Dituntut 8,5 Tahun, Lay Rohi: Menyakitkan – Timor Express

Timor Express

HUKUM

Dituntut 8,5 Tahun, Lay Rohi: Menyakitkan

SALAMI JPU. Terdakwa Lay Rohi menyalami JPU, Hendrik Tiip dan Benfrid Foeh usai sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa di Pengadilan Tipikor Kupang, Kamis (19/10).

TOMMY AQUINODA/TIMEX

Kasus Korupsi Proyek Jalan dan 100 Unit Embung

John Rihi: Jaksa Seperti Bermimpi Membuat Tuntutan

KUPANG, TIMEX-Penuntut Umum Kejati NTT, Kamis (19/10) malam tadi di Pengadilan Tipikor Kupang, membacakan tuntutan bagi Lay Rohi, terdakwa kasus korupsi proyek pembangunan jalan dan 100 unit embung di Kabupaten Sabu Raijua (Sarai).

Pada persidangan yang dipimpin Hakim Ketua, Edi Pramono didampingi Hakim Anggota, Jemmy Tanjung dan Ali Muhtarom, terdakwa yang juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sarai dituntut dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan (8,5 tahun).

Menurut Penuntut Umum, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar semua unsur dalam dakwaan primair, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Salah satu diantaranya adalah unsur perbuatan berlanjut (Pasal 64 ayat 1 KUHP), dimana terdakwa disebut mengambil keuntungan secara melawan hukum dengan cara memanfaatkan dana pembelian BBM untuk pekerjaan embung, sehingga dapat digunakan untuk pekerjaan lainnya.

“Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana korupsi secara berlanjut yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dan mendapat keuntungan secara melawan hukum sebesar Rp 1.911.675.000,” sebut JPU, Hendrik Tiip yang membacakan surat tuntutan secara bergantian dengan rekannya, Benfrid Foeh.

Selain pidana pokok, Penuntut Umum menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp 400 juta, subsidair 6 bulan kurungan. Juga menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.911.675.000 kepada negara. Dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti. “Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 4 tahun 3 bulan,” sebut Benfrid Foeh.

Adapun hal yang memberatkan terdakwa sebagaimana pertimbangan Penuntut Umum. Antara lain, perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdakwa tidak menyesali perbuatan dan memiliki niat jahat untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dari pekerjaan yang dilakukan secara swakelola. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum.
Usai pembacaan tuntutan, Penasihat Hukum (PH) terdakwa, John Rihi didampingi Mel Ndaomanu dan Petrus Ufi menyatakan akan menyampaikan pembelaan (pledoi), baik dari PH maupun terdakwa sendiri.

Kepada wartawan usai sidang, John Rihi yang akrab disapa JR, mengatakan, dasar dari tuntutan adalah dakwaan. Dalam dakwaan, kata dia, JPU menguraikan tentang dua pekerjaan, yakni pekerjaan jalan dan pekerjaan embung. Dalam fakta ketika dilakukan pemeriksaan di lokasi, ada kesepakatan bersama dengan jaksa bahwa pekerjaan jalan telah selesai, sehingga pekerjaan jalan tidak diperiksa. Selanjutnya dalam uraian dakwaan, JPU mengatakan ada kekurangan volume pekerjaan embung. “Tapi fakta sidang mengatakan, embung yang dibangun 100 unit, yang diperiksa 17 unit dan yang diukur cuma 10 unit. Apakah boleh pengukuran 10 embung dapat mewakili 100 embung, sehingga kemudian dianggap ada kerugian,” ujarnya.

Tuntutan JPU, sebut JR, tidak lagi mengurai tentang volume pekerjaan, tetapi yang diuraikan adalah aliran uang atau pengeluaran uang. Nyatanya, pengeluran uang oleh terdakwa telah berdampak pada rampungnya pekerjaan. Dengan demikian, jaksa dalam perkara ini hanya mencari-cari kesalahan untuk menjerumuskan terdakwa dan orang lain. Padahal fungsi jaksa adalah menegakan kebenaran dan keadilan. “Kalau dia (JPU, red) menegakan keadilan, seharusnya dia tidak membuat tuntutan di awan-awan. Tuntutan tadi sepertinya jaksa sedang bermimpi. Hanya orang bermimpi saja yang tidak menguraikan fakta persidangan,” kata pengacara kondang itu.

