Bakal Buat Payung Hukum Lain – Timor Express

Timor Express

NASIONAL

Bakal Buat Payung Hukum Lain

DEMO TAKSI ONLINE. Ribuan supir mobil online melakukan unjuk rasa ke Kantor Kemenhub di Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (29/1). Mereka menuntut untuk membatalkan Permenhub Nomor 108.

FEDRIK TARIGAN/JAWA POS

Menhub Temui Demonstran Sopir Taksi Online

JAKARTA, TIMEX–Kompromi di sejumlah poin antara para pengemudi taksi online dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memang telah disepakati. Tapi, itu tidak berarti regulasi yang memicu demonstrasi kemarin (29/1) batal diterapkan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan bahwa Permenhub 108/2017 bakal tetap dilaksanakan per 1 Februari. ”Sudah sepakat tidak ada revisi (permenhub) dan tidak ada peniadaan,” katanya setelah menemui perwakilan para demonstran sopir taksi online di Jakarta kemarin.

Tapi, Budi juga berjanji tidak langsung menerapkan sanksi tilang bagi taksi online yang belum patuh pada Permenhub 108/2017. Kemenhub akan melaksanakan operasi simpatik per 1 Februari mendatang. Dengan cara teguran, bukan tilang. Durasi operasi itu belum ditentukan.

Budi menjelaskan, akan dibuatkan sebuah payung hukum lain untuk menjembatani kepentingan para sopir taksi online. Baik tentang koordinasi dengan penyedia aplikasi, kepolisian, maupun regulator.

Bentuk payung hukumnya akan dibicarakan lebih lanjut. Yang penting, substansi yang berkaitan dengan aspirasi para sopir bisa dipayungi. Tidak terbatas pada sektor yang dinaungi Kemenhub saja, tapi juga Kemenkominfo.

Koordinasi dengan penyedia aplikasi dan regulator memang bagian dari poin yang disepakati kedua pihak. Sebagai hasil pertemuan 15 orang perwakilan demonstran di ruang Biro Umum Kemenhub dengan Budi.

Di antaranya terkait isu suspend oleh Kemenkominfo. Budi menjanjikan ada pembicaraan lebih lanjut. ”Kami akan bersama-sama mereka (sopir taksi online, Red) bertemu Menkominfo untuk mencari jalan keluar bagaimana agar mekanismenya berlangsung lebih baik,” terangnya.

Kemudian, tentang hubungan antara para sopir dan penyedia aplikasi. Para sopir meminta difasilitasi untuk bertemu dengan penyedia aplikasi. Permintaan itu disetujui dan akan dicarikan waktu yang tepat untuk pertemuan tiga pihak. Perwakilan sopir, penyedia aplikasi, dan Kemenhub selaku regulator.

Budi juga setuju mengupayakan pembuatan SIM A umum secara kolektif. Keluhan para sopir, mereka menginginkan pengurusan SIM tersebut lebih ekonomis. Pihaknya akan mengupayakan kerja sama dengan pihak kepolisian. Dengan demikian, diharapkan para sopir bisa segera mendapatkan SIM sebagai syarat menjadi sopir taksi online.

Yang terakhir adalah kir dan stiker. Pada prinsipnya, para sopir menolak bila tanda uji kir itu diketrik di sasis mobil mereka.

”Maunya dibuat seperti kalung, ditaruh, tanda bahwa sudah mendapat kir tapi tidak membekas di kendaraan,” lanjutnya.

Soal stiker juga akan dibicarakan lebih lanjut agar semua pihak bisa menerima. Yang jelas, hari ini Dirjen Perhubungan Darat akan kembali bertemu dengan perwakilan sopir untuk membahas aspirasi itu lebih lanjut. Juga membahas rencana pertemuan dengan Menkominfo. Sebab, permintaan para sopir yang paling mendesak adalah bertemu Menkominfo dan penyedia aplikasi.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (Oraski) Fahmi Maharaja menyatakan, pihaknya belum menyepakati apa yang menjadi keputusan pertemuan di Kemenhub. ”Belum,” katanya saat ditanya apakah sudah menyepakati keputusan tersebut.

Sepulang dari aksi di depan kantor Kemenhub, anggota Oraski berkumpul. ”Kami akan koordinasi internal dulu,” ujar Fahmi.

Pihaknya belum tahu apakah akan ada aksi lanjutan atau sudah. Kemarin demonstrasi para sopir taksi online dimulai dengan berkumpulnya para demonstran sekitar pukul 11.30. Lokasinya di depan kantor Kemenhub, Jalan Merdeka Barat, Jakarta.

Pada pukul 12.00, massa semakin banyak. Sebab, pada jam tersebut, dikabarkan Menhub Budi Karya Sumadi akan menemui para pendemo. Hujan deras di Jakarta ternyata tak menyurutkan semangat para demonstran.

Massa tetap menunggu hingga Menhub menemui pada pukul 14.00. ”Kami mendengarkan aspirasi kawan-kawan driver,” kata Menhub.

Namun, pernyataan itu tidak memberikan kepuasan bagi para pengemudi. Sorak-sorai provokasi muncul. Akibatnya, suasana memanas.

Saat ditemui di kantor Kemenhub, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi prihatin karena masih ada kelompok yang tidak menerima Permenhub 108/2017. ”Mereka tidak paham atau tidak mau paham. Sebab, aturan ini sudah jelas akan melindungi pengemudi atas kondisi saat ini,” jelas Budi.

Salah satu tuntutan driver terkait dengan kepemilikan SIM A umum. Para pendemo enggan memiliki SIM tersebut. Namun, