RUPS LB Sahkan Perpanjangan Masa Jabatan – Timor Express

Timor Express

POLITIK

RUPS LB Sahkan Perpanjangan Masa Jabatan

PENGENDALI. Gubernur NTT Frans Lebu Raya memberi keterangan Setelah RUPS LB Bank NTT, Kamis (25/1)

IST
  • KRN Segera Proses Pengurus Definitif
  • Gubernur: Jangan Bawa Politik ke Bank NTT

KUPANG, TIMEX-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Bank NTT, Kamis (25/1) telah mengesahkan surat keputusan (SK) Gubernur NTT sebagai pemegang saham pengendali tentang perpanjangan sementara masa jabatan dewan komisaris dan direksi Bank NTT.

Keputusan tersebut secara resmi melegitimasi SK yang sebelumnya disinyalir ilegal karena melangkahi pasal 91 dan 94 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (PT). Selain itu, keputusan RUPS tersebut juga menjawab perintah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah memerintahkan untuk menggelar RUPS LB untuk melegitimasi SK tersebut agar tidak menjadi polemik di kemudian hari.
“Jadi ini kami tunggu dari OJK saja. Kalau OJK tidak setujui lagi maka kami pertanyakan ke OJK. Kalau batal lagi, maka OJK yang kita gugat,” kata Bupati Sumba Timur Gidion Mbilidjora kepada Timor Express usai RUPS yang digelar di Lantai V Gedung Utama Bank NTT, Kamis (25/1).
Menurut Gidion, pihaknya telah meminta forum RUPS LB untuk menghadirkan OJK, namun gubernur sebagai pemimpin rapat memberikan jaminan sehingga RUPS dilanjutkan hingga pengesahan SK tersebut. Gidion mengatakan, polemik yang terjadi harus dijauhkan dari tudingan adanya pemufakatan jahat yang dituduhkan oleh DPD KNPI NTT.
Menurut dia, semua yang dilakukan dalam RUPS tersebut harus berdasarkan aturan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan dampak hukum di kemudian hari. “Kami juga tegaskan kepada KRN, karena dari awal katanya semua sudah lengkap, ternyata OJK bilang tidak. Ini tidak boleh terjadi lagi. Kami harap RUPS-LB kali ini adalah yang terakhir untuk urusan pengurus ini,” tandas bupati dua periode tersebut.
Hal senada juga diungkapkan Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes. Menurut Ray, RUPS-LB kali ini berjalan seperti biasa dan dipimpin langsung Gubernur Frans Lebu Raya sebagai pemegang saham pengendali. Menurut dia, sejumlah persoalan sempat diangkat olehnya. Misalnya terkait penolakan OJK karena ketiadaan SOP RUPS Maumere pada 11 Agustus 2017. Menurut dia, karena SOP yang merupakan tata tertib RUPS tidak ada, sehingga proses pemilihan yang sudah dilakukan itu harus diulang. Juga dipilih hanya satu orang calon untuk masing-masing jabatan, maka harus ditambah satu lagi calon untuk masing-masing jabatan. “Supaya ada cadangan. Karena kalau misalnya ada yang tidak lolos, maka kalau tidak ada cadangan, maka kita harus RUPS lagi dan menghabiskan waktu dan anggaran,” kata Ray.
Sayang, usulan tersebut langsung dimentahkan oleh gubernur sebagai pemimpin rapat. Bahkan menurut dia, forum RUPS kemudian harus menyetujui pengesahan SK dan SOP tersebut. “Kalau saya sendiri kan tidak mungkin bisa lawan kalau sampai voting. Jadi yang mulai itu Bupati SUmba Timur lalu saya. Tetapi kembali lagi bahwa tetap suara terbanyak,” ungkap Ray.
Gubernur NTT, Frans Lebu Raya yang diwawancarai usai RUPS-LB tersebut menegaskan, apa yang sudah dilakukan oleh para komisaris dan direksi yang diperpanjang masa jabatannya melalui SK perpanjangan adalah sah dan tidak melanggar hukum. Meskipun dia mengakui, SK tersebut harus mendapat legitimasi melalui RUPS tersebut.
“Karena perpanjangan sementara itu tidak ditandatangani oleh seluruh bupati, maka hari ini kita bikin RUPS untuk pengesahan perpanjangan sementara,” kata Lebu Raya.
Selalin itu, gubernur juga mengakui, RUPS sudah mengesahkan SOP yang diminta oleh OJK. Menurut dia, sebelumnya pihaknya menggunakan sistem prosedur (sisdur). Namun baru kali ini OJK menggunakan aturan baru yang mewajibkan adanya SOP yang disahkan melalui RUPS. Pasalnya, sisdur atau SOP tersebut merupakan gambaran dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) untuk perekrutan pengurus.
Dia kembali menegaskan, SK perpanjangan masa jabatan tersebut sudah berlaku sejak awal Januari 2018 karena sudah diteken oleh 56 persen pemegang saham. Namun dia juga mengakui, untuk melegalkan SK tersebut harus melalui RUPS. “RUPS itu hanya untuk mengesahkan perpanjangan perpanjangan sementara. Dalam keadaan darutat, kita harus mengambil langkah, karena bank ini tidak boleh kosong,” lanjut gubernur.
“Saya minta jaga bank ini, karena bank ini memberikan kontribusi sepertiga ekonomi NTT. Jadi ini yang kami lakukan untuk menjaga lembaga ini. Tidak boleh ada kepentingan politik di dalamnya,” tegas gubernur yang disinggung terkait dugaan adanya intervensi politik di dalam bank tersebut.
Disoal terkait proses pemilihan pengurus yang harus dilakukan dengan tiga kali RUPS LB, gubernur langsung membantahnya. Menurut dia, RUPS untuk memilih pengurus, baru dilakukan satu kali, yakni pada 11 Agustus 2017 di Maumere Kabupaten Sikka. Sementara RUPS-LB di Labuan Bajo pada 25 Mei 2017 bukan merupakan RUPS untuk memilih pengurus.
Sementara itu, Ketua KRN Piet Jemadu yang diwawancara di tempat yang sama mengatakan, setelah pengesahan SOP tersebut, pihaknya akan mempersiapkan seluruh dokumen pencalonan untuk dikirim ke OJK. “RUPS ini kan harus ada pengesahannya. Jadi setelah itu baru kami bawa dokumen ke OJK. Semoga tidak lama, karena ini sudah lengkap dokumennya. Supaya segera ada pengurus definitif. Karena perpanjangan masa jabatan kami ini sampai ada keputusan OJK tentang adanya pengurus yang definitif,” kata Piet Jemadu.

