Kawanan Gurita di Ladang Korupsi e-KTP – timorexpress.fajar.co.id

timorexpress.fajar.co.id

OPINI

Kawanan Gurita di Ladang Korupsi e-KTP

Oleh: Baror Mubarok
(Aktivis HMI Cabang Kupang)

SETELAH lebih dari 70 tahun kemerdekaan Indonesia tergenggam dengan jemari renta, perlu diakui telah banyak kemajuan yang dicapai di segala bidang kehidupan berbangsa. Namun di sisi lain sulit dipungkiri perkembangan bangsa juga ditandai oleh beragam bencana terutama kemerosotan mental maupun moralitas yang berdampak negatif bagi perkembangan budi pekerti generasi pemuda.

Banyak bencana yang melanda generasi bangsa kita, yakni bencana sosial maupun skandal yang banyak melanda dalam iklim yang sekian lama berevolusi mencapai kulminasinya pada masalah yang paling krusial dalam problematika bangsa dewasa ini, yaitu cengkraman gurita korupsi. Korupsi hari ini adalah bencana luar biasa, karena korupsi kini bukan soal uang, jabatan dan kekuasaan semata, namun sampai pada korupsi keyakinan, agama dan hati nurani.

karena korupsi hari ini bukan lagi bersifat structural semata tapi sudah bersifat endemik mengakar kuat dalam hati nurani terdalam pada generasi bangsa.
Genealogi korupsi dan nepotisme yang bersifat endemik ini telah melahirkan berbagai macam sifat perkataan dan sifat perbuatan generasi bangsa yang bersifat paradoks, saling terpisah antara dua tempat dan tidak sesuai, bahkan sifat ini terus merekahkan virus penyakitnya yang memetis didalam pikiran bawah sadar dan hati sanubari.

Anak bangsa yang tadinya terlahir bersih dan lugu, ketika menjajaki kehidupan dunia hari ini, terlebih berurusan dengan urusan birokrasi akhirnya tak bisa lari dari tentakel gurita kolusi nepotisme yang sudah ber-endemik mengalir dalam darah daging Reformasi. Perilaku tercela bersenggama dengan gurita korupsi di negeri kita tak dapat dipungkiri memang sudah berlangsung sepanjang sejarah dan terus berkembangsemakin adaptif yang buah simalakamanya dipetik generasi sekarang.

Secara kualitatif, benih-benih penyakit ini mulai tumbuh dan puluhan tahun lalu Bung Hatta pernah menganugerahi label pada bangsa kita dalam hal korupsi ini sebagai telah membudaya. Bahkan dalam formulasi kuantitatif yang relatif, begawan ekonomi Indonesia, Prof. Soemitro Djojohadikusumo pernah mengemukakan pernyataan kontroversi bahwa kebocoran anggaran pembangunan di Indonesia selama ini mencapai 30 persen hanya akibat perilaku ini.

Sangat jelas bagi segala kalangan bahwa virus korupsi merupakan penyakit demoralisasi bangsa yang ditandai oleh rendahnya trust (amanah dan saling percaya) dalam membangun kehidupan bersama terhadap masa depan suatu Negara (Indonesia). Padahal trust ini seperti yang dikemukakan oleh Francis Fukuyama (2001) di dalam bukunya “The social virtues and creation of prosperity”adalah modal social untuk membangun kemajuan suatu bangsa.

Rendahnya trust ini menyebabkan sikap saling curiga di antara komponen bangsa dan saling merasa terancam. Puncaknya hari ini sedikit sekali orang yang berani bertindak melawan dan hampir dipastikan kisah para pejuang anti korupsi ini selalu runtuh dalam lambung kuasa yang selalu memakan siapapun yang coba-coba mengkritik wajah manusia gurita yang terus mengabadikan korupsinya dalam jejak berkehidupan.

Kasus epik megakorupsi proyek e-KTP adalah salah satu contoh terkini dari sekian banyak kasus korupsi di negeri ini, yang mencoba untuk mengendapkan diri. Megaproyek ini lebih besar dari sekadar kasus Hambalang, dan menjadi ladang korupsi bagi para pejabat tinggi, telah menggurita dan melibatkan banyak pihak melalui individu, perorangan partai politik, korporasi dan tak ketinggalan pula para pejabat Negara dengan tangan-tangan lengketnya yang akhirnya membelit keuangan negara hingga Rp 2 triliun sampai Rp 3 triliun.

Secara lebih spesifik, kasus ini telah menemui perjalanan panjang yang ditutupi kabut dalam perburuan gurita reksasa oleh para “pahlawan”di bawah bendera KPK. Saking tebalnya kabut ini, nyaris tak terdeteksi di mana rimbanya kawanan ini di tengah-tengah tersebut. Imanjinasi tertangkapnya gurita reksasa itu muncul ketika rakyat mendengar bahwa yang mulia bapak Setya Novanto yang selama ini tak mudah dijerat oleh aparat hukum akhirnya terkena ranjau darat yang dipasang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Entah ini rencana Ketua KPK Agus Raharjo ataukah tidak, KPK secara resmi mengumumkan Setya Novanto selaku tersangka megakorupsi e-KTP di angka cantik serba 7, yakni pada tanggal 17-07-2017 dan ajudan Setya Novanto pun diperiksa selama 7 jam sebagai saksi dalam perkara ini. Ia ditanyai mengenai 7 foto yang berhubungan dengan kasus korupsi ini.

