Adrianus Ceme Cs Dituntut Beragam – Timor Express

Timor Express

HUKUM

Adrianus Ceme Cs Dituntut Beragam

Pengacara Duga Ada Konspirasi
Perkara Korupsi Pengadaan Lisensi Microsoft Bank NTT

KUPANG, TIMEX–Sidang perkara tindak pidana korupsi pengadaan lisensi Microsoft pada Bank NTT TA 2015 senilai Rp 4,3 miliar dengan dugaan kerugian negara Rp 2,1 miliar memasuki agenda pembacaan tuntutan dari JPU, Senin (29/1).

Kelima terdakwa, yakni mantan Direktur Umum Bank NTT Adrianus Ceme, Kepala Divisi IT Salmun R. Terru, Ketua Panitia Pengadaan Lisensi Microsof, Aldiano Ranoh, Kuasa Direktur PT. Comparex Zuraida Zain, dan perwakilan Microsoft Singapura Eril Pasaribu, dituntut dengan hukuman pidana yang beragam.

Adrianus Ceme, Salmun R. Terru dan Aldiano Ranoh dituntut dengan hukuman yang sama berat, berupa pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan (1,5 tahun) dengan denda Rp 50 juta, subsidair tiga bulan kurungan. Tiga pegawai Bank NTT ini yang dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum (PH) Melkianus Ndaomanu, juga dituntut untuk membayar uang pengganti (UP) masing-masing senilai Rp 125 juta, subsidair sembilan bulan penjara.

Sementara terdakwa Zuraida Zain yang didampingi PH Dorsyane Frans dan Mega Frans, dituntut pidana penjara dua tahun enam bulan (2,5 tahun), denda Rp 50 juta subsidair tiga bulan kurungan. Terdakwa juga dihukum membayar UP senilai Rp 541.530.289 subsidair satu tahun tiga bulan penjara.

Sedangkan terdakwa Eril Pasaribu yang disidangkan terpisah, dituntut dengan pidana penjara selama tiga tahun dan denda Rp 50 juta, subsidair tiga bulan kurungan. Dia juga dituntut membayar UP senilai Rp 1.263.570.675,85, subsidair satu tahun enam bulan penjara.

Berdasarkan amar tuntutan, para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana, JPU, John M. Purba yang membacakan tuntutan secara bergantian dengan rekannya, Andre Keya, Harry Franklin, Abdulrahman dan R. Nazara, membeberkan sejumlah fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Fakta hukum ini didasarkan pada keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan para terdakwa, alat bukti surat, serta barang bukti.

Sesuai hasil audit Self Asset Managemen (SAM) yang dilakukan PT. Microsoft Singapura dengan pihak PT. BPD NTT, telah diketahui ada kekurangan/GAP yang wajib dipenuhi oleh Bank NTT atas penggunaan perangkat PC/Laptop yang tidak berlisensi.

Selanjutnya pada 14 September 2015 terdakwa Adianto Ranoh meminta persetujuan kepada terdakwa Eril Pasaribu melalui email. Dia memohon agar Bank NTT diberikan aproval lisensi dari SMO menjadi LO. Namun, permohonan perubahan spesifikasi lisensi yang semula telah disepakati pihak Microsoft, dilakukan tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari terdakwa Adrianus Ceme. Bahkan perubahan versi yang dilakukan Eril Pasaribu tersebut juga tidak didukung dengan bukti persetujuan dari Microsoft Singapura.

“Sesuai keterangan para saksi, semua harga yang terkait dengan lisensi dan produk Microsoft dapat diakses di Portal Microsoft, akan tetapi terdakwa Eril Pasaribu telah memberikan proce list secara langsung kepada panitia pengadaan. Padahal Microsoft tidak dapat melakukan penjualan secara langsung di Indonesia melainkan harus melalui partner Microsoft,” sebut JPU, John M. Purba di hadapan majelis hakim, Saiful Arif, Jemmy Tanjung dan Ali Muhtarom.

Sesuai barang bukti yang dihadirkan JPU, terungkap bahwa panitia pemeriksaan pekerjaan melakukan pemeriksaan terhadap lembaran agremen detail dari Microsoft tanggal 2 Oktober 2015 sebagai bukti pembelian Windows 10 pro GGWA-LO sebanyak 830. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan panitia pemeriksa pekerjaan ditemukan 500 Unit Key Number untuk aktivasi windows baru dan lisensi. Selain itu panitia pemeriksa pekerjaan kemudian melakukan login ke VLSC untuk mengetahui kebenaran dari 830 licensi Microsoft Windows Profesional 10 MVL GGWA-LO. Namun yang ditemukan ada 500 Unit Windows 10 Profesional yang bukan bagian dari pengadaan Lisensi Winpro 10 sejumlah 830 lisensi.

