Kecewa, Ray Mundur dari PDIP – Timor Express

Timor Express

POLITIK

Kecewa, Ray Mundur dari PDIP

KETERANGAN PERS. Ketua DPC PDIP TTU, Raymundus Fernandes memberi keterangan pengunduran dirinya dari PDIP, Selasa (19/12) di Rujab Bupati TTU.

YOHANES SIKI/ TIMEX

Hari Ini Hadiri Deklarasi VBL-JNS

KEFAMENANU, TIMEX-Pilgub NTT makan korban. Salah satu bakal calon gubernur dari PDIP Raymundus Fernandes mengundurkan diri dari PDIP setelah dirinya tidak diakomodir sebagai calon gubernur. Ketua DPC PDIP TTU itu mengalihkan dukungan ke pasangan Victor Bungtilu Laiskodat-Josef Nae Soi (VBL-JNS).

Raymundus kepada wartawan di rumah jabatan Bupati TTU, Selasa (19/12) mengaku sangat kesal terhadap keputusan DPP PDIP yang tidak mengakomodir kader partai untuk bertarung dalam Pilgub NTT.

Dia menilai, keputusan DPP mengabaikan nilai dan ideologi partai sesungguhnya. Kendati sebagai kader partai sudah berjuang keras membesarkan partai besutan Megawati Soekarnoputri itu.

Raymundus mengaku sangat kecewa dengan keputusan itu sebab tidak mendukung kader internal partai. Sebagai salah satu kader yang ikut diusung, dirinya mengaku tidak pernah mendapat penjelasan tidak direkomendasikan untuk menjadi calon gubernur.

Raymundus mengaku sudah berdarah-darah membesarkan partai PDIP di TTU, yang sebelumnya dikuasai Golkar. Dirinya pernah dianiaya bahkan pernah dipidana penjara hanya untuk membela nama besar partai. Herannya, keputusan DPP justru mengabaikan suara kadernya sendiri. Sehingga meski berat hati dirinya terpaksa meninggalkan partai yang sudah dibesarkannya selama 21 tahun.

Untuk itu, Bupati TTU dua periode menyatakan sikap mundur dari posisinya sebagai ketua DPC, juga mundur dari keanggotaan PDIP. Pengunduran resminya, baru bisa diumunkan resmi Januari mendatang bersamaan pendaftaran para kandidat di KPU NTT.

“Sudah cukup lama saya besarkan partai ini, tapi partai tidak membutuhkan saya lagi. Sekarang saya nyatakan sikap mundur walau berat hati tinggalkan partai ini,” tandasnya.

Raymundus mengaku belum memastikan partai politik mana yang akan menjadi pilihannya. Tapi yang jelas dirinya harus hengkang dari PDIP. Pilihannya untuk keluar tentu tidak memaksa simpatisannya, tapi dia mengaku ada yang mengikuti jejaknya untuk ikut berlabuh satu perahu.

“Saya nyatakan sikap mundur dari PDIP, tapi saya belum mengambil keputusan harus berlabuh ke partai mana. Yang pasti saya akan bergabung dalam waktu dekat,” tandasnya.

Raymundus menyampaikan terima kasih untuk PDIP yang sudah membesarkan dirinya di kancah politik menjadi Wakil Ketua DPRD, Wakil Bupati dan Bupati TTU dua periode. Sejak kepemimpinannya sudah berkontribusi banyak membesarkan PDIP, setiap hajatan sejak Pemilu dan Pilkada selalu unggul. Kini dirinya harus mundur tinggalkan PDIP dan memberi kesempatan untuk pengurus yang masih bertahan untuk melanjutkan membesarkan partai itu.

Kendati belum resmi mengundurkan diri dari PDIP, Raymundus mengaku mengambil sikap untuk mendukung Viktor Bungtilu Laiskodat dan Joseph Nae Soi (VBL-JNS) untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur NTT. “Pilihan saya untuk Pak viktor dan Josep. Saya akan hadiri deklarasi besok (hari ini) di Kupang,” ungkapnya.

Bukan hanya itu, Raymundus juga berharap kepada simpatisan untuk mengekspresikan sikapnya tidak mengabaikan norma dan etika sehingga menjaga situasi keamanan dan kenyamanan di NTT.

