Membangun Kohesi Sosial Masyarakat Perbatasan – Timor Express

Timor Express

OPINI

Membangun Kohesi Sosial Masyarakat Perbatasan

Oleh: Wilson Boimau

(ASN pada Biro Humas Setda NTT)

KOHESI sosial, sepertinya dua kata ini belum begitu akrab dalam percakapan masyarakat sehari-hari. Padahal, implementasi dan wujud dari makna kohesi sosial telah terpatri dan menjadi ciri khas masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) khususnya dan Indonesia pada umumnya dalam proses hubungan sosial.

Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, akhir-akhir ini sering menyebut kata “kohesi sosial” dalam setiap arahannya. Nah, apa sebenarnya wujud nyata proses kohesi sosial bagi masyarakat di kawasan perbatasan dan apa pentingnya kohesi sosial di era digitalisasi?

Masyarakat yang berdomisili di kawasan batas negara atau serambi terdepan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memang sangat rentan bila dihadapkan dengan problematika proses hubungan  sosial. Sehingga dibutuhkan adanya pembentukan cara pandang dan pola pikir masyarakat perbatasan dalam mempertahankan kedaulatan sebuah negara.

Kedaulatan dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama dalam sekelompok manusia yang mempunyai cita-cita dan tujuan yang sama demi kepentingan nasional. Atau disebut dengan Nasionalisme. Kesadaran ber-bangsa dan ber-negara disertai jiwa patriotisme yang tinggi menjadi pondasi kebangsaan yang kokoh bagi masyarakat di kawasan itu.

Kuatnya masyarakat di perbatasan akan adat dan budaya merupakan modal sosial untuk mencegah terjadinya proses akulturasi dengan masuknya budaya asing sehingga melunturkan budaya sendiri. Karenanya, kohesi sosial dan interaksi sosial bagi kalangan masyarakat marginal, khususnya masyarakat di wilayah perbatasan antar negara harus diperkuat, baik dari aspek sosial ekonomi maupun wawasan kebangsaan.

Definisi kohesi sosial, mengacu penjelasan dari Council of Europe’s Strategy for Social Cohesion, menekankan adanya komitmen sosial untuk mengurangi perselisihan dan mencegah terjadinya pengelompokan dalam masyarakat. Tak berbeda dengan penjelasan dari salah seorang pencetus sosiologi modern, Emile Durkheim. Menurutnya,  kohesi sosial terdapat solidaritas mekanik dan organik yang saling bergantungan antar individu untuk bekerja bersama dalam satu entitas dan menghasilkan kohesi sosial.

Kohesi sosial, bahkan lebih kompleks lagi “kohesi sosial nasional” sangat diperlukan saat dimana kondisi masyarakat atau sekelompok masyarakat menunjukan adanya indikasi perselisihan. Terutama kohesi sosial dibutuhkan dalam struktur masyarakat yang plural sebagai alat pemersatu dalam kesepahaman nilai, persamaan tantangan dan harapan disertai saling bekerja bersama dalam menenuhi kecukupan hidupnya.

Dalam konteks masyarakat di kawasan perbatasan diperlukan komitmen untuk memperkuat kohesi sosial masyarakat. Mengapa? sebagai masyarakat di wilayah serambi terdepan NKRI, yaitu bukan “laman belakang atau halaman belakang” NKRI, kohesi sosial menjadi pilar penting untuk menjaga kedaulatan negara dari berbagai ancaman yang kemungkinan muncul. Sehingga penting terbentuk masyarakat perbatasan atau komunitas masyarakat perbatasan yang memiliki solidaritas, interaksi sosial dan pemahaman yang sama sebagai modal sosial.

Kawasan perbatasan negara penting untuk dijaga. Penjagaannya tentu tidak cukup dengan membangun tugu perbatasan, melainkan perlu bentuk konkrit kehadiran negara di tengah masyarakat perbatasan. Dan agenda Nawacita ketiga Presiden, Joko Widodo dan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, telah menjawabnya dengan menebalkan frace “membangun Indonesia dari pinggiran”. Pembangunan tidak lagi terpusat di perkotaan tetapi menyebar secara merata ke seluruh pelosok daerah.

