Kuliah dan Wisuda Univeristas PGRI NTT Ilegal – Timor Express

Timor Express

PENDIDIKAN

Kuliah dan Wisuda Univeristas PGRI NTT Ilegal

KUPANG, TIMEX–Izin pendirian Universitas PGRI NTT sudah dicabut oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Oleh karena itu, apabila ada pihak-pihak yang bertindak atas nama Yayasan PGRI NTT menyelenggarakan perkuliahan dan wisuda menggunakan nama Univeristas PGRI NTT, maka kegiatan tersebut dianggap tidak sah atau illegal.

Hal ini ditegaskan Rektor Universitas Aryasata Deo Muri (Unasdem), H. Syaiful Amalo, SH, MH, M.Si saat bertandang ke Gedung Graha Pena Timor Express, Rabu (10/1).

Syaiful mengaku, Rabu sekira pukul 16.06 wita, dirinya mendapat surat pengumuman dari Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi Kemenristekdikti, Totok Prasetyo, yang diteruskan oleh Koordinator Kopertis Wilayah VIII. Pengumuman tersebut, menurut Syaiful, mempertegas kembali bahwa pada tanggal 31 Mei 2017, Menristekdikti telah menerbitkan SK Nomor 208/M/KPT tentang Pencabutan Izin Pendirian Universitas PGRI NTT dan mencabut izin pembukaan Prodi pada Universitas PGRI NTT di Kota Kupang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Lembaga Perguruan Tinggi PGRI NTT.

“Sejak diterbitkannya keputusan tersebut, Universitas PGRI NTT sudah ditutup dan atau dicabut izinnya. Dan bagi kami, dengan adanya SK Nomor 288 tanggal 31 Mei 2017 tentang pemberian izin bagi Unasdem, masalahnya sudah selesai,” terang Syaiful didampingi Wakil Rektor II, Maxwel E. Kapitan, SE, MM.

Syaiful menambahkan, Kemenristekdikti sebagaimana dalam surat pengumuman itu juga menghimbau agar masyarakat luas tidak mengikuti perkuliahan ataupun wisuda yang diselenggarakan dengan menggunakan nama Universitas PGRI NTT. Sebab ijazah yang diterbitkan pasca pencabutan izin Universitas PGRI NTT dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.

“Pihak-pihak yang melaksanakan aktivitas atas nama PGRI NTT dengan alasan menyelamatkan nasib mahasiswa eks Universitas PGRI NTT, diharapkan kembali ke jalan yang benar,” kata Syaiful.

Pada tanggal 21 Juli 2017, jelas Syaiful, ada rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD NTT. Dalam kesempatan itu, pihaknya menyampaikan bahwa Unasdem tidak menahan hak-hak mahasiswa, termasuk hak untuk pindah ke perguruan tinggi swasta (PTS) lainnya. Hanya saja, mahasiswa diminta untuk bersabar karena operator masih harus melaksanakan migrasi data dari Universitas PGRI NTT. “Kalau tuntas, kami bisa beri surat pindah ke PTS lain, disertai dengan transkrip nilai, dan lain sebagainya,” tandasnya.

Selain RDP di DPRD NTT, Syaiful mengaku, Rektor Undana Prof. Fredrik Benu juga telah mengundang Rektor Unasdem dan Rektor UPG 45 NTT untuk membahas masalah sisa dari Universitas PGRI NTT. Rektor Undana di kesempatan itu juga berharap agar jangan sampai ada pihak-pihak ketiga yang kemudian membuat persoalan baru.

Ditanya apakah Unasdem bisa melakukan wisuda dalam waktu dekat, Syaiful mengatakan, bila dilihat dari waktu pemberian izin operasional oleh Kemenristekdikti, maka Unasdem tidak bisa melaksanakan wisuda dalam waktu dekat ini. Namun karena persoalan ini adalah bawaan dari Universitas PGRI NTT, maka Unasdem bisa melaksanakan wisuda untuk menyelamatkan nasib mahasiswa eks PGRI NTT.

Asalkan, borang reakreditasi program studi sudah lengkap. Sehingga Tim Asesor dari BAN PT bisa melakukan visitasi akreditasi. “Kita sudah antarkan borang reakreditasi. BAN PT telah memberikan rekomendasi untuk melengkapi kekurangan tenaga dosen. Sekarang dosennya sudah lengkap, sehingga kita bisa usulkan ke BAN PT untuk melakukan visitasi akreditasi. Kalau semuanya sudah beres, kita bisa lakukan wisuda,” ungkapnya. (r2/ito)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!