SK Gubernur Dinilai Ilegal – Timor Express

Timor Express

HUKUM

SK Gubernur Dinilai Ilegal

KLARIFIKASI. Komisaris Utama Bank NTT Frans Salem (ketiga dari kanan) didampingi Komisaris Independen Piet Jemadu (kedua dari kanan) dan Plt. Dirut Bank NTT Eduard Bria Seran (ketiga dari kiri) dan jajaran saat memberikan keterangan kepada wartawan di Lantai IV Kantor Pusat Bank NTT, Rabu (3/1)

CARLENS BISING/TIMEX

Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Bank NTT
Bupati Sumtim: Di Mana yang Emergensi?
Komut: Selamatkan Bank karena Kondisi Darurat

KUPANG, TIMEX-Keputusan Gubernur NTT selaku pemegang saham pengendali Bank NTT memperpanjang masa jabatan dewan komisaris Bank NTT, yakni Frans Salem sebagai Komisaris Utama dan Piet Jemadu sebagai Komisaris Independen serta Direktur Pemasaran Dana Bank NTT, Eduard Bria Seran berbuntut panjang.

Selain dinilai cacat hukum, keputusan tersebut disebut ilegal, bahkan bisa berdampak pada tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh mereka yang diperpanjang masa jabatannya itu.

Bupati Sumba Timur Gidion Mbilidjora bahkan mempertanyakan alasan gubernur memperpanjang masa jabatan pimpinan Bank NTT tersebut. “Kalau alasan penyelamatan bank, maka di mana yang emergensi? Bank ini sedang dalam keadaan baik. Semua kantor cabang dan divisi beroperasi normal dan tidak ada yang mau runtuh,” tandas bupati yang memiliki saham lima persen lebih di Bank NTT itu.
Bupati dua periode itu tegaskan, undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas sudah menegaskan perpanjangan masa jabatan dewan komisaris dan dewan direksi harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Atau bisa dengan keputusan di luar RUPS, yakni menggunakan angket. Namun harus ditandatangani seluruh pemegang saham. Satu saja tidak setuju, maka keputusan tersebut tidak sah.

“Tetapi nanti kami bersurat ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk minta penjelasan. Kalau memang yang dilakukan gubernur dengan bupati Sikka, Sumba Barat, Bupati Belu dan Wali Kota Kupang itu benar, maka silakan jalan terus. Tetapi kalau salah, kita harus persoalkan,” tandas Gidion.

Sementara Komisaris Utama Bank NTT, Frans Salem dalam keterangannya kepada wartawan di kantor Bank NTT, kemarin (3/1) menjelaskan, gubernur mengambil keputusan memperpanjang masa jabatan pengurus tersebut karena pertimbangan adanya kondisi emergensi Bank NTT dimana hanya tersisa satu direktur, yakni Direktur Pemasaran Kredit, Absalom Sine.

Salah satu pertimbangannya, karena bank tersebut tidak bisa beroperasi baik jika hanya tersisa satu direksi. Apalagi bank itu sedang dalam proses seleksi dewan komisaris dan dewan direksi. Sehingga gubernur memperpanjang Direktur Pemasaran Dana, Eduard Bria Seran sekaligus diperpanjang juga sebagai pelaksana tugas Direktur Utama. Sementara Absalom Sine diberikan tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Kepatuhan. Anehnya, Direktur Kepatuhan, Tomy Ndolu yang merupakan satu paket dengan direksi tersebut tidak diperpanjang masa jabatannya dengan alasan yang bersangkutan sudah menyatakan tidak mau diperpanjang sebagaimana disampaikan di media massa.

“Gubernur mempertimbangkan bahwa kalau tidak diperpanjang, maka risikonya lebih besar daripada kalau tidak diperpanjang. Ini sifatnya sementara. Kalau prosesnya sudah selesai, maka keputusan ini juga berakhir,” jelas Frans Salem di Lantai IV Kantor Pusat Bank NTT di Kota Kupang, Rabu (3/1).

Frans Salem saat itu didampingi Piet Jemadu dan Eduard Bria Seran serta beberapa pejabat Bank NTT lainnya, kecuali Absalom Sine. Dia kembali mengatakan, Bank NTT dalam kondisi darurat dan gubernur telah mengambil risiko dengan memperpanjang masa jabatan pengurus tersebut. Pasalnya, UU tentang PT mensyaratkan, PT yang menghimpun dan mengelola dana perusahaan minimal dua orang pengurus. “Apakah Pak Gubernur sendiri? Tidak. Ada persetujuan dari beberapa pemegang saham, Wali Kota Kupang, Bupati Sikka, Bupati Sumba Barat dan Bupati Belu. Jadi 56 persen lebih,” sebutnya lagi.

Terpisah, Ketua Sementara Serikat Pekerja Bank NTT, TOndy Tampubolon kepada koran ini menegaskan tidak mengakui kepemimpinan Eduard Bria Seran sebagai Plt Dirut Bank NTT saat ini. Demikian juga dewan komisaris. Menurut dia, keputusan gubernur tersebut belum bisa berlaku sebelum mendapat persetujuan dari OJK. “Kami mengimbau agar yang bersangkutan tidak melakukan tindakan apapun atas nama direksi. Apabila ada kebijakannya yang menimbulkan biaya, maka hal tersebut dapat dikategorikan pelanggaran berat karena dia belum sah menjadi direksi,” tandas Tondy.

