63 Ribu Rumah di NTT tidak Layak – Timor Express

Timor Express

EKONOMI

63 Ribu Rumah di NTT tidak Layak

PERUMAHAN PITOBY.DPD REI NTT pose bersama jajaran PLN Wilayah NTT usai penyalaan secara simbolis 250 rumah di Perumahan Gemstone Charson Timorland (Perumahan Pitoby) Alak, Kota Kupang, 18 Desember 2017 lalu.

CARLENS BISING/TIMEX

REI NTT Minta Komitmen Pemerintah Daerah

KUPANG, TIMEX-Selisih pasokan dan permintaan rumah (backlog) di Provinsi NTT saat ini mencapai 127 ribu unit rumah. Bahkan sekira 63 ribu rumah di NTT tidak layak huni.

“Itu ada yang atap daun, lantai tanah, dinding bebak, masih sangat banyak,” kata Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTT Bobby Pitoby di kantornya, Senin (29/1).

Data ini menurut Bobby harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pasalnya, jumlah kebutuhan rumah tersebut sangat jauh dibanding rumah yang dibangun setiap tahun. DPD REI NTT misalnya, di tahun 2017 berhasil membangun 2.411 unit rumah. Hal ini menurut Bobby sulit menjangkau kebutuhan rumah tersebut.

Untuk mendukung percepatan pembangunan rumah, REI meminta dukungan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dan pro perizinan. “Kami tidak minta apa-apa. Kami hanya minta dua hal itu saja. Kami tidak minta dana,” sambung Bobby yang menambahkan, perizinan yang mudah menurut dia akan memberikan peluang besar bagi investor atau masyarakat biasa untuk menjadi pengembang perumahan.

Salah satu kebijakan yang pro rakyat adalah penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Saat ini, BPHTB rumah sebesar 5 persen. Dan, pemerintah pusat telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk merevisi peraturan daerah yang mengatuh tentang BPHTB.

Bobby contohkan, untuk rumah subsidi seharga Rp 148 juta per unit, BPHTB mencapai Rp 4 juta lebih, yakni Rp 148 juta dikurangai Rp 60 juta dikalikan dengan 5 persen. Dia sebutkan, berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah, angka Rp 60 juta tersebut merupakan jumlah minimal. Sementara BPHTB 5 persen merupakan prosentasi maksimal atau tertinggi.

Hal inilah yang menjadi alasan DPD REI NTT terus mendesak pemerintah daerah, untuk merevisi aturan tentang BPHTB. REI sendiri mengusulkan Rp 60 juta tersebut dinaikkan menjadi Rp 175 juta, dengan catatan, jika dihitung dengan harga rumah subsidi, hasilnya nol rupiah.

Bobby akui, pemerintah daerah tidak ingin kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) dari BPHTB tersebut. Namun dia jelaskan, jika pemerintah pro rakyat, angka Rp 4 juta lebih sangat tidak berarti dibanding dampak sosial dari terpenuhinya kebutuhan tumah di daerah ini.

Masih menurut dia, tidak ada penurunan PAD jika dilihat dari dampak adanya perumahan subsidi yang dibangun di daerah ini. Pertama, setiap pembeli rumah subsidi akan mendapatkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)
sebesar Rp 4 juta dari pemerintah pusat. Kedua, ASN yang membeli rumah akan mendapatkan Rp 4 juta dari Bapertarum dan tambahan Rp 1,2-Rp 1,8 juta dari Bapertarum lagi. Selanjutkan, pemerintah juga memberikan dana Rp 6 juta untuk prasarana umum (PSU) kepada pengembang.

Yang baling besar, PPn 10 persen dari harga rumah, yakni Rp 14,8 juta dari harga rumah subsidi Rp 148 juta per unit. Dana yang selama ini harus dikirim ke pusat lalu dikembalikan melalui DAK/DAU, akan dipotong langsung dan diberikan kepada pemerintah daerah.

“Jadi, total dana yang masuk ke daerah ini mencapai Rp 30,6 juta per satu unit rumah meskipun tidak masuk ke pemerintah, tetapi dana itu turun ke daerah ini langsung ke masyarakat. Ini besar sekali dibanding BPHTB yang Rp 4 juta lebih saja,” papar Bobby.

Dampak lainnya untuk daerah adalah, tanah kosong yang selama ini hanya menghasilkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kecil, otomatis akan naik setelah dibangun perumahan. Bahkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) juga ikut naik. “Makanya kami minta pemerintah daerah, tolong bantu masyarakat melalui kebijakan seperti peruhanan BPHTB. Dan, Kota Kupang supaya jadi contoh untuk daerah lain,” imbuhnya.(cel)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!