Timor Express

POLITIK

Diguncang Korupsi Lagi

JAKARTA, TIMEX-Bak bola salju, kasus korupsi Badan Keamanan Laut (Bakamla) terus menggelinding. Isu terakhir muncul adanya dugaan aliran dana korupsi Bakamla yang digunakan untuk kegiatan partai, termasuk Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Golkar di Bali pada 2016.
Ini berdasarkan keterangan Managing Director PT Rohde and Schwarz Indonesia Erwin Arif selaku saksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi proyek pengadaan alat satelit monitoring dan drone Bakamla di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (24/1).

Erwin merupakan vendor yang digunakan PT Melati Technofo Indonesia, selaku pemenang lelang proyek pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla. Menurut Erwin, ada sekitar USD 300 ribu dari proyek ‘satellite monitoring’ di Bakamla untuk Munaslub Partai Golkar.

Anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi diduga sempat mendesaknya untuk mengirimkan uang tersebut. Semula, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menunjukkan barang bukti berupa percakapan antara Fayakhun dengan Erwin melalui aplikasi pesan singkat, WhatsApp (WA) tertanggal 4 Mei 2017.

Dalam percakapan itu, Fayakhun meminta Erwin untuk memberitahu pihak PT Melati Technofo agar lebih dulu membayarkan USD 300 ribu secara tunai. “Bro, kalau dikirim Senin, maka masuk di tempat saya Kamis atau Jumat depan. Padahal, Jumat depan sudah munas Golkar,” demikian bunyi pesan singkat itu.

Jaksa KPK Kiki kemudian mengonfirmasi kepada Erwin maksud dari percakapan tersebut. “Kalau menurut Fayakhun, transfer pada Senin masuk ke akunnya Jumat. Sedangkan, mereka membutuhkan pada Jumat, jadi permintaan Fayakhun sebelum Senin sudah dilakukan,” jelas Erwin.

Di dalam percakapan via WhatsApp itu, Fayakhun juga mengatakan, uang tersebut akan diberikan untuk petinggi-petinggi Partai Golkar. “Apa bisa dipecah: yang cash di sini 300rb, sisanya di JP Morgan? 300rb nya diperlukan segera untuk petinggi2 nya dulu. Umatnya nyusul minggu depan,” sebut pesan itu lagi.

Terkait pesan itu, Erwin menerangkan bahwa itu terkait Munaslub Partai Golkar. Fayakhun membutuhkan dana untuk diberikan kepada petinggi partainya. Sementara sisanya untuk pejabat partai kelas bawah, yang penyerahannya bisa ditransfer ke rekening JP Morgan. Selanjutnya, Erwin menyampaikan permintaan Fayakhun itu kepada Muhammad Adami Okta, pegawai PT Melati Technofo.

Kemudian nama-nama mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto (Setnov) dan loyalisnya, Kahar Muzakir disinyalir disebut-sebut dalam persidangan. Dalam percakapan via WhatsApp pada 30 April 2016, Fayakhun mengaku telah bertemu dengan Setya Novanto (Setnov), Kahar dan seseorang yang diistilahkan dengan sebutan onta. “Bro, tadi saya sdh ketemu onta, SN dan Kahar,” tulis Fayakhun.

Selanjutnya, Fayakhun mengaku telah memaksa Laksamana Madya Ari Soedewo selaku kepala Bakamla untuk menyetujui pengadaan drone dan satelit monitoring dalam satu paket yang nilainya mencapai USD 850 ribu. ”Semula dari KaBa yg sdh ok drones, satmon belum. Tapi saya sdh ‘paksa’ bahwa harus drones+satmon, total 850,” tulis Fayakhun.

JPU KPK lantas bertanya ke Erwin perihal pesan WhatsApp dari Fayakhun. Karena itu, JPU meminta Erwin menjelaskan penyebutan onta, SN, dan Kahar dalam pesan dari Fayakhun.

Menurut Erwin, penyebutan onta untuk menggantikan nama Ali Fahmi alias Fahmi Habsy yang juga staf ahli kepala Bakamla. ”Waktu itu Fahmi Habsy kami bedakan. Kami menyebutnya onta,” sebut Erwin.

