Pupuk Langka, Petani Demo – Timor Express

Timor Express

FLORES RAYA

Pupuk Langka, Petani Demo

ORASI. Pengunjuk rasa saat berorasi di depan kantor bupati Matim di Lehong, Kamis (11/1)

FANSI RUNGGAT/TIMEX

BORONG, TIMEX – Puluhan petani Desa Paan Leleng Kecamatan Kota Komba, Kamis (11/1) menggelar aksi demo di kantor bupati Manggarai Timur (Matim). Demo terkait kelangkaan pupuk subsidi di wilayah Matim.

Aksi para petani didukung Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) LMND dan Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gertak).
Bertindak sebagai koordinator lapangan, Firman Jaya dan koordinator umum Melkianus Guka. Aksi dikawal aparat Polres Manggarai dan Sat Pol PP Matim.

Peserta aksi dari Kota Borong menuju kantor bupati Matim di Lehong dengan menggunakan truk. Dalam aksi itu para pengunjuk rasa membawa spanduk dengan bertuliskan, ‘Pemda Matim Segera Bagikan Pupuk Subsidi kepada Petani’.

Tiga orang perwakilan aksi bertemu bupati di ruang kerja. Selanjutnya melakukan orasi di gedung DPRD. Tapi di kantor itu, anggota legislatif tidak ada yang masuk kantor. Sehingga, pengunjuk rasa langsung membubarkan diri.

Koordinator umum aksi, Melkianus Guka dalam orasinya mengatakan, salah satu persoalan yang mendesak di Desa Paan Leleng adalah permasalahan pupuk subsidi. Petani selalu mengalami masalah dengan kelangkaan pupuk subsidi di Matim. Yang paling parah, persoalan ini sering terjadi sejak tahun 2014.

Karena itu, mereka mendesak Pemkab Matim agar pupuk subsidi yang jatahnya bagi petani, segera didistribusikan.
Melkianus menjelaskan, sejak tahun 2014 petani di Paan Leleng tidak pernah mendapat pupuk subsidi. Yang ada, pupuk non subsidi dengan harga sangat mahal.

Melkianus mengatakan, dugaan di Desa Paan Leleng telah terjadi penimbunan pupuk subsidi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, sehingga menyengsarakan petani. Sepertinya persoalan ini diketahui dan dibiarkan oleh dinas terkait. Disini juga kurangnya pengawasan. Diminta pihak aparat hukum untuk selidiki persoalan ini.

“Kami juga menduga, ada yang bermain dengan distribusi pupuk di Matim. Diduga, jatah pupuk subsidi untuk petani dipermainkan oleh oknum tertentu,” kata Melkianus.

Selain itu kata Melkianus, ada pembangunan irigasi di wilayah itu yang sarat unsur nepotisme. Karena itu, Inspektorat harus bergerak untuk menangani permasalahan yang terjadi. Di mana, sejumlah proyek diduga dikerjakan oleh pejabat dengan menggunakan jasa orang.
Selain itu juga mendesak pemkab untuk memperhatikan jalan di Desa Paan Leleng. Terbilang desanya masih tertinggal. Selain itu, masalah listrik dan program perumahan rakyat. Kewenangan yang terletak pada pemerintah daerah jangan hanya digunakan untuk pribadi saja karena masyarakat sudah sangat menderita.

“Sangat disayangkan apabila hari ini bupati tidak mau menemui pengunjuk rasa. Saat ini kami datang memperjuangkan nasib petani. Kami siap dirikan tenda di kantor bupati apabila Bupati Matim tidak menemui pengunjuk rasa,” kata Melkianus.

Selain itu, saat dibertemu dengan Bupati Matim, Yoseph Tote di ruang kerjanya, Melkianus mengatakan apabila dalam waktu tiga hari keinginan masyarakat tidak dipenuhi, maka petani akan terus melakukan aksi unjuk rasa. Kata dia, petani di desa itu juga diintimidasi oleh aparat desa.

“Petani pernah diintimidasi untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa. Ini artinya ada sesuatu dibalik itu. Dugaan ada kerja sama sejumlah oknum dalam pendistribusian pupuk. Termasuk juga pupuk bantuan dari pemerintah untuk petani. Sehingga kami kecewa dan hari ini kami datang aksi,” katanya.

Di depan bupati, Melkianus meminta agar pendistribusian pupuk bantuan harus sampai ditingkat desa. Bukan hanya sampai ditingkat kecamatan. Sehingga masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi. Dugaan juga terdapat indikasi penimbunan pupuk. Sehingga diminta kepada bupati untuk segera mengambil langkah terkait keluhan petani.

Semenetara Bupati Matim, Yoseph Tote menjawab tuntutan petani mengatakan, sejak tahun 2015 Dinas Pertanian sudah ada kerja sama dengan TNI untuk menjawab Nawacita Presiden Jokowi. Pupuk subsidi merupakan kewenangan gubernur melalui instansi terkait. Baik terkait pembagian kuota pupuk maupun penunjukan distributor di tingkat kabupaten.

Terkait masalah jalan, pemerintah Kabupaten Matim terkendala masalah anggaran. Sehingga pembangunan dilakukan secara bertahap. Permasalahan irigasi tidak sesuai antara rencana dengan anggaran, yang terjadi di lapangan adalah anggaran lebih kecil daripada yang sudah direncanakan. Solusi yang dapat ditawarkan adalah tersedianya pupuk tanpa melalui pengecer sesuai HET.

Tugas Pemerintah Kabupaten Matim adalah memfasilitasi terkait pendistribusian pupuk karena permasalahan pupuk sudah diserahkan kepada pihak ketiga. Pengecer juga ditentukan oleh distributor.

“Tentu kita semua bisa tahu, waktu tiga hari untuk mendatangkan pupuk tidak bisa dipenuhi. Karena semua kerja sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya.

Ia memberikan apresiasi kepada petani yang telah mengkritisi kinerja pemerintah. Ke depan pemerintah akan berusaha supaya pembangunan bisa dilakukan merata di seluruh kecamatanan. Sementara solusi yang ditawarkan Yoseph terkait tuntutan petani yakni memfasilitasi distributor agar mendistribusi pupuk ke Desa Paan Leleng. (krf3/ays)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

Jaringan Berita Terbesar

© 2016 TIMOREXPRESS.COM by FAJAR.co.id

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!