Berdasarkan keterangan dari ahli Microsoft Mateo Mille di dalam persidangan, aktivasi key sejumlah 500 unit lisensi untuk Windows 10 Profesional yang terdapat dalam MPSA adalah bagian dari 830 lisensi yang diadakan oleh BPD NTT. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang diadakan pada tanggal 10 Januari 2018 di Gedung Lantai 2 BPD NTT pada Bagian Divisi IT, diketahui bahwa BPD NTT dan pihak Microsoft tidak dapat membuktikan keberadaan lisensi yang dibeli BPD NTT sebanyak 830 lisensi yang bisa diakses oleh Customer Bank NTT, tetapi hanya dapat membuktikan pada situs yang bukan menjadi domain customer BPD NTT pada www.explore.ms, maupun EOLAS yang hanya dapat diakses oleh Microsoft. Sedangkan BPD NTT tidak dapat mengakses hasil dari pembelian lisensi sejumlah 830 tersebut.
Berdasarkan hasil perhitungan BPKP Perwakilan NTT, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara ini mencapai Rp 2.180.100.965,55. Dengan demikian, akibat perbuatan terdakwa Salmon R. Terru, Adianto Ranoh, Zuraida Zain, Adrianus Ceme bersama dengan terdakwa Eril Pasaribu telah menguntungkan PT. Comparex Indonesia dan PT Microsoft Singapura senilai Rp 2.180.100.965,55.

Diduga Ada Konspirasi

TUNTUTAN JPU dalam perkara dugaan korupsi pengadaan lisensi microsoft pada PT Bank NTT ini mendapat tanggapan dari beberapa pengacara. Para pembela klien/terdakwa ini menilai ada semacam konspirasi dalam proses tuntutan.

Tuntutan JPU Kejati NTT ini menuai sorotan dari beberapa advokat di Kota Kupang yang pernah menangani sejumlah kasus yang mendapat sorotan publik. Diantaranya, kasus jual beli aset rampasan berupa bangunan eks PT Sagaret di Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang dan kasus pembangunan 100 embung dan tambak garam di Kabupaten Sabu Raijua.

Pengacara Fransisco Bernando Bessi misalnya, kepada Timor Express malam tadi melalui sambungan telepon genggamnya menegaskan, JPU Kejati NTT dinilai tidak serius dalam menangani kasus-kasus perkara yang nilai kerugian negara sangat besar. Bukti tuntutan dimana ada yang sangat bombastis dan ada yang sangat rendah yang diberikan JPU ke sejumlah terdakwa kasus korupsi yang menjadi perhatian publik. Hal ini menurutnya menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di NTT.

“Tuntutan rendah pasti hukumannya satu tahun penjara dan jika dikurangi dengan masa tahanan dari penyidik, JPU dan pengadilan maka sedikit lagi para terdakwa yang dituntut redah pasti sudah bisa menghidup udara segar,” cetus advokat muda Kota Kupang ini blak-blakan.

Lebih dari itu, dirinya mengharapkan agar pemegang palu yakni majelis hakim yang menangani perkara dimana tuntutannya sangat minimalis supaya bisa dipertimbangkan dengan baik. “Yang jelas, majelis hakim dalam memberikan putusan bisa saja naik, turun, tetap atau bahkan bebas apabila tidak terbukti kesalahannya. Kita serahkan semua proses hukum ini ke majelis hakim dan biarlah masyarakat yang menilai besar kecilnya tuntutan yang diberikan JPU. Terkesan ada konspirasi besar dalam memberikan tuntutan ke terdakwa,” sebut Sisco sapaan akrabnya.

Terpisah, Yohanis D. Rihi menegaskan, jika pemberian tuntutan oleh JPU untuk sejumlah kasus besar yang ditangani dengan kasus korupsi pada Bank NTT terkesan JPU tidak punya ukuran dalam menjatuhkan tuntutan. “Silakan masyarakat NTT menilai kinerja JPU Kejati NTT. Tuntutan ke terdakwa korupsi Bank NTT dengan kasus-kasus besar lainnya selama ini terkesan ada unsur suka dan tidak suka. Selain itu, saya melihat JPU tidak punya acuan dalam menjatuhkan tuntutan ke terdakwa. Apakah tuntutan JPU didasarkan pada besarnya kerugian negara ataukah pada sikap terdakwa selama persidangan yang hanya ikut-ikutan saja. Sebaikanya, kalau ada kasus korupsi yang besar tidak usah dipublikasi saja, nanti ujung-ujung masyarakat akan lihat pada tuntutan saja,” ucap John sapaan akrab advokat yang cukup ternama di Kota Kupang ini.

Bercermin pada tuntutan JPU Kejati NTT untuk kasus korupsi PT Bank NTT, advokat senior ini meminta agar majelis hakim bisa melihat bukti-bukti yang sudah terungkap di sidang selama ini.

“Masyarakat NTT silahkan menilai kinerja JPU Kejati NTT dalam menjatuhkan tuntutan ke terdakwa. Ada banyak kasus yang tuntannya sangat bombastis untuk terdakwanya. Sementara untuk kasus PT Bank NTT kok tuntutannya sangat rendah. Kalau proses tuntutan untuk terdakwa ada indikasi tebang pilih seperti ini mau dibawa kemana hukum di NTT ini,” ucapnya. (tom/gat/ito)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!