USBN SD Tuai Polemik – Timor Express

Timor Express

PENDIDIKAN

USBN SD Tuai Polemik

Dianggap sebagai Kebijakan Kolonial

JAKARTA, TIMEX-Ujian Sekolah (US) untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) yang digantikan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) menuai banyak polemik. Pasalnya, soal-soal yang terdiri dari tiga mata pelajaran (Mapel) yakni Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA tersebut berstandar nasional.

Guru Besar Jurusan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Said Hamid Hasan menegaskan, soal-soal USBN belum tentu menjawab capaian pendidikan. Pasalnya, tidak sedikit soal ujian-ujian nasional memiliki kelemahan dan tidak mampu mengukur kompetensi siswa.

”Kami melihat sekolah, guru dan siswa dijadikan alasan yang tidak berdasar untuk suatu kebijakan yang kolonial,” ujar Said Hamid Hasan, Kamis (11/1).
Menurut dia, penerapan USBN menunjukkan ketidakpercayaan pemerintah pada hasil penilaian guru SD selama enam tahun. Dengan perkataan lain, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tidak percaya kemampuan guru SD. ”Jika benar demikian, teori penilaian menyatakan bahwa penilaian berkelanjutan tidak diakui, dan tidak ada teori apalagi kenyataan bahwa ujian satu kali (one-shot asesment) mampu mengukur hasil belajar selama 6 tahun, apalagi berkenaan dengan kemampuan berpikir tingkat pemahaman dan di atasnya,” jelasnya.

Kendati demikian, dikatakannya jika hasil penilaian guru sehari-hari berkorelasi secara positif pada signifikasi 80 persen atau lebih, maka baru dapat dikatakan one-shot test (USBN) memiliki validitas. Dengan demikian, jika korelasi antara hasil guru dan USBN seperti itu, artinya guru mampu membuat soal yang baik.

”Jika korelasi positif rendah apalagi negatif artinya ada kekeliruan dalam soal USBN. Jadi, kalau buat alasan barangkali perlu landasan teori dan prinsip penilaian yang berdasarkan wawasan pendidikan merdeka, bukan pendidikan kolonial. Karena pendidikan kolonial sudah tidak cocok untuk bangsa yang merdeka,” tegasnya.

Pernyataan senada dilontarkan Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi. Dia menegaskan, pelaksanaan USBN untuk meningkatkan kemampuan guru SD maka itu salah alamat. Karena ujian tersebut ditujukan kepada siswa. Kewajiban untuk memberikan pelatihan kepada guru, menurutnya tugas pemerintah. ”Cara pandang pemerintah harus diluruskan. Kalau USBN maksudnya untuk guru, apakah tugas pemerintah sudah dilakukan,” terangnya.

Apalagi, masih ujar Unifah, pelatihan untuk guru saat ini belum terstruktur dengan baik. Tidak hanya itu, berbagai kendala masih kerap ditemukan, seperti tidak ada desainnya, bagaimana klafisikasi guru hingga apakah sudah ikuti zaman now.

”Kami belum lihat ini (ada pelatihan,Red), maka pemerintah harus membuatnya. Jangan sampai USBN kemudian merugikan siswa. Karena penyelenggaraannya berstandar nasional,” katanya.

Unifah menyatakan, keberatan kalau siswa SD harus mengikuti USBN. Karena, jenjang SD ke SMP adalah program wajib belajar (Wajar) sembilan tahun. Program tersebut menuntut siswa untuk wajib belajar dan memperoleh akses pendidikanbermutu. ”Di negara manapun tidak ada program wajib belajar, wajib mengikuti USBN. Bahkan tidak ada kenaikan kelas,” ucapnya.

Unifah mengingatkan, jangan hanya karena cara pandang yang salah, kemudian siswa dirugikan. Guru yang tidak kompeten, kemudian siswa dirugikan. Lebih jauh Unifah menambahkan, sudah semestinya pembelajaran di jenjang SD mendapat akses pembelajaran yang luas. ”Pelatihan guru bagian dari pengembangan profesi guru. Maka kami tekankan pemerintah untuk memberikan pelatihan kepada guru. Jadi jangan hanya menyalahkan,” tandasnya. (nas/jpg/ito)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!