DIPA NTT Berkurang Rp 8,469 Triliun – Timor Express

Timor Express

NASIONAL

DIPA NTT Berkurang Rp 8,469 Triliun

TERIMA DIPA. Gubernur NTT Frans Lebu Raya (kiri) menerima DIPA NTT tahun 2018 dari Presiden Joko Widodo Rabu (6/12) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

HUMAS SETPRES FOR TIMEX

Hanya Rp 22,725 Triliun
Presiden Ingin Tata Kelola APBN Disederhanakan

JAKARTA, TIMEX– Presiden Joko Widodo telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018, kepada 86 Kementerian dan Lembaga (K/L) yang nilai seluruhnya mencapai Rp 847,4 triliun, serta DIPA transfer daerah dan dana desa tahun 2018 sebesar Rp 766,2 triliun.

DIPA tersebut merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran (TA) 2018 yang berjumlah Rp 2.220,7 triliun. Penyerahan DIPA 2018 berlangsung di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/12).

Gubernur NTT Frans Lebu Raya turut hadir dalam kesempatan itu dan menerima langsung dari presiden DIPA tranfer daerah. Orang nomor satu di Pemprov NTT itu didampingi Kepala Bappeda I Wayan Darmawa dan Kepala Kantor Penghubung NTT di Jakarta, Berto Lalo.

I Wayan Darmawa yang dihubungi via ponsel kemarin (8/12) mengatakan, gubernur telah menerima DIPA dana transfer daerah untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota. “Hanya dana transfer provinsi dan kabupaten/kota saja jumlahnya Rp 22.725.836.682,” kata Wayan.

Wayan melanjutkan, untuk Dana Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP) baru akan diserahkan pada Senin (18/12) mendatang. “Tanggal 18 Desember nanti akan diserahkan kepada Bupati/Wali Kota se-NTT di Kupang,” kata dia.

Jika dibandingkan DIPA untuk Provinsi NTT TA. 2017 yang seluruhnya berjumlah Rp 31,194 triliun, maka terjadi pengurangan signfikan hingga Rp 8,469 triliun lebih.

Pasalnya DIPA untuk Provinsi NTT senilai Rp 31,194 triliun itu terdiri dari transfer ke daerah provinsi sebesar Rp 3,72 triliun dan transfer ke daerah untuk kabupaten/kota sejumlah Rp 18,597 triliun.

Sisanya sebesar Rp 8,876 triliun untuk Kementerian/Lembaga melalui instansi vertikal dan SKPD Pengelola Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo usai penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2018, mengatakan, jumlah yang sangat besar tersebut harus dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, kepala negara mengingatkan kepada para jajarannya dan kepala daerah di seluruh tanah air untuk memperbaiki kualitasnya agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan sebelumnya.

“Harus kita jaga bersama-sama baik dari sisi perencanaan, penganggaran, maupun nantinya di dalam implementasi pelaksanaannya,” ujar presiden.

Selain itu, Presiden juga meminta para jajarannya untuk segera membenahi sistem tata kelola dan administrasi APBN agar lebih efektif dan efisien. Mengingat selama ini masih banyak sistem di Indonesia yang menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran tanpa hasil yang maksimal.

“Saya minta pada seluruh menteri, lembaga, pemerintah daerah, untuk terus melakukan penyederhanaan dalam pelaksanaan APBN sehingga orientasinya adalah hasil, bukan orientasinya prosedur,” ungkap Presiden.

Dalam sambutannya, Presiden juga menyampaikan sejumlah arahan terkait pengelolaan dana APBN baik di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

Salah satunya, Presiden meminta seluruh pihak terkait untuk selalu berkoordinasi dan memperkuat sinkronisasi, keterpaduan, serta sinergi antar kegiatan yang didanai APBD kota, APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN, hingga dana desa.

“Ini harus sambung, harus terintegrasi. Kalau tidak, ini saya ulang lagi, bangun bendungan, bangun waduk-waduknya, irigasinya bertahun-tahun enggak ada. Jangan kita ulang sekali lagi seperti ini,” tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Lebih lanjut, Presiden juga menekankan pentingnya perencanaan dan penggunaan anggaran yang fokus pada kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, belanja publik dan belanja mandatory juga harus terus ditingkatkan. Mulai dari belanja pendidikan, kesehatan, dana desa, hingga infrastruktur.

Upaya mengubah pola lama juga tak luput dari arahan Kepala Negara. Utamanya dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan yang terstruktur dan tidak menumpuk pada waktu tertentu. Hal ini penting karena menyangkut peredaran uang, pertumbuhan ekonomi, serta inflasi nasional.

“Perda APBD harus disahkan tepat waktu untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan, untuk menghindari penumpukan nanti anggaran di akhir tahun,” ucap Presiden.

Terakhir, yang tak kalah pentingnya adalah efisiensi dalam penggunaan anggaran termasuk belanja operasional di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Presiden juga menginginkan agar dana desa digunakan secara swakelola melalui program padat karya di setiap daerah.

“Saya ingin mengingatkan kita semua harus fokus bekerja. Saya minta supaya terus meningkatkan koordinasi di seluruh jajaran sehingga APBN dapat menjadi katalisator pembangunan. Juga jangan lupa mengandeng sktor swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional khususnya di infrastruktur,” ujar Presiden mengakhiri arahannya. (joo/fmc/ito)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!