DPP PDIP Tak Persoalkan

DPP PDIP langsung merespon mundurnya beberapa orang kadernya di NTT pasca pengumuman Paslon cagub-cawagub NTT, Marianus Sae-Emelia Julia Nomleni.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang dikonfirmasi Timor Express, kemarin (19/12), menegaskan bahwa bergabung atau keluar partai merupakan sikap yang dijamin konstitusi partai.

“Ketika seseorang menjadi anggota partai, diawali dengan mengajukan surat permohonan sebagai anggota dan ketika yang bersangkutan mundur hanya gara-gara urusan pencalonan, maka sikap tersebut dapat diterima,” kata Hasto.

Menurut dia, hal itu lebih kesatria dibandingkan harus dipecat karena pelanggaran disiplin partai.
Ia menjelaskan, penetapan paslon untuk Pilgub NTT 2018 telah melalui mekanisme kelembagaan, baik melalui survei, pemetaan internal, maupun pertimbangan strategis kepartaian yang matang.

Hasto menegaskan bahwa berpartai itu menyatukan diri dengan kepentingan ideologis partai guna membumikan Pancasila dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kepentingan individu menjadi relatif ketika masuk ke partai. Khusus untuk NTT sebelum penetapan paslon, Bapak Djarot Syaiful Hidayat sempat ditugaskan ke NTT bertemu para tokoh dan menampung aspirasi masyarakat,” ungkap Hasto.

Marianus Sae dinilai berprestasi, mampu membawa perubahan di Kabupaten Ngada, dan didampingi oleh Emi Nomleni, kader perempuan senior PDIP.

Dalam catatan DPP PDIP, lanjut Hasto, sebagai Bupati Ngada dua periode, maka Ngada merupakan kabupaten pertama yang keluar dari ketertinggalan dalam waktu 3 tahun dengan 4 prioritas utama yang dilakukan di Ngada, yaitu infratruktur, kesehatan, pendidikan dan ekonomi. “Prestasi ini tentu diapresiasi oleh DPP Partai,” tandas dia.

Hasto juga menegaskan, keputusan DPP PDIP bersifat final, selanjutnya pada akhir Januari 2018, Marianus-Emi akan mengikuti Sekolah Para Calon Kepala Daerah yang digelar DPP PDIP di Jakarta.

Sementara itu, DPP PDIP juga telah mengeluarkan surat panggilan kepada kadernya Dolvianus Kolo yang juga Wakil Sekretaris DPD PDIP Provinsi NTT. Surat Nomor: 3760/IN/DPP/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 dengan perihal panggilan klarifikasi itu ditandatangani Sekjen Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Bidang Pemenangan Pilkada Bambang DH.

Dalam surat tersebut, Dolvianus yang juga anggota DPRD Provinsi NTT itu diperintahkan untuk wajib hadir di Kantor DPP PDIP pada Rabu (20/12), guna dimintai klarifikasi pernyataannya yang menolak untuk tunduk pada rekomendasi DPP PDIP tentang cagub-cawagub NTT dari PDIP.

Dolvi Kolo yang dikonfirmasi koran ini sore kemarin melalui telepon seluler sore kemarin tidak memberikan jawaban. Koran ini baru mengetahui surat pemanggilan terhadap Dolvi Kolo sore kemarin.

Siap Pecat Kader Membangkang

Sementara itu Sekretaris DPD PDIP NTT Nelson Matara menegaskan PDIP akan memberikan sanksi tegas kepada kader yang menolak keputusan DPP PDIP. Menurutnya, siapa pun yang menolak keputusan DPP yang telah mencalonkan Marianus Sae-Emelia Nomleni akan dikenakan sanksi tegas.

Bahkan, Wakil Ketua DPRD NTT ini mengatakan pengurus PDIP yang menolak akan dipecat. “Jika yang menolak adalah anggota DPRD maka akan di-PAW,” tegasnya.

Menurut Nelson, sebagai kader partai, mestinya harus menerima apa pun keputusan DPP. “Namanya puas tidak puas itu wajar. Tapi kalau sudah ada keputusan maka sebagai kader wajib melaksanakannya,” kata Nelson.

Lebih lanjut, kata Nelson, dijadwalkan Rabu hari ini DPD PDIP NTT akan menggelar rapat untuk membahas keputusan DPP yang telah resmi mencalonkan pasangan Marianus Sae-Emelia Nomleni. Selain itu, DPD PDIP NTT juga akan menggelar rapat kerja daerah khusus (Rakerdasus) untuk mempersiapkan deklarasi pasangan Marianus Sae-Emelia Nomleni. (mg24/joo/fmc/sam/ito)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!