Putusan Narogong Bertakan Novanto – Timor Express

Timor Express

HUKUM

Putusan Narogong Bertakan Novanto

ANAK SETNOV. Anak dari Setya Novanto, Dwina Michaella keluar dari ruang pemeriksaan KPK, Kamis (21/12. Dwina diperiksa sebagai saksi untuk Anang Sugiana Sudiharjo dalam kasus E-KTP. Foto inzert, Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Andi Narogong bersiap menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (21/12)

CHANDRA SATWIKA/JAWA POS dan Imam Husein/Jawa Pos

Jadi Bukti Baru Jerat Setnov
Narogong Terima Semua Vonis

JAKARTA, TIMEX–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat amunisi tambahan untuk membuktikan dugaan korupsi Setya Novanto (Setnov). Yaitu, putusan Andi Agustinus alias Andi Narogong yang dibacakan hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin (21/12). Putusan itu hampir pasti berkekuatan hukum tetap (inkracht) seiring tidak adanya niat Andi untuk melakukan banding.

”Saya menerima Yang Mulia,” kata Andi usai mendengarkan ketua majelis hakim Jhon Halasan Butar Butar membacakan amar putusan. Andi divonis pidana penjara 8 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan karena terbukti bersalah dalam kasus mega korupsi e-KTP. Pengusaha lulusan SMP itu juga diminta membayar uang pengganti USD 2,5 juta dan Rp 1,186 miliar.

Pidana tambahan itu merupakan keuntungan Andi dari proyek e-KTP. Dia mendapatkannya dari Johannes Marliem. Sejauh ini, Andi baru mengembalikan uang USD 350 ribu kepada KPK. Dengan demikian, pidana tambahan berupa ung pengganti yang harus dikembalikan Andi tinggal USD 2,15 juta dan Rp 1,186 miliar.

”Selambat-lambatnya (uang pengganti dikembalikan) 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap,” ucap Jhon. Bila uang pengganti tidak dibayarkan, jaksa berhak menyita dan melelang harta benda Andi yang nilainya sama dengan uang pengganti tersebut. ”Apabila tidak punya harta benda yang mencukupi, maka terdakwa dipidana penjara selama 2 tahun,” imbuh Jhon.

Vonis terhadap Andi kemarin sama persis dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang dibacakan pekan lalu. Andi dinyatakan bersalah karena melanggar pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor. Hal yang dianggap meringankan Andi salah satunya karena dia mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) dalam kasus dengan kerugian negara Rp 2,3 triliun tersebut.

Dengan diputusnya perkara Andi, pembuktian terhadap korupsi berjamaah proyek e-KTP yang dilakukan KPK semakin kuat. Sebab, putusan pengadilan bisa digunakan untuk menguatkan indikasi korupsi yang dilakukan Setnov. Sebagaimana diketahui, putusan pengadilan yang dituangkan dalam bentuk tertulis merupakan akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

Hakim kemarin mendalilkan sejumlah fakta persidangan Andi sebagai pertimbangan putusan. Mulai dari pertemuan-pertemuan Andi dengan Setnov sebelum lelang proyek e-KTP bergulir sampai pemberian komitmen fee dari pengusaha rekanan konsorsium e-KTP untuk Setnov dan anggota DPR periode 2009-2014.

Bahkan, secara jelas hakim mendalilkan indikasi fee commitment proyek e-KTP sebesar 5 persen untuk Setnov dan anggota DPR dikirim lewat Made Oka Masagung, rekan Setnov, dan Irvanto Hendra Pambudi, keponakan Setnov. ”Fee untuk Setya Novanto dikirim lewat Made Oka Masagung,” ungkap hakim anggota Franky Tumbuan.

Sebagaimana diketahui, saat pemeriksaan terdakwa pada 8 Desember, Andi memang buka-bukaan soal aliran duit e-KTP yang diterima Setnov. Nah, pernyataan Andi itu menguatkan fakta persidangan. Khususnya terkait sebagian fee e-KTP yang direalisasikan Anang Sugiana Sudihardjo untuk Setnov sebesar USD 3,8 juta pada akhir 2011 lalu.