Angka ganjil tersebut tidak berhenti disitu, pemeriksaan Setya Novanto tidak dilanjutkan dan KPK tidak bisa menahan Setya Novanto, karena disaat yang bersamaan ada kendala “pesakitan” yaitu penyakit gula, ginjal, vertigo dan jantung dari yang mulia bapak Setya Novanto. Disaat yang sama citra partainya makin terpuruk karena beliau yang enggan mundur dari posisi Golkar 01 di tengah-tengah status hukumnya yang kala itu juga “pesakitan”, semua pihak elit yang memiliki jaringan dengan Setya pastinya melihat kondisi status “pesakitan” partainya ini akan mempengaruhi elektabilitas pada Pemilu 2018 mendatang.

Hari ini terlepas dari KPK yang telah menelisik kicauan merdu Muhammad Nazarudin, mantan bendahara partai Demokrat, seorang “multitalenta” dari banyaknya kasus korupsi dan kini berperan sebagai “peniup peluit” dalam kasus korupsi e-KTP ini, herannya tetap bapak Setya Novanto tersayang kita kembali lolos bagaikan seekor “belut” yang disirami oli dengan kelicinannya tersebut akhirnya pada gugatan pra-peradilan. Hakim tunggal Cepi Iskandar mencabut status tersangkanya yang sebelumnya telah resmi ditetapkan KPK berdasarkan dua alat bukti. Yang harus menjadi persoalan utama di sini, bukanlah kekecewaan masal publik semata yang dititikberatkan terhadap ketidakjelasan kasus korupsi e-KTP ini, namun persoalannya adalah ”trend favorit” pra-peradilan sebagai wahana batu loncatan bagi pejabat Negara yang berkuasa untuk bisa bebas dari jaring hukum. Persoalan kedua adalah kenapa yang mulia Setya Novanto baru mengajukan pra-peradilan setelah rentang waktu 2 bulan pasca penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK, dan bukan dihari yang berdekatan dengan waktu ditetapkannya sebagai tersangka.

Menjadi persoalan yang ketiga adalah waktu 2 bulan ini digunakan untuk indikasi kepentingan apa dan dalam hal apa bagi pihak yang mulia Ketua DPR RI dalam memimpin anggota DPR se-Indonesia-nya setelah memikul gelar sabuk tersangka. Sedangkan di dalam waktu tersebut terjadi kejanggalan yang mana tiba-tiba dibentuknya Pansus Hak Angket KPK oleh DPR entah untuk siapa? Menjadi persoalan keempat adalah pada tanggal 22 Juli 2017 herannya terdapat pertemuan Setya Novanto dengan Ketua Mahkamah Agung di Surabaya.

Persoalan yang kelima yang terjadi adalah konflik internal di dalam tubuh KPK yang dimulai dari “service lidah” oleh Arief Budiman kepada Pansus Hak Angket untuk menelanjangi lembaga KPK itu sendiri dan mengaburkan kasus korupsi e-KTP dengan paradoksal. Soal keenam adalah kasus terorisme terhadap Novel Baswedan yang wajahnya disiram air keras, dan tidak perlu dipersoalkan lagi apakah terdapat keterkaitan dengan kasus korupsi e-KTP ataukah tidak, karena Novel yang waktu itu sebagai penyidik untuk mengusut kasus ini.

Disamping itu terdapat pula persoalan ketujuh yakni tewasnya Johanes Marliem secara misterius, yang diberitakan bunuh diri di Los Angeles, disebut misterius karena orang ini memegang sederet rekaman dalam kasus e-KTP dan merupakan saksi kunci kasus korupsi e-KTP serta masih diperdebatkan motif apa yang mendasarinya untuk mengakhiri hidupnya sedangkan almarhum tergolong orang berada dan memiliki kekayaan.

Bagi masyarakat proletar di Indonesia, ketidakadilan sudah biasa terjadi. Ini bukan hal baru. Kalau di negeri kita maling ayam lebih hina dari maling triliunan rupiah, dan bagi kalangan elit yang punya kekuasaan, wajar mereka sulit dijerat hukum bahkan bagi mereka hukum lumrah diperkosa oleh kekuasaan dan kepentingan mereka sendiri, tidak heran kalau opini internasional yang berkembang mengatakan bahwa Indonesia dalam hal penegakan hukum tidak berwibawa karena aparat penegak hukum ketika dihadapkan dengan oknum elit berduit maka berubah menjadi besi lembek dan pedang hukumnya seketika tumpul, keatas, ini semua karena sesuatu yang namanya hukum bagi para oknum elit ini adalah“belati bermata dua” yakni bisa digunakan untuk melancarkan kepentingan mereka dan untuk melindungi diri mereka dari kasus pelanggaran hukum.

Hukum yang dipahami oknum seperti ini adalah sesuatu senjata yang bebas diperjual belikan guna mempermudah pekerjaan dan kepentingan,yang penting punya uang dan jabatan (kuasa) untuk membelinya, apalagi sekedar meneror dan membayar lembaga hukum guna menghapusstatus para tersangka dan terpidana yang terlanjur diendus publik dari hukuman yang siap menantinya.

Penulis hanya berharap bahwa pertimbangan hakim peradilan tidak mempengaruhi penyelidikan kasus korupsi e-KTP sehingga akan tetap berjalan sebagaimana seharusnya, dan KPK tetap mendalami lagi pihak-pihak yang berkaitan dengan raibnya triliunan uang rakyat tersebut, dan tetap berkomitmen menuntaskan kasus rasuah terbesar ini meskipun harus melakukan kembali penetapan status tersangka pada oknum-oknum pencuri yang diduga terlibat. Wassalam!!! (*)

 

Click to comment

Most Popular

To Top