Tidak Registrasi, Bersiap HP Off – timorexpress.fajar.co.id

timorexpress.fajar.co.id

NASIONAL

Tidak Registrasi, Bersiap HP Off

Pemilik SIM Card Wajib Registrasi Berbasis NIK

JAKARTA, TIMEX–Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan memberlakukan registrasi nomor pelanggan yang divalidasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai tanggal 31 Oktober 2017. Dengan pemberlakukan registrasi tersebut, setiap pemilik nomor telepon seluler wajib melakukan registrasi untuk pelanggan baru atau registrasi ulang untuk pelanggan lama agar nomor mereka bisa tetap aktif.

“Dampak dari tidak dilakukannya registrasi sesuai ketentuan ini adalah calon pelanggan tidak bisa mengaktifkan kartu perdana dan pemblokiran nomor pelanggan lama secara bertahap,” tutur Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Noor Iza, Rabu (11/10).

Noor Iza mengatakan, registrasi itu merupakan upaya pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan. Terutama pelanggan prabayar dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen serta untuk kepentingan national single identity.
Proses registrasi dilakukan dengan mengirimkan SMS ke 4444 dengan format NIK#Nomor KK#. Sedangkan untuk pelanggan lama dengan format ULANG#NIK#Nomor KK#. Proses registrasi dinyatakan berhasil apabila data yang dimasukkan oleh calon pelanggan dan pelanggan lama prabayar tervalidasi.

Noor Iza menjelaskan, satu NIK bisa digunakan untuk registrasi beberapa nomor SIM card. Namun, untuk proses registrasi mandiri melalui SMS, satu NIK maksimum bisa didaftarkan untuk tiga nomor SIM card. ”Untuk nomor SIM card berikutnya bisa dilakukan ke counter atau gerai operator,” terang dia.

Noor Iza memastikan bahwa semua yang telah memiliki NIK bisa melakukan registrasi. Tidak batasan usia yang diberlakukan. Anak-anak di bawah 17 tahun yang belum memiliki KTP pun bisa melakukan registrasi sendiri dengan NIK yang ada di Kartu Identitas Anak (KIA) dan KK. ”Bisa seperti itu karena kan sudah memiliki NIK dan KK,” ucapnya.

Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) I Ketut Prihadi Kresna turut menambahkan bahwa aturan baru itu dicanangkan karena selama ini aktivasi kartu perdana validasinya masih minim. ”Orang hanya mendaftarkan nama, alamat, dan pekerjaan tanpa kita tahu itu data benar apa tidak. Dengan sistem baru ini, data yang didaftarkan akan dikroscek di Dukcapil dan semuanya real time jadi prosesnya juga cepat,” ujar Ketut, saat dihubungi Rabu malam (11/10).

Minimnya validasi pada pemilik kartu pada sistem yang lama, lanjut Ketut, memicu banyak masalah seperti penipuan lewat sms sampai pembuatan akun hoax di medsos. Aturan baru ini diharap akan mempersempit gerak orang-orang yang memiliki niat buruk seperti di atas. ”Karena tidak ada validasi kita kan jadi susah melacaknya saat ada masalah,” tambah Ketut.

Lantas apakah dengan aturan tersebut masyarakat dibatasi untuk hanya memiliki satu kartu seluler saja? Ketut menegaskan bahwa aturan baru ini lebih fokus untuk meningkatkan keamanan. Konsumen dapat mengaktifkan maksimal tiga kartu dari masing-masing operator dengan satu kombinasi NIK dan KK. ”Aktivasi kartu keempat pun masih bisa, tapi harus melalui gerai operator yang bersangkutan. Untuk yang self registration melalui SMS, maksimal hanya tiga kartu per operator,” tegas Ketut.

Saat ini proses validasi pelanggan seluler masih terus berjalan. Hingga 10 Oktober 2017, sudah ada lebih dari 36,5 juta NIK yang berhasil diverifikasi oleh operator telekomunikasi. Telkomsel sudah memimpin jumlah validasi dengan 23,3 juta NIK, disusul oleh Indosat dengan 8 juta NIK. ”Untuk pengguna kartu baru, akan mulai divalidasi pada 31 Oktober dan pelanggan lama diberi tenggat waktu sampai 28 Februari 2018,” bebernya.

Sementara itu, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arief Fakhrullah menambahkan, saat ini, semua penduduk Indonesia sudah memiliki NIK yang tertera dalam KK. Dengan demikian, kebijakan ini tidak akan menimbulkan persoalan bagi penduduk. Termasuk bagi mereka yang belum melakukan perekaman E-KTP. “Kalau punya E-KTP pakai NIK KTP. Kalau belum pakai NIK KK. Semua penduduk ada di KK,” ujarnya saat dihubungi.

Sebaliknya, kata Zudan, kebijakan ini justru bermanfaat bagi masyarakat. Sebab, ini bisa menjadi instrument untuk membersihkan NIK ganda. Saat ini sendiri, ada 1,9 juta NIK ganda yang terdeteksi saat perekaman E-KTP. Problem tersebut terjadi akibat tidak tertib administrasi di masa lalu. Jumlah tersebut masih bisa bertambah, mengingat ada 9,3 juta penduduk yang belum melakukan perekaman E-KTP.

