Dana Desa Tak Turunkan Kemiskinan – Timor Express

Timor Express

RAGAM

Dana Desa Tak Turunkan Kemiskinan

Rp 120 Triliun Selama Tiga Tahun

PEMERINTAH telah mengelontorkan anggaran untuk pembangunan desa melalui dana desa (Dandes) dengan jumlah yang cukup fantastik. Jumlahnta tidak tanggung-tanggung sampai Rp 120 triliun sejak tahun 2015 lalu. Laporan kinerja 3 tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla menunjukkan impact penyerapan dana desa terhadap penurunan kemiskinan tidak signifikan.

”Penyebabnya karena dana desa tidak hanya digunakan untuk peningkatan ekonomi semata, tapi ada yang digunakan untuk peningkatan kualitas hidup,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, di kantornya, Jumat (20/10).

Kendati demikian, disebutkan Eko belum ada sejarah desa bisa membangun lebih dari 120 ribu kilometer jalan, puluhan ribu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), poliklinik desa (Polindes) hingga sarana air bersih. ”Sarana itu semua tidak ada impact di ekonomi, tapi dibutuhkan masyarakat,” terangnya.

Sementara, lanjut Eko, infrastruktur seperti pasar, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan jalan impactnya ke ekonomi. Seperti dijelaskan Eko, pada 2015 lalu dunia mengalami resesi. Harga komoditi dunia mengalami penurunan luar biasa. Harga CPO dari USD 1.500 turun jadi USD 500. Harga tambang hancur, sehingga banyak tambang yang tutup. ”Dengan produksi yang sama, income masyarakat saat itu turun luar biasa. Kita bisa menjaga kemiskinan tidak naik saja itu sudah prestasi luar biasa,” ungkap Eko.

Tahun ini, menurut Eko, pihaknya akan melakukan akselerasi lagi percepatan pembangunan ekonomi di desa. Yakni, dengan 4 program unggulan Program Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades), embung desa, sarana olahraga desa dan BUMDes.

Perlu diketahui, pada 2015 lalu dana desa yang dikucurkan sebesar Rp 20,76 triliun atau rata-rata per desa menerima sebesar Rp 280,3 juta. Pada 2016, meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dan setiap desa menerima dana sebesar Rp 643,6 juta. Sementara pada 2017, dana desa yang disalurkan pemerintah mencapai Rp 60 triliun dan setiap desa menerima sebesar Rp 800 juta.

Terkait pesan Presiden Jokowi agar dana desa terserap secara efektif, Eko menjelaskan, seluruh proyek yang menggunakan dana desa harus dikerjakan secara swakelola. Dan tidak boleh menggunakan kontraktor. Tujuannya, menurutnya agar masyarakat mendapatkan income.

”Jadi minimal 20 persen dana desa dapat digunakan untuk membayar gaji masyarakat yang ikut bekerja. Dibayarnya kalau bisa itu harian, kalau tidak bisa maksimal mingguan, agar daya beli masyarakat di desa-desa bisa meningkat,” jelas Eko.
Untuk pengawasan penggunaan dana desa, masih ujar Eko, pihaknya telah bekerja sama dengan semua pihak. Seperti Kamtibmas dari kepolisian yang diberikan tugas memberikan penyuluhan kepada perangkat desa. Selain Polri, menurut Eko peran aktif masyarakat pun terus ditingkatkan. ”Kita menggandeng tokoh-tokoh agama dari gereja atau masjid. Tujuannya agar penyelewengan dana desa bisa diperkecil,” tegasnya.

Menanggapi 3 tahun kinerja pemerintah Jokowi-JusufKalla, Ketua Komisi V DPR RI Fary Francis mengatakan, ada catatan-catatan yang harus diperbaiki pemerintah terkait penggunaan dana desa. Salah satunya soal transparansi dan peran aktif masyarakat.

”Kami setiap tahun memberikan catatan agar Kementerian Desa terus melakukan perbaikan, seperti bagaimana pemanfaatan dan penggunaan dana desa,” ujarnya. (nas/jpg/ito)

 

Click to comment

Most Popular

To Top