Terdakwa Sesalkan Tuntutan JPU – Timor Express

Timor Express

HUKUM

Terdakwa Sesalkan Tuntutan JPU

SERAHKAN PLEDOI. Rian Kapitan, PH terdakwa Sulaiman Louk menyerahkan nota pembelaan (pledoi) usai membacakannya pada persidangan, Kamis (12/10).

KUPANG, TIMEX – Penuntut Umum Kejari Kupang, Kamis (5/10) lalu telah membacakan tuntutan pidana bagi Sulaiman Marianus Louk, terdakwa kasus korupsi dana penyertaan modal Pemkot Kupang kepada PT. Sasando tahun 2014. Mantan Direktur PT. Sasando itu dituntut dengan hukuman yang cukup berat.

Selain pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan, Sulaiman juga dihukum membayar denda Rp 200 juta subsidair 1 tahun dan uang pengganti Rp 257.247.102 subsidair 3 tahun 3 bulan.

Kamis (12/10), Tim Penasihat Hukum terdakwa, Melkianus Ndaomanu, Yanto Ekon dan Rian Kapitan menyampaikan pledoi (nota pembelaan) di hadapan majelis hakim, Fransiska Paula Nino, Ali Muhtarom dan Ibnu Kholik, serta JPU, Januarius Boli Tobi. Dalam analisis yuridis mengenai unsur ‘secara melawan hukum’, menurut hemat Tim PH, perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Sebab perbuatan yang didakwakan, berkaitan erat dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab terdakwa karena jabatannya selaku Direktur PT. Sasando.

Selanjutnya mengenai unsur ‘memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi’, hemat Tim PH terdakwa, fakta hukum sangat jelas dan telah terbukti bahwa sisa uang pembelian mesin cetak di Jakarta dan material kandang ayam di Surabaya sebesar Rp 144.999.352 masih berada di rekening BNI atas nama Yulius M. Dauzo atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaan Yulius M. Dauzo, Vico Selfano Patty dan Manase Louro. Sebab tiga orang tersebut yang melakukan pembelanjaan mesin cetak dan material kandang ayam. “Maka sangat tidak layak, jika uang yang tidak dipertanggungjawabkan tersebut dibebankan tanggung jawabnya kepada terdakwa. Sedangkan Yulius, Vico Selfano Patty dan Manase Louro dibiarkan berkeliaran di luar oleh Penuntut Umum tanpa dilakukan proses hukum,” sebut Rian Kapitan.

Sisa pembelian mesin cetak dan material kandang ayam yang digunakan oleh terdakwa, menurut Tim PH terdakwa, telah dikembalikan ke kas daerah oleh terdakwa sebesar Rp 354.876.736 (dua kali penyetoran). Pengembalian atau penyetoran tersebut dilakukan jauh sebelum penyidikan dan penetapan tersangka. “Terdakwa juga tidak memerintahkan Yulius M. Dauzo untuk menggunakan uang sisa pembelanjaan mesin cetak dan material kandang ayam. Maka unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,” kata Rian.

Mengenai unsur ‘dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara’, menurut Tim PH terdakwa, uang yang digunakan untuk pembelanjaan mesin cetak dan material kandang ayam, tidak tergolong uang penyertaan modal dari Pemkot Kupang. Melainkan uang pinjaman kredit dari BPR TLM Kupang sebagai wujud pelaksanaan pengembangan bisnis dan penambahan penghasilan bagi PT. Sasando. Oleh karena itu, segala akibat yang timbul dari pemanfaatan uang pinjaman kredit dari BPR TLM dimaksud merupakan risiko bisnis yang tidak dapat dituntut sebagai tindak pidana korupsi.

Tim PH terdakwa juga menyesalkan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 6 tahun enam bulan penjara, denda sebesar Rp 200 juta dan uang pengganti sebesar Rp 104.875.050. Menurut hemat Tim PH terdakwa, tuntutan tersebut di luar kewajaran dan cenderung bersifat emosional disertai rasa kebencian yang sangat mendalam kepada terdakwa. “Bukan lagi didasarkan atas profesionalisme sebagai penuntut umum,” sebut Yanto Ekon.

Khusus berkaitan uang pengganti kerugian negara, Tim PH terdkwa berpendapat, fakta sidang telah membuktikan bahwa uang sisa pembelanjaan mesin cetak dan material kandang ayam yang digunakan oleh terdakwa sebesar Rp 104.875.050. Uang tersebut telah disetorkan kembali ke kas daerah jauh sebelum dilakukan penyidikan perkara ini. Sedangkan sisa uang pembelanjaan lainnya, menurut fakta persidangan sampai sekarang masih dalam kekuasaan Yulius M. Dauzo. Oleh karena itu, hukuman pembayaran uang pengganti secara yuridis tidak dapat lagi dikenakan kepada terdakwa melainkan dapat dikenakan kepada Yulius M. Dauzo.
Berdasarkan uraian di atas, Tim PH terdakwa memohon kepada majelis hakim berkenan menerima nota pembelaan. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana.

Usai pembacaan nota pembelaan dari Tim PH terdakwa, Ketua Majelis Hakim, Fransiska P. Nino memutuskan untuk melanjutkan sidang pada Senin (16/10) mendatang. Agenda sidang, yakni tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Tim PH terdakwa. (r2/sam)

 

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!