OJK RI Turun Tangan

DI tengah polemik yang terjadi di tubuh Bank NTT, OJK RI juga memberikan perhatian serius. Betapa tidak, pada hari yang sama, OJK RI mengirim tim ke OJK Perwakilan NTT untuk menggelar bertemuan tertutup dengan OJK NTT dan DPD KNPI NTT terkait adanya pengaduan yang sampai ke OJK RI.
Perwakilan OJk RI dan OJK Perwakilan Bali Nusra itu menggelar pertemuan di Kantor OJK Perwakilan NTT dihadiri Kepala OJK NTT Winter Marbun, Ketua DPD KNPI NTT Hermanus Boki dan pengurus lainnya.
Deputi Komisioner OJK RI Teguh yang diwawancarai usai pertemuan tersebut menegaskan, pihaknya harus datang ke NTT karena adanya pengaduan ke OJK terkait persoalan yang menimpa Bank NTT. Dia tegaskan, apa yang sudah dilakukan OJK Perwakilan NTT dan diteruskan oleh pemegang saham, dibenarkan meski tidak melalui prosedur sesuai UU Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. “Kan tidak boleh ada kekosongan,” kata Teguh.
Ditanya terkait dampak dari polemik di tubuh Bank NTT terhadap proses pencalonan pengurus baru, Teguh menegaskan, apa yang dilakukan oleh OJK harus sesuai dengan regulasi yang ada. Sehingga, apa pun proses yang dilakukan oleh pengurus dan pemegang saham akan ditentukan oleh aturan yang berlaku saat dibawa ke OJK. “Intinya kami ingin seluruh keputusan atau kebijakan yang dilakukan di lembaga perbankan itu sesuai dengan aturan yang ada,” tandas dia.
Sementara Ketua DPD KNPI NTT Hermanus Boki menegaskan, KNPI secara tegas menyampaikan sikapnya untuk terus mengawal Bank NTT agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. KNPI juga meminta OJK sebagai regulator untuk membantu perjuangan KNPI.
“Khusus mengenai RUPS-LB hari ini (kemarin), KNPI menduga keras cacat hukum. OJK mengatakan tidak punya kewenangan untuk mengurus RUPS karena itu ranahnya pemegang saham, tetapi OJK akan konsisten mengawal semua hasil keputusan RUPS yang ada, sehingga kalau ada yang bertentangan dengan UU, pasti tidak akan disetujui oleh OJK,” tandas Heri. (cel/ito)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!