Bupati Alor Pertanyakan Agenda RUPS – Timor Express

Timor Express

EKONOMI

Bupati Alor Pertanyakan Agenda RUPS

FRANS SALEM

Menuju RUPS LB Bank NTT

KUPANG, TIMEX-Direksi Bank NTT telah mengeluarkan undangan kepada para pemegang saham untuk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada Kamis (25/1). Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung di Lantai V Gedung Utama Bank NTT itu mengusung tiga agenda utama, yakni pengesahan surat keputusan gubernur atas perpanjangan sementara masa jabatan direksi dan dewan komisaris. Agenda berikutnya adalah pengesahaan sistem operasional dan prosedur (SOP) pemilihan dan/penggantian dewan komisaris dan direksi. Terakhir, direksi mengagendakan perubahan peraturan dana pensiun (PDP) Bank NTT.

Sayang, hingga saat ini belum semua pemegang saham menerima undangan tersebut. Salah satu pemegang saham, yakni Bupati Alor, Amon Djobo saat dikonfirmasi Timor Express mengaku belum mengetahui adanya RUPS-LB tersebut. “Itu RUPS apa? Agendanya apa?” tanya Amon yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Selasa (23/1).

Bupati Alor dua periode itu kembali menegaskan, dirinya belum menerima undangan dari direksi Bank NTT, bahkan dari Kepala Cabang Bank NTT Alor. “Sampai sekarang tidak ada ini. Undangan tidak ada. Kami tidak tahu,” tandas Amon.

Sementara Eduard Bria Seran yang menandatangani undangan tersebut sebagai Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Bank NTT belum merespon koran ini. Eduard Bria Seran yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya belum menjawab.
Terpisah, Komisaris Utama Frans Salem kepada koran ini menegaskan, direksi telah menyebarkan undangan kepada seluruh pemegang saham, baik saham seri A maupun seri B. Frans Salem menegaskan, RUPS-LB sudah siap dilaksanakan. “Semua sudah siap. Pasti jadi RUPS. Nanti apapun keputusannya, RUPS yang tentukan,” kata Frans Salem.
Sebelumnya, surat keputusan gubernur NTT sebagai pemegang saham pengendali Bank NTT tentang perpanjangan masa jabatan direksi dan dewan komisaris mendapat tanggapan beragam dari sejumlah kalangan, baik dari DPRD NTT, Serikat Pekerja Bank NTT dan mantan Direktur Kepatuhan Bank NTT, Tomy Ndolu dan juga pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan NTT.

Surat Keputusan tersebut dinilai melanggar hukum dan tidak bisa diberlakukan. Pasalnya, keputusan tersebut tidak melalui RUPS sesuai aturan yang berlaku. Sayang, OJK tetap memberikan ruang kepada pemegang saham pengendali untuk memberlakukan surat keputusan tersebut dengan alasan penyelamatan bank. Namun, OJK juga memerintahkan dilakukan RUPS-LB untuk melegitimasi surat keputusan tersebut agar tidak melanggar aturan. (cel/ito)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!