Hal senada juga dikatakan Ketua DPD KNPI NTT, Hermanus Boki. Kepada koran ini, Heri bahkan menyebut surat keputusan tersebut ilegal karena tidak melalui proses yang benar dan juga tidak berdasar hukum. “SK gubernur itu ilegal. Ini konyol. Karena mau dalam kondisi darurat apapun, semua melalui persetujuan OJK. Apalagi kalau merujuk UU Nomor 40 tahun 2007, maka harusnya seluruh pemegang saham setuju dulu secara tertulis dan itu tidak ada interpretasi di situ. Jadi tidak ada ruang di sana,” tandas Heri.

Kepada koran ini, Heri juga mempertanyakan keputusan gubernur yang hanya memperpanjang segelintir orang. Menurut dia, Tomy Ndolu sebagai Direktur Kepatuhan seharusnya ikut diperpanjang. Terlepas dari pernyataannya di media massa, namun sampai saat ini belum mengundurkan diri secara sah atau tertulis. “Ini ada apa?” tanya Heri Boki.

Sementara Tomy Ndolu yang dikonfirmasi terpisah belum mengetahui hal tersebut. Namun sebagai pengurus yang taat hukum, dirinya mengembalikan kepada gubernur dan pengurus lain serta masyarakat untuk menilai. Di mana letak keanehan tersebut. “Kalau aturannya begitu, silakan karena saya selalu berjalan sesuai aturan,” jawab dia singkat. (cel/ito)

Kisruh Bank NTT Dibawa ke KPK

SERIKAT Pekerja Bank NTT dan DPD KNPI secara tegas menolak keputusan gubernur untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan Bank NTT karena dinilai tidak berdasar hukum.

Selain itu, proses seleksi pengurus yang dilakukan sejak April 2017 hingga Desember 2017 dan awal Januari 2018 berpotensi menimbulkan pidana korupsi.

Ketua Serikat Pekerja Bank NTT, Tondy Tampubolon kepada koran ini kemarin mengatakan, pihaknya tidak mengakui kepengurusan Bank NTT yang baru diperpanjang oleh gubernur dan empat bupati/walikota. Menurut dia, keputusan tersebut cacat hukum. Tondy mengatakan, para pengurus yang baru diperpanjang tersebut tidak boleh beraktivitas di Bank NTT, apalagi digaji menggunakan uang bank.

“Apabila itu dilakukan, maka Serikat Pekerja Bank NTT tidak akan tinggal diam. Kami akan melaporkan hal itu ke KPK dan OJK. Termasuk biaya yang dikeluarkan dalam konferensi pers itu. Apabila itu diambil dari bank, maka akan kami laporkan ke OJK dan KPK,” tandas Tondy.

Hal senada juga diungkapkan Ketua DPD KNPI NTT Hermanus Boki. Menurut dia, seluruh proses penjaringan hingga RUPS sudah terindikasi merugikan bank. Apalagi keputusan yang dihasilkan juga tidak disetujui di OJK hingga saat ini. “Semua dokumen dari RUPS LB di Labuan Bajo, RUPS LB di Maumere sudah kami siapkan. Termasuk perjalan dinas yang jelas tidak ada dasar, juga sudah ada dan kami akan laporkan ke KPK,” kata Heri.

Dia menjelaskan, perjalanan dinas yang dimaksud adalah yang dilakukan oleh Ketua KRN, Piet Jemadu dan seluruh calon pimpinan yakni tiga calon komisaris dan empat calon direksi. Pasalnya, perjalanan dinas yang dilakukan tanggal 20-23 Desember 2017 tidak memiliki dasar.

“Bagaimana mungkin, mereka ke Jakarta dengan SPPD ikut Fit and Proper Test di OJK. Sementara tidak ada undangan dari OJK. Ini perjalanan dinas omong kosong dan pembohongan publik. Kami akan bawa semua ini ke KPK,” tandas Heri lagi.

Sebelumnya, Ketua KRN Piet Jemadu yang dikonfirmasi koran ini terkait perjalanan dinas tersebut mengakui, dirinya berangkat ke OJK Jakarta karena diminta oleh OJK per telepon. Sementara para calon yang ikut dalam rombongan tersebut hanya berinisiatif untuk ikut dengan tujuan mengantisipasi jika sewaktu-waktu dipanggil OJK untuk mengikuti fit and proper test. Sayang, di sana tidak ada fit and propert test seperti yang mereka harapkan. Piet Jemadu yang ditanya lagi saat memberikan keterangan kepada wartawan Rabu (3/1) kembali menegaskan, apa yang sudah mereka lakukan, sudah sesuai aturan dan tidak melanggar hukum, bahkan untuk kepentingan bank. “Jadi kalau ada yang bilang melanggar hukum, saya minta ditarik bahasa itu,” tandas Piet. (cel/ito)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!