Dinas Pariwisata Pungut Rp 500 Ribu – Timor Express

Timor Express

RAKYAT TIMOR

Dinas Pariwisata Pungut Rp 500 Ribu

Festival Budaya di TTS

SOE, TIMEX – Festival budaya di Kabupaten TTS, diduga ada mafia anggaran pada kegiatan tahunan yang digelar Dinas Pariwisata Kabupaten TTS. Dugaan tersebut muncul ketika Dinas Pariwisata memungut sewa stan masing-masing OPD sebesar Rp 500 ribu.

Padahal, dalam DPA Dinas Pariwisata telah termuat anggaran sewa tenda sebesar Rp 31,5 juta untuk 42 buah tenda. Karena itu, banyak pihak yang mempertanyakan dana sebesar Rp 500 ribu dikemanakan jika sewa tenda sudah dianggarkan melalui APBD II Kabupaten TTS.

Beberapa pimpinan OPD yang dikonfirmasi wartawan, yang meminta agar identitas mereka tidak dikorankan mengaku, dalam pelaksanaan festival budaya, diminta untuk setiap OPD berkontribusi untuk biaya penggunaan stan masing-masing sebesar Rp 500 ribu. Tidak hanya OPD, namun sejumlah lembaga swasta yang menggunakan stan tersebut seperti diler, show room dan bank, juga diminta berkontribusi sebesar Rp 500 ribu.

“Saya tidak tahu itu uang kontribusi nanti digunakan untuk membiayai item kegiatan yang mana. Sementara OPD saja kurang lebih 40-an belum ditambah dengan lembaga swasta yang juga pakai stan itu,” kata seorang pimpinan OPD.

Diakui, dalam pelaksanaan kegiatan, Dinas Pariwisata menyekat satu buah tenda menjadi dua stan. Padahal, dalam DPA diatur bahwa satu stan ukuran 4×6 meter, tetapi dalam pelaksanaannya ukuran stan hanya 2×3 meter.

Akibatnya, beberapa OPD maupun lembaga swasta kesulitan dalam menempatkan barang yang hendak dipamerkan pada festival budaya tersebut.

“Barang-barang pameran kami banyak, jadi setelah kami taruh barang di dalam stan, tidak ada lagi tempat untuk kami duduk,” kata salah seorang pengguna stan.

Sementara, sejumlah camat yang dikonfirmasi wartawan mengaku, mereka tidak dipungut biaya stan. Mereka hanya membawa produk unggulan dari wilayah mereka masing-masing untuk dipamerkan.

“Memang tidak pungut biaya. Kalau mau dipungut biaya, kami hanya bawa barang dan taruh di stan yang sudah ditentukan,” kata Camat Batu Putih, Agustinus Mallo.

Terpisah, Kadis Pariwisata, Yan Banoet ketika dikonfirmasi, Jumat (13/10) membenarkan bahwa memang OPD dan lembaga swasta yang menggunakan stan dipungut biaya sebesar Rp 500 ribu. Anggaran yang dipungut itu akan dikenakan untuk biaya pembersihan, keamanan dan konsumsi. Sementara dalam DPA telah dianggarkan dana pengamanan sebesar Rp 3 juta serta konsumsi Rp 54.140.000.

Yan mengaku, anggaran itu tidak cukup untuk membiayai item konsumsi, pengamanan dan pembersihan lokasi. “Kami sepakati pungutan itu melalui rapat bersama. Anggaran yang kami pungut itu akan digunakan untuk konsumsi, pengamanan dan juga pembersihan lokasi pameran,” kata Yan.

Ketika ditanya apakah anggaran Rp 500 ribu yang dipungut dari OPD dan lembaga swasta seperti apa pertanggungjawabannya, dia mengatakan, dana yang dipungut itu tidak dipertanggungjawabkan. “Kami tidak pertanggungjawabkan,” ucap Yan.

Terpisah, anggota DPRD TTS, Melianus Bana mengatakan, sesungguhnya Dinas Pariwisata tidak boleh melakukan pungutan apabila pelaksanaan kegiatan itu sudah dibiayai oleh APBD II. Hal yang paling mengkhawatirkan dan rawan terjadinya korupsi adalah jika anggaran yang dipungut itu tidak dipertanggungjawabkan penggunaannya. Karena jika anggaran tidak dipertanggungjawabkan dan jika terjadi kelebihan anggaran dari pungutan itu akan dikemanakan.

“Wah, itu tidak boleh. Kalau tidak dipertanggungjawabkan, terus kalau uang lebih nanti dikemanakan atau kalau uang kurang siapa yang mau bertanggungjawab,” tanya Melianus. (yop/ays)

Click to comment

Most Popular

To Top