Uang itu dikirim Anang ke rekening perusahaan Oka Masagung di Singapura. Yakni, OEM Investment Pte Ltd sejumlah USD 1,8 juta dan Delta Energy Pte Ltd sebanyak USD 2 juta. Oka merupakan rekan Setnov sekaligus pengusaha ternama yang memiliki banyak perusahaan dan jaringan perbankan. Selain dua perusahaan itu, Oka juga tercatat pernah menjadi bos perusahaan toko buku Gunung Agung.

Selain dikirim ke Oka, uang untuk Setnov itu juga disalurkan melalui keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. Nilainya USD 3,5 juta. Uang tersebut diterima Irvanto melalui Muda Ikhsan Harahap, rekan Johannes Marliem dan Andi Narogong yang berdomisili di Singapura. Uang itu diberikan secara langsung pada rentang 19 Januari 2012-19 Februari 2012.

Sebagai catatan, Irvanto pernah menjabat sebagai direktur PT Murakabi Sejahtera, perusahaan anggota konsorsium yang menjadi peserta lelang proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2012. Saham perusahaan itu juga tercatat pernah dikuasai keluarga Setnov lain. Yaitu istri, Deisti Astriani Tagor, serta dua anaknya, Reza Herwindo dan Dwina Michaella.

Selain itu, hakim juga mendalilkan adanya pembelian jam tangan merek Richard Mille seri RM 011 seharga USD 135 ribu oleh Andi Narogong dan Johannes Marliem untuk Setnov. Jam tangan itu didalilkan sebagai bentuk kompensasi untuk Setnov karena telah membantu memperlancar proses penganggaran e-KTP.

Dalam putusannya, hakim juga mendalilkan fakta hukum tentang kongkalikong sebelum lelang proyek dan kronologi pengaturan bagi-bagi fee e-KTP. Dalil itu serupa dengan putusan perkara Irman dan Sugiharto yang dibacakan Juli lalu. Demikian pula dengan nama-nama politisi DPR yang diduga menerima aliran dana juga tidak masuk dalam pertimbangan hakim.

Penasehat hukum Andi Narogong, Samsul Huda mengatakan, pihaknya menghormati putusan hakim. Begitu pula keputusan Andi yang langsung menerima vonis. Menurut dia, Andi menganggap putusan kemarin sudah cukup adil. ”Kami domain of law, sementara domain of fact ada di Andi Agustinus sendiri,” terangnya usai sidang.

Menurut dia, putusan kemarin semakin memperjelas konstruksi perkara e-KTP. Itu menyusul banyak pertimbangan hakim yang tidak terdapat dalam putusan perkara Irman dan Sugiharto. Diantaranya soal aliran duit dan pembelian jam tangan untuk Setnov. ”Saya kira kenapa Andi Agustinus langsung menyatakan menerima itu juga bagian dari pertimbangan saudara Andi sendiri,” imbuhnya.

Disisi lain, KPK kemarin akhirnya memeriksa putri Setnov Dwina Michaella. Kemarin juga hadir mantan istri Setnov, Luciana Lily Herliyanti. Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, anak Setnov diperiksa untuk tersangka e-KTP Anang Sugiana Sudihardjo.

”Kapasitasnya sebagai mantan komisaris PT Murakabi Sejahtera,” tuturnya. Pemeriksaan Dwina baru bisa dilakukan setelah beberapa kali KPK mengirimkan surat panggilan. Pemanggilan itu sejatinya juga ditujukan kepada anak Setnov yang lain, yakni Reza Hewindo. Namun, sampai saat ini Reza belum memberikan kepastian kapan bisa hadir ke KPK.

Priharsa menambahkan, kehadiran mantan istri Setnov bukan untuk pemeriksaan. Kehadiran Luciana itu untuk menemui penyidik. Hanya, keiginan Luciana hingga kemarin belum direspon penyidik. Sebab, tidak ada penjelasan dari Luciana tentang substansi keinginan tersebut. ”Ini sudah kesekian kali yang bersangkutan (Luciana, Red) hadir ke KPK ingin bertemu penyidik,” ucapnya.

Sementara itu, Dwina yang kemarin diperiksa selama 6 jam oleh penyidik enggan berkomentar kepada awak media. Perempuan berparas cantik itu langsung masuk ke dalam mobil pribadi warna hitam usai keluar dari gedung KPK. Dia menutup wajah sambil sedikit berlari ketika wartawan berupaya mengejarnya. (tyo/jpg/ito)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

Jaringan Berita Terbesar

© 2016 TIMOREXPRESS.COM by FAJAR.co.id

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!