PT Surabaya Putus Banding MDT – Timor Express

Timor Express

HUKUM

PT Surabaya Putus Banding MDT

Kuasa Hukum Yakin Putusan Lebih Ringan

JAKARTA, TIMEX-Majelis hakim banding di Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya telah memutus perkara terdakwa Marthen Dira Tome (MDT).

Sosok Bupati Sabu Raijua non aktif itu menjadi terdakwa perkara dugaan korupsi Dana PLS pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Kini Dikbud) Provinsi NTT TA. 2007 senilai Rp 77.675.354.000, dimana sesuai hasil audit BPKP RI, negara dirugikan Rp 4.292.378.200.

“Majelis hakim banding telah memutuskan perkara tersebut,” ungkap Humas PT Surabaya, Untung Widarto yang diwawancarai Timor Express via ponsel, kemarin (3/11).

Putusan terhadap banding perkara MDT juga dibenarkan Panitra Muda (Panmud) Bidang Tipikor PT Surabaya, Suad.

Dihubungi via ponsel kemarin, Suad mengaku majelis hakim sudah mengeluarkan putusan atas upaya banding MDT. “Ya benar sudah putus,” kata dia.

Hanya saja, baik Untung maupun Suad belum mau menyebutkan diktum putusan banding tersebut. Mereka beralasan masih berkoordinasi dengan majelis hakim banding yang menyidangkan perkara tersebut.
Terpisah, Yohanis Rihi selaku ketua tim penasihat hukum MDT kepada Koran ini, mengaku sudah mengetahui adanya putusan atas upaya banding kliennya. “Saya juga dengar sudah putus, tapi belum tahu amarnya seperti apa. Tapi saya sangat yakin putusan ini lebih ringan,” kata Yohanis.

Advokat senior di Kota Kupang itu menjelaskan, upaya banding yang dilakukan pihaknya merupakan wujud penolakan terhadap putusan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang dinilai tidak adil. “Bagi kami putusan hakim itu tidak adil. Tidak sesuai fakta sidang,” tandas dia.

Bekas Sekretaris Peradi Kupang itu juga menyatakan pihaknya akan melakukan upaya hukum Kasasi apabila putusan banding sama atau bahkan lebih tinggi dari putusan sebelumnya. “Kami akan tempuh upaya hukum sampai tahap paling akhir, karena klien saya tidak bersalah,” tegasnya.

Sebelumnya, Penuntut Umum KPK menuntut MDT dengan hukuman 12 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp 3,735 miliar subsider 5 tahun penjara.

Sementara, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Tahsin, dalam putusannya menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

MDT juga divonis membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 1.515.000.000, dan apabila tidak dibayarkan hingga putusan berkekuatan hukum tetap (incrah) maka diganti dengan hukuman 3 tahun penjara.
Sementara itu, Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono yang dikonfirmasi Koran ini terkait status MDT, kemarin (3/11), mengatakan, jabatan Bupati Sabu Raijua akan dijalankan oleh Wabup Nikodemus Rihi Heke sebagai pelaksana tugas (Plt) hingga ada putusan incrah.

“Plt berlangsung sampai ada putusan hukum tetap. Masa Plt sampai dengan ditetapkannya bupati definif. Jika putusan incrah dan menyatakan bupati bersalah dan ditahan untuk menjalani hukuman, maka Wabup akan diproses menjadi bupati definif, tentunya lewat mekanisme DPRD dulu,” jelas Soni. (joo/fmc/aln)

Click to comment

Most Popular

To Top