Kebijakan desentralisasi asimetris dengan melindungi kepentingan nasional Indonesia di kawasan perbatasan, diharapkan dapat memperkuat daya saing ekonomi Indonesia secara global. Juga dapat membantu daerah-daerah yang kapasitas berpemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik. Ini salah satu poin yang terkandung dalam agenda Nawacita ketiga.

Kebijakan desentralisasi asimetris memang secara teoritis tergolong baru di Indonesia. Bila dibandingkan dengan teori desentralisasi yang hanya mengedepankan pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah. Desentrali-sasi asimetris lebih fokus terkait bagaimana wewenang keuangan, pengawasan dan kelembagaan didesentralisasikan secara kontekstual dalam membangun keutuhan NKRI, termasuk kawasan perbatasan.

Digitalisasi Informasi

Seiring pesatnya perkembangan dan kemajuan bidang teknologi informasi (TI), dan meningkatnya jumlah pengguna media sosial di Indonesia, tentu akan membawa berkah bila dimanfaatkan dengan bijak dan tepat. Namun, sebaliknya bisa juga membawa malapetaka kalau fungsi media itu disalahgunakan.

Kemajuan digitalisasi bidang informasi sekaligus dapat membawa dampak positif maupun negatif. Dalam hal positif, menciptakan masyarakat informasi. Masyarakat dengan mudah dan cepat dapat mengakses informasi apa saja. Memajukan dunia bisnis dan industri kreatif. Tapi negatifnya, informasi yang disebarluaskan dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak tepat. Dapat dikonsumsi oleh pihak yang tidak memiliki kapasitas untuk mengolah informasi tersebut, secara baik dan benar.

Gubernur Frans Lebu Raya, dalam satu kesempatan mengatakan, fenomena maraknya media sosial maka yang terjadi saat ini orang suka menunduk. Menunduk, menurut Gubernur Lebu Raya, karena sedang asyik dan serius  mengoperasikan media sosial.

Namun, saat usai upacara memperingati Hari Pahlawan ke-72, Jumat, 10 November 2017, di Kupang, Beliau berpesan khususnya kepada generasi muda atau kaum millennials agar dengan kemajuan  teknologi informasi yang luar biasa, harus tetap mampu menyadari diri sebagai putra Indonesia. Juga harus memiliki semangat karakter kebangsaan yang dapat dibedakan dengan negara lain. Dan tidak sekedar merasa diri sebagai warga global tetapi menjadi warga Indonesia yang baik.

Kata Gubernur, manfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk kemajuan daerah dan bangsa. Tidak untuk menyebarkan berita bohong (hoax). Gunakanlah media sosial untuk memperkuat soliditas kebangsaan dan kohesi sosial nasional yang kuat.

Dari pernyataan Gubernur Frans Lebu Raya, dapat disimpulkan, pemanfaatan teknologi informasi dewasa ini diharapkan tidak mengabaikan peran kohesi sosial dalam kebersamaan dan kerukunan masyarakat. Mengingat, kohesi sosial bukanlah konsep yang tercipta secara teknis, melainkan suatu interpretasi yang didasarkan pada pengalaman empirik dan  termotivasi karena rasa tanggungjawabnya untuk mencari solusi dari perselisihan yang terjadi di masyarakat.

Kohesi sosial juga berorientasi pada tujuan politik. Yaitu untuk meredam dan menyatukan kembali masyarakat yang terkotak-kotak usai perhelatan politik pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sehingga daerah atau bangsa kita dengan modal sosial berupa  nilai toleransi, gotong royong,  kebinekaan, saling percaya, bekerja bersama, jangan sampai dikalahkan oleh kepentingan ekonomi dan politik jangka pendek.

Tradisi dialog, bekerja bersama, gotong royong dan saling percaya perlu diaktualisasikan dalam kehidupan ber-masyarakat dan ber-bangsa dalam menciptakan kohesi sosial nasional yang kuat dan hidup berdampingan secara damai di kawasan perbatasan. (*)

 

Click to comment

Most Popular

To Top