Putusan Banding, MDT Tak Nikmati Dana PLS – Timor Express

Timor Express

HUKUM

Putusan Banding, MDT Tak Nikmati Dana PLS

SWAFOTO. Marthen Dira Tome (kedua kiri) bersama tim PH, yakni Yanto Ekon (kiri), Yohanis Daniel Rihi (kedua kanan), dan Mel Ndaomau ber-swafoto di Rutan Madaeng Surabaya sebelum tim PH menuju Pengadilan Tipikor Surabaya, Jumat (3/11).

IST

PT Surabaya Hapus Uang Pengganti, PH Lanjut Kasasi

JAKARTA, TIMEX-Keyakinan Penasihat Hukum (PH) terdakwa Marthen Dira Tome (MDT) bahwa putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya lebih ringan dari putusan Pengadilan Tipikor akhirnya terbukti.

Yohanis Daniel Rihi selaku Ketua Tim PH yang diwawancarai Timor Express, Sabtu (4/11), mengatakan, majelis hakim di PT Surabaya dalam putusannya justru memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Surabaya, khususnya mengenai uang pengganti (UP) kerugian negara.
“Mengenai UP, majelis hakim banding sependapat dengan kami bahwa tidak ada aliran dana yang mengalir ke terdakwa,” ungkap Yohanes yang mengaku telah membaca putusan banding tersebut di Panitera PN Surabaya saat mendatangani kantor tersebut, Jumat (3/11).

Advokat senior di Kota Kupang itu menyebutkan, dalam putusan banding tersebut majelis hakim telah meniadakan diktum mengenai UP.
“Majelis hakim banding sependapat dengan memori banding yang diajukan PH terdakwa, bahwa tidak ada uang negara yang mengalir ke terdakwa. Jadi diperbaiki amar putusan sebelumnya dengan cara meniadakan UP,” jelas dia.

Namun demikian, lanjut Yohanis, sesuai putusan banding tersebut MDT tetap dihukum dengan pindana penjara selama 3 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Terhadap putusan tersebut, Yohanis katakan pihaknya tetap akan melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung (MA).
“Dari awal perkara ini kami sudah berpendapat dan meyakini bahwa Pak Marthen tidak bersalah. Untuk itu pasti kami akan melakukan upaya hukum Kasasi,” tandas pengacara yang akrab dipanggil John Rihi (JR) itu.

Ia menambahkan, sesuai amar putusan yang dibacanya, majelis hakim di PT Surabaya juga menolak memori banding yang diajukan Penuntut Umum (PU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Terkait memori banding PH terdakwa, majelis hakim juga hanya mengabulkan sebagian, khususnya terkait UP. Majelis hakim sependapat dengan kita bahwa tidak ada aliran dana PLS NTT tahun 2007 ke Pak Marthen,” tandas Yohanis yang mengaku berada di PN Surabaya bersama anggota timnya, masing-masing Yanto Ekon, Mel Ndaomanu, Lesly Lay dan Lexy Tungga.

Ia berpendapat bahwa kasus yang menjerat kliennya adalah kasus korupsi, sehingga jika majelis hakim sudah mempertimbangkan bahwa tidak ada aliran dana yang mengalir ke terdakwa, maka dengan sendirinya tidak ada kerugian negara.

“Bagi kami, kalau pun ada perbuatan melawan hukum tapi tidak menimbulkan kerugian negara maka itu bukan korupsi. Inti dari tindak pindana korupsi adalah adanya kerugian negara. Jadi walaupun semua unsur terbukti tetapi tidak ada kerugian negara maka unsur kerugian negara tidak terbukti, untuk itu klien kami harus diputus bebas,” tegas dia.

Namun demikian, Yohanis menyatakan pihaknya tetap menghormati putusan banding tersebut dan segera melakukan upaya Kasasi. “Ada waktu 14 hari. Untuk itu kita akan lihat waktu yang tepat untuk melakukan Kasasi,” terang bekas Sekretaris Peradi Kupang itu.

Sebelumnya, Humas PT Surabaya Untung Widarto yang diwawancarai Koran ini, membenarkan bahwa majelis hakim di PT Surabaya telah memutuskan upaya banding terdakwa MDT. “Majelis hakim banding telah memutuskan perkara tersebut,” sebut Untung.

Putusan banding perkara MDT juga dibenarkan Panitera Muda (Panmud) Bidang Tipikor PT Surabaya, Suad. Ia mengaku majelis hakim sudah mengeluarkan putusan atas upaya banding MDT. “Ya benar sudah putus,” kata dia.

Sebagaimana diberitakan sebelum, terdakwa MDT yang juga Bupati Sabu Raijua non aktif itu menjadi terdakwa perkara dugaan korupsi Dana PLS pada Disdikbud Provinsi NTT TA. 2007 senilai Rp 77.675.354.000 yang sesuai hasil audit BPKP RI merugikan negara Rp 4.292.378.200.

Sebelumnya, Penuntut Umum KPK menuntut MDT dengan hukuman 12 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp 3,735 miliar subsider 5 tahun penjara.

Sementara, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Tahsin, dalam putusannya menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

MDT juga divonis membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 1.515.000.000, dan apabila tidak dibayarkan hingga putusan berkekuatan hukum tetap (incrah) maka diganti dengan hukuman 3 tahun penjara. (joo/fmc/aln)

Click to comment

Most Popular

To Top