“Kalau yang 9,3 juta sudah rekam, mungkin ada lagi di antaranya yang ganda,” imbuhnya. Oleh karenanya, jika dalam proses pendaftaran di simcard seluler NIK tidak bisa digunakan, maka bisa jadi, itu disebabkan oleh adanya NIK ganda. “Nanti datang ke Dinas Dukcapil (kabupaten/kota), biar nanti ditunjukkan NIK mana yang aktif,” imbuhnya.

Terkait teknisnya, Zudan mengatakan jika NIK tidak masalah untuk digunakan lebih dari tiga nomor. Sebab, NIK hanya menjadi intrumen untuk menjelaskan data kependudukan. Namun jika Kominfo membuat kebijakan maksimal tiga nomor, itu di luar kewenangannya.

Saat ditanya terkait potensi penyalahgunaan data oleh operator, Zudan membantahnya. Sebab, data penduduk dilindungi undang-undang. Oleh karenanya, jika ada penyalahgunaan, maka ada konsekuensi pidana. Saat ini sendiri, sudah banyak lembaga yang memanfaatkan data kependudukan. Mulai dari lembaga-lembaga perbankan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Badan Kepegawaian Nasional, Komisi Pemilihan Umum, Badan SAR Nasional, dan sebagainya. (and/far/jun/agf/jpg/ito)

Demi Keamanan, Operator Dukung Kebijakan

Aturan baru yang ditetapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tentang validasi kartu seluler mendapat respon yang positif dari perusahaan operator. Meskipun dengan pengetatan aturan tersebut diprediksi jumlah produksi kartu menurun, namun hal tersebut diyakini tidak berdampak signifikan pada revenue. Serta demi alasan keamanan, perusahaan operator sepakat mendukung penuh kebijakan pemerintah.

”Kebijakan pemerintah ini bertujuan untuk memberikan rasa aman, oleh karena itu kami mendukung sepenuhnya untuk kesuksesan implementasi program tersebut,” ujar General Manager Corporate Communication XL Axiata Tri Wahyuningsih, saat dihubungi kemarin (11/10). Menurut Ayu, bebasnya aktivasi tanpa validasi pada sistem yang ada saat ini cukup menyulitkan operator untuk mendata perputaran kartu. ”Jumlah kartu sim yang diproduksi dan berada di pasar sangat banyak, cukup susah untuk menarik datanya. Apalagi banyak pelanggan yang suka berganti-ganti kartu,” beber Ayu.

Ayu menambahkan saat ini pelanggan XL Axiata yg sudah melakukan registrasi dan tervalidasi identitasnya selama masa percobaan sekitar 700 ribu pelanggan. ”Kami sepakat bahwa aturan ini akan memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa layanan telekomunikasi terhadap tindakan kejahatan dan aksi-aksi penyalahgunaan,” tambah Ayu.

Sementara itu, Danny Buldansyah Wakil Dirut Hutchinson Tri Indonesia turut menegaskan bahwa dengan diberlakukannya kewajiban ini dirinya meyakini bahwa baik total jumlah pelanggan maupun revenue akan tidak terpengaruh. ”Seperti yang sudah pernah disebut Menkominfo, sebetulnya market di industri ini pelanggannya itu-itu saja, hanya berpindah dari operator satu ke operator lainnya. Dengan aturan ini dari pada pelanggan beli kartu perdana terus dia akan lebih baik melakukan re-charge dengan nomor yang dimilikinya,” ujar Danny.

Danny menyebutkan bahwa saat ini setiap tahunnya operator rata-rata memproduksi 100 juta kartu perdana. Dengan adanya registrasi ini dirinya memperkirakan penjualan kartu perdana akan berkurang sebanyak 50 persen.

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik LIPI Laksana Tri Handoko menilai rencana pembatasan kartu telepon seluler itu ditujukan untuk keamanan. Karena selama ini orang lebih bebas menggunakan kartu tersebut tanpa registrasi dengan data yang valid terlebih dahulu. ”Intinya kan memang semua di negara orang harus diresgister termasuk nomor teleponnya. Ya memang harus begitu tapi nanti terlalu ketat implementasinya,” ujar dia kemarin (11/10).

Mantan kepala Pusat Penelitian Informatika LIPI itu menuturkan selama ini longgarnya penggunaan kartu tersebut sering dipergunakan untuk kejahatan seperti penipuan. Selain itu, kartu perdana seluler juga kerap diincar karena promo-promo paket internet murah misalnya. ”Jadi kalau nomor itu sekali pakai, buang, bisa habis. Banyak orang yang pakai lantas dibuang,” tambah dia.

Pria kelahiran Malang itu menuturkan di negara-negara lain bahkan ada kebijakan untuk penggunaan nomor telepon seluler khusus. Nomor tersebut bergantung pada satu jenis operator seluler saja. Pulsa atau paket data bisa diisi dengan operator yang berbeda. ”Jadi nomor bukan lagi milik operator. Tapi, persaingan akan jadi lebih terbuka. Untuk saat ini mungkin operator seluler akan mudah menerimanya,” ungkap dia. (agf/jun)

Click to comment

Most Popular

To Top