JR menambahkan, dalam fakta sidang juga terungkap bahwa yang mengerjakan embung adalah John Manoe Lado. Oleh karena pekerjaan telah selesai, maka yang berhak atas uang itu adalah John Manoe Lado. Namun usai mengerjakan embung, John Manoe belum mengambil uangnya pada terdakwa sebesar Rp 1.150.000.000.

Dengannya, jaksa tidak berhak menagih uang itu, karena jaksa tidak punya kuasa dari John Manoe Lado. “John Manoe mengatakan, uangnya ada di Pak Lay dan akan ditagih. Itu hubungan perdata antara John Manoe dan Lay Rohi. Jaksa harusnya mengejar uang negara apabila ada pekerjaan yang tidak selesai, bukan kejar uang pribadi John Manoe Lado dengan menghabiskan uang negara,” ungkap JR.

Lay Rohi: Tuntutan Jaksa Menyakitkan

Usai sidang, terdakwa Lay Rohi akhirnya menyampaikan unek-uneknya kepada wartawan. Dia menyebut, Kabupaten Sabu Raijua (Sarai) di tahun 2013 sangat kritis. Langkah yang ditempuh Pemda Sarai adalah membuat embung konservasi untuk mengeliminir pembuangan air hujan ke laut. Dan faktanya, saat ini sumur-sumur di daerah pesisir sudah dangkal, tidak ada banjir di kota dan embung kecil yang dibangun itu menjadi primadona untuk mendukung sektor pertanian.

Dalam pembangunan embung, Lay Rohi menyebutkan, pihaknya berhemat dengan memanfaatkan peralatan Pemda. Bahkan Dinas PU menyiapkan PAD untuk daerah lewat depresiasi peralatan, sekalipun tidak ada dalam Perpres. “Dari nilai kontrak sebesar Rp 5 miliar, kita potong 20 persen untuk depresiasi peralatan sebesar Rp 1 miliar. Uang itu sudah diserahkan ke kas daerah,” sebutnya.

Lay Rohi mengaku bingung karena dalam tuntutan JPU tidak berbicara tentang kekurangan volume pekerjaan, tetapi hanya menyinggung mengenai aliran uang. Dia heran karena dituduh menyalagunakan kewenangan dengan menggunakan keuangan yang tak terduga dari Pemda Sarai. Padahal, pemakaian uang tak terduga merupakan peminjaman resmi dengan telaahan yang sudah dikaji oleh PPKAD untuk selanjutnya mengeluarkan SK Bupati. “Uang itu sudah dikembalikan. Tapi masih diangkat bahwa uang itu dipakai untuk bangun embung,” katanya.

Dia juga heran JPU mempersoalkan pekerjaan jalan sepanjang 1,3 km. Menurut dia, uang sebesar Rp 513 juta yang dipakai untuk pembelian BBM, ban truk dan lain sebagainya pada pengerjaan jalan adalah uang milik John Manoe. Sebab uang yang menjadi haknya dari pekerjaan embung sebesar Rp 1.150.000.000 belum diambil. “Jaksa juga katakan saya mendapat uang dari Albinus Aba Yusuf di Raijua. Jaksa tidak punya bukti. Jangan sampai kita pakai baju (kebiasaan, red) kita dan mengatakan orang lain melakukan itu. Jangan berasumsi. Hukum tidak berasumsi,” tegasnya.

Lay Rohi menyebutkan, ahli yang dipakai jaksa ke lapangan ternyata bukan ahli. Sebab dalam persidangan, dia mengaku bukan sebagai ahli. Oleh karena bukan ahli, maka metodologi yang dipakai ahli dari jaksa adalah ilmu railogi (simpul sesuka hati, red).

“Jaksa juga bilang saya tidak menyesali perbuatan. Jangan karang-karang karena saya tidak pernah ditanya soal itu dalam sidang. Saya sangat kooperatif. Saya ana Sabu asli yang tidak ada rencana untuk cari kekayaan di sana. Rumah saya di Kupang sudah miring sebelah. Jaksa bilang mau sita, ini sangat tidak manusiawi,” terangnya.
Di akhir wawancara dengannya, Lay Rohi mengaku tidak terima dengan tuntutan JPU. Menurut dia, tuntutan JPU sangat menyakitkan. Dia berharap, JPU benar-benar melaksanakan tugas dalam memberikan tuntutan kepadanya. “Tuntutan ini sangat emosional. Tuduhan jaksa sangat menyakitkan bagi saya,” ungkapnya. (r2/ito)

Click to comment

Most Popular

To Top