UMP NTT 2018 Rp 1,6 Juta Lebih – Timor Express

Timor Express

EKONOMI BISNIS

UMP NTT 2018 Rp 1,6 Juta Lebih

Menaker Instuksikan Gubernur Segera Tetapkan

KUPANG, TIMEX-Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI menginstruksikan agar Gubernur di masing-masing Provinsi segera menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2018.

Hal ini tercantum dalam Surat Edaran Menteri nomor B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/x/2017 tertanggal 13 Oktober 2017. Penetapan UMP di masing-masing provinsi wajib ditetapkan dan diumumkan serentak hari ini (1/11).

Menaker Hanif Dhakiri mengatakan, penetapan UMP masih merujuk pada PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Ia mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat edaran tersebut ke seluruh Gubernur se-Indonesia.

Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi NTT, Bruno Kupok kepada Timor Express, Selasa (31/10) menjelaskan, UMP NTT sudah dibahas oleh Dewan Pengupahan Provinsi dan sudah diserahkan kepada gubernur NTT. Hasil pembahasan tersebut berisi tentang usulan besaran UMP dengan berbagai pertimbangan berdasarkan PP 78 tahun 2015.

“Tanggal 24 Oktober Dewan Pengupahan sudah rapat dan sudah menyampaikan beberapa alternatif sebagai masukan kepada gubernur untuk menetapkan UMP. Kepastian berapa itu nanti tunggu penetapan gubernur,” kata Bruno yang memastikan adanya kenaikan sekira Rp 100 ribu atau lebih dari UMP 2017.

Saat ini UMP provinsi NTT 2017 sebesar Rp 1.525.000 per bulan. Jika kenaikan itu 8 persen lebih, maka UMP NTT 2018 mendatang lebih dari Rp 1.600.000 per bulan. Bronu tambahkan, Dewan Pengupahan sudah menyelesaikan tugas mereka menelaah dan memberikan pertimbangan kepada gubernur. Saat ini usulan tersebut dikaji oleh Biro Hukum Setda NTT, karena akan menjadi produk hukum yang diteken gubernur.

Beberapa elemen penting dalam menentukan UMP, misalnya inflasi daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. “Tetapi kita tetap mempertimbangkan kondisi daerah, bisa naik bisa turun. Dan ada dua kepentingan besar, yakni pekerja dan pengusaha,” kata Bruno yang juga mantan Kepala Dinas Perhubungan NTT itu.

Penetapan upah ini menurut Menaker, Hanif untuk menciptakan iklim usaha yang baik berupa kepastian bagi para pengusaha serta kepastikan bagi pekerja untuk mendapatkan kenaikan upah. Hanif tambahkan, para pekerja tidak lagi perlu melakukan demo menuntut kenaikan upah karena setiap tahun upah pasti naik.(cel)

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!