Sedangkan untuk SN, Erwin menduga sebagai inisial Setya Novanto. Sebab, karena konteks percakapan dalam pesan itu terkait dengan Golkar.”Kalau SN saya sebenarnya nggak kenal. Dugaan saya Setya Novanto karena menyangkut Golkar,” sebut dia.

Selanjutnya, JPU bertanya apakah sosok Kahar dalam pesan itu adalah Kahar Muzakir. Namun, Erwin tak mengenalnya secara pasti.Sementara itu, ketika ditanya apakah Kahar yang dimaksud adalah Kahar Muzakir, Erwin mengaku tidak mengetahuinya secara pasti. “Saya tidak tahu Kahar itu siapa. Cuma di-WA sama Fayakhun itu,” tukas Erwin. Kahar sebelumnya disebut-sebut sebagai orang dekat Setnov. Kini, Kahar adalah Ketua Komisi III DPR.

Saat dikonfirmasi, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Fayakhun Andriadi enggan mengomentari kesaksian Erwin. Dia hanya mengatakan, tetap menghormati proses hukum. “Nanti biar itu melalui proses hukum saja, saya ‘no comment’,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/1).

Ketua DPP Partai Golkar Tb Ace Hasan Syadzily juga membantah adanya aliran dana korupsi Bakamla yang digunakan untuk kegiatan partai termasuk munaslub. “Saya pastikan ya, dalam acara atau kegiatan partai tidak ada sumbangan yang diberikan kepada kegiatan partai atau kontribusi kepada partai yang berasal dari hal yang dilarang oleh ketentuan undang-undang,” pungkasnya kepada wartawan saat dihubungi, kemarin.

Anggota Komisi II DPR RI itu menegaskan, Golkar selalu menggunakan dana yang halal dan tidak dilarang undang-undang dalam setiap kegiatannya. Apalagi, hal itu akan merusak nama baik partai, sehingga tak mungkin dilakukan oleh Golkar.

Ia menambahkan, sumber dana untuk kegiatan partai biasa diperoleh Golkar dari kas partai dan juga sumbangan dari anggota fraksi. Tentunya, sumbangan dari anggota fraksi bukan berasal dari korupsi.

“Kami sangat tahu dana apa yang harus dipergunakan untuk kegiatan partai secara keseluruhan. Karena itu, saya pastikan tidak ada itu sumber dana keuangan partai untuk kegiatan seperti munas, dari dana yang bertentangan dengan undang-undang, misalnya dari uang suap. Saya pastikan tidak ada!” tegasnya.

Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta sudah menjatuhkan hukuman empat tahun penjara kepada pengusaha Adiputra Kurniawan. Pada persidangan yang digelar Kamis (18/1) lalu, Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan komisaris PT Adhi Guna Keruktama itu terbukti menyuap mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono. “Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi,” ujar Ketua Majelis Hakim Syaifuddin Zuhri saat membacakan vonis untuk Adiputra.

Majelis hakim tak hanya menjatuhkan hukuman badan kepada Adiputra. Sebab, majelis juga memerintahkan Adiputra selaku terdakwa membayar denda denda Rp 200 juta subsider lima bulan kurungan.

Menurut majelis, tindakan Adiputra menyuap Tonny terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sebagaimana dakwaan dari jaksa penuntut umum, suap untuk Tonny terkait dengan proyek pengerukan di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.

Ada pertimbangan yang memberatkan dan meringankan putusan. Hal yang memberatkan adalah tindakan Adiputra yang tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, sekaligus menghambat reformasi birokrasi di Kemenhub. “Pemberian suap kepada pejabat negara dapat menghambat upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi khususnya di Kemenhub,” tutur Zuhri.

Modus suap yang dilakukan Adiputra pun tergolong baru. Yakni dengan cara menggunakan ATM sehingga bisa mempersulit proses pengungkapan tindak pidana oleh penegak hukum. Namun, ada pula hal yang dianggap meringankan hukuman. Antara lain karena Adiputra belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan masih memiliki tanggung keluarga. (aen/dna/jph/ito)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!