun 2016, kita over target sebesar Rp 59 juta lebih,” ujarnya.

Pasca penyusunan OPD baru, kata Daniel, terhitung sejak 1 Januari 2017, penjualan label miras diserahkan kepada Bagian Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Kota Kupang. Kendati demikian, pengawasan di lapangan tetap menjadi tugas dari Bagian Ekonomi. “Mereka yang jual labelnya. Kami bantu pengawasan dan pemantauan di lapangan. Kalau ada miras di distributor yang tidak punya label, kita beri teguran supaya mereka beli label,” katanya.

Sebagaimana hasil pengawasan pada tahun-tahun sebelumnya, lanjut Daniel, petugas seringkali menemukan miras yang dijual oleh pengecer tanpa label. Namun setelah ditelusuri, ternyata tidak ada pelanggaran karena distributor telah membeli label. “Distributor memang sudah beli label. Tapi sebelum label itu ditempel, pengecer sudah datang beli barang. Seharusnya, distributor lebih dahulu menempel label, baru barangnya dijual ke pengecer,” jelasnya. (sam)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!