BBM Dihentikan, Mobil Komisi Ditarik – Timor Express

Timor Express

RAKYAT TIMOR

BBM Dihentikan, Mobil Komisi Ditarik

SUASANA SIDANG. DPRD TTU saat mengikuti sidang paripurna khusus tentang penetapan KUA PPAS yang digelar di aula DPRD TTU, Kamis (11/10).

Tunjangan Perumahan dan Transportasi Dipertanyakan

KEFAMENANU, TIMEX – Hingga kini, hak DPRD TTU terkait tunjangan perumahan dan transportasi belum direalisasikan. Kendati, fasilitas mobil operasional wakil rakyat sudah diserahkan. Bahkan, jatah bahan bakar minyak (BBM) sudah dihentikan.

Pertanyaan sejumlah wakil rakyat mencuat dalam sidang paripurna khusus tentang penetapan KUA PPAS tahun anggaran 2018 yang digelar, Rabu (11/10).

xSejumlah anggota DPRD TTU mempertanyakan realisasi tunjangan perumahan dan transportasi. Sebab, terhitung sejak 1 Oktober, realisasi BBM sudah dihentikan, termasuk penarikan sopir dan mobil operasional yang selama ini melayani ketua dan anggota Komisi DPRD TTU.

“Terhitung 1 Oktober kami tidak difasilitasi lagi kendaraan. BBM sudah dihentikan dan sopir juga sudah ditarik. Mohon penjelasan pemerintah kapan hak tunjangan kami direalisasikan,” tanya Ketua Fraksi PKB, Theodorus Tahoni.

Hal serupa diungkapkan anggota Fraksi PAN DPRD TTU, Agustinus Talan. Ia meminta semua mobil operasional dewan yang masih di tangan komisi untuk diserahkan. Penarikan fasilitas tentunya berlaku untuk semua komisi bukan hanya komisi tertentu.

Agustinus mempertanyakan alasan pemerintah yang hingga kini belum menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup), terkait fasilitas perumahan dan transportasi untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan.

Menanggapi pertanyaan itu, Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes menjelaskan, draft perbup tunjangan perumahan dan transportasi sudah siap ditandatangani. Tapi hingga kini masih menunggu kajian tim penyusun anggaran yang sementara berproses untuk menentukan rincian besarannya, sehingga dimuat dalam perbup.
“Draft perbup sudah disiapkan kalau pun hari ini ditandatangani belum juga dioperasionalkan karena menunggu hasil kajian tim,” jelasnya.

Dikatakan, pemerintah baru bisa melakukan penarikan fasilitas kendaraan yang selama ini digunakan anggota DPRD, apabila sudah ada perbup yang dipastikan sudah bisa rampung dalam waktu dekat sehingga awal November bisa dioperasionalkan.

Raymundus menilai, peran sekretariat dewan sejauh ini tidak berjalan maksimal, sehingga tersendat pelayanan untuk anggota DPRD. Padahal, perannya sangat penting untuk memudahkan koordinasi antara pemerintah dan DPRD TTU.

Peran sekwan sejauh ini tidak proaktif untuk menyampaikan laporan kepada bupati.

“Saya hari ini baru tahu tidak ada yang menyampaikan kepada saya terkait perkembangan kelanjutannya. Sekwan tidak proaktif untuk lapor ke bupati. Yang biasa datang lapor staf, kasubag dan kabag, tapi tidak apalah, kita tidak tahu tersumbat di mana,” ungkapnya.

Sementara, Sekretaris DPRD (Sekwan), Philipus Pala mengaku selama ini koordinasisi antara pemerintah dan Sekretariat DPRD lancar dan tidak ada hambatan. Terkait pelayanan BBM untuk anggota diberhentikan karena atas persetujuan ketua DPRD TTU, alasannya karena masih menunggu perbup.

Terkait penarikan mobil, Philipus mengaku sebagian mobil operasional sudah diserahkan. Sementara yang lainnya masih ada di tangan komisi. Penarikan kendaraan menjadi kewenangan bupati, sehingga tidak benar bila ada tudingan dirinya yang perintahkan untuk penarikan mobil.

“Saya tidak punya kewenangan untuk tarik mobil. Ada sebagian mobil masih di tangan komisi,” tandasnya.

Dikatakan, penarikan terhadap fasilitas kendaraan tidak berpengaruh terhadap kinerja dan pelayanan wakil rakyat karena sudah ada tunjangan transportasi untuk masing-masing anggota dewan. (mg24/ays)

 

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!