TAPD NTT Minta Pemkab TTS Taati Prosedur Penganggaran – Timor Express

Timor Express

RAKYAT TIMOR

TAPD NTT Minta Pemkab TTS Taati Prosedur Penganggaran

Marthen Selan

Terjadi Defisit Anggaran pada Penyusunan APBD

SOE, TIMEX-Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi NTT meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) TTS untuk menaati prosedur penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) induk tahun 2018. Pasalnya, ketika Pemkab dan DPRD TTS melakukan konsultasi ke provinsi, didapati dalam APBD Induk 2018 terdapat sejumlah program pembangunan yang alokasi anggarannya tak melalui prosedur penganggaran yang sesuai aturan. Akibatnya terjadi defisit hingga mencapai Rp 113 miliar lebih. Bukan cuma itu, ketika proses pembahasan anggaran sampai ke tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD TTS, defisit itu meningkat menjadi Rp 118 miliar lebih. Hal ini karena ketika pembahasan di tingkat Banggar DPRD TTS, ditengarai ada sejumlah program kegiatan alias penumpang gelap yang tiba-tiba masuk padahal sebelumnya tak diusulkan sejak awal pembahasan APBD induk 2018.

Terkait adanya defisit ini, Sekretaris Daerah (Sekda) TTS, Marthen Selan ketika dikonfirmasi wartawan, di kantor Bupati TTS, Kamis (7/12) membenarkan hal tersebut. “Saat pembahasan awal, devisit APBD TTS mencapau Rp 113 miliar. Namun sampai pada pembahasan di tingkat Banggar, devisit itu naik menjadi Rp 118 miliar,” ungkap Marthen.

Menurut Marthen, hal itu terjadi karena Banggar DPRD TTS masukan sejumlah program dan kegiatan yang dinilai pantas untuk dibiayai. Sehingga postur APBD induk 2018 yang ditetapkan angkanya mencapai Rp 1,455 triliun, sementara pendapatan daerah hanya senilai Rp 1,3 triliun lebih. Akibatnya terjadi defisit senilai Rp 118 miliar.

Atas persoalan ini, kata Sekda, setelah melakukan konsultasi ke provinsi, TAPD NTT tidak menghendaki apa yang sudah ditetapkan itu. TAPD NTT, lanjut Sekda menilai, pengalokasian anggarannya tidak dilakukan sesuai alur penganggaran. Untuk itu, tambah Sekda, TAPD NTT meminta Pemkab dan DPRD TTS untuk mengalokasikan anggaran sesuai alur penganggaran, yakni dimulai dari musrenbang tingkat desa, kecamatan dan tingkat kabupaten serta merujuk pada dokumen alur penganggaran lainnya.

“Provinsi minta kami untuk kembali ke jalan yang benar. Artinya penganggaran harus sesuai degan rel yang sudah ditetapkan yaitu dari musrenbang tingkat desa sampai kabupaten dan dokumen penganggaran lainnya,” jelas Marthen.

Marthen mengaku, DPRD TTS ditingkat komisi dan banggar memasukan program yang dinilai layak untuk dialokasikan anggaran, tanpa melihat kembali dokumen pengganggaran APBD lainya. Oleh sebab itu, setelah dilakukan asistensi di tingkat provinsi ternyata sejumlah program dan kegiatan tidak ada dalam dokumen penganggaran. Akhirnya DPRD bersepakat untuk menunda beberapa program, baik yang telah dibahas di tingkat komisi maupun saat penetapan di Banggar.

“Ada 12 program yang dihapus, karena itu tidak ditorelir oleh TAPD Provinsi NTT. Memang DPRD tidak lagi melihat dokumen awal, karena pikir sudah dimasukan dari awal, sehingga mau buka kembali dokumen yang begitu tebal nanti tidak temukan. Jadi mereka langsung alokasikan anggaran saja,” urai Marthen.

Masih menurut Marthen, dari hasil konsultasi Pemkab dan DPRD TTS ke provinsi, terdapat sejumlah program/kegiatan yang tak disetujui disetujui TAPD NTT. Akibatnya postur APBD induk 2018 Pemkab TTS menjadi Rp 1,387 triliun. Terjadi defisit Rp 133 miliar.
Marthen mengatakan, defisit ini akan ditanggulangi menggunakan dana silpa, pinjaman daerah, pajak bagi hasil dari provinsi dan beberapa sumber anggaran lainnya. “Estimasinya dari Silpa Rp 51 miliar, pinjaman daerah Rp 10 miliar, pajak bagi hasil dari Provinsi NTT dan juga beberapa sumber anggaran lainnya. Saya yakin defisit ini akan tertutupi,” yakin Marthen.

Terpisah, Anggota DPRD TTS, Roy Babys mengatakan, agar persoalan ini tak terulang dan tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari, Pemkab TTS perlu mencarikan solusi terbaik sehingga prosedur penganggaran bisa dilakukan sesuai mekanisme.

Roy menyatakan ini karena soal penumpang gelap kerap kali terjadi dalam setiap proses pembahasan anggaran. Bagi Roy, hal ini tak bisa dibiarkan, sebab bisa saja suatu saat akan terjadi persoalan, misalnya dilakukan audit terhadap penganggaran APBD di TTS.

“Saya kira Pemkab TTS sudah harus terapkan sistem e-budgeting, karena jika tidak maka persoalan seperti ini akan terus saja terjadi. Kalau pakai sistem e-budgeting siapa saja tidak bisa bermain program. Jadi benar-benar apa yang diusulkan masyarakat, itu yang dijawab pemerintah. Jangan nanti masyarakat usul lain, program yang turun lain. Terus sampai kapan kita mau sejahterakan masyarakat, kalau sistim pembangunannya seperti itu,” pungkas Roy. (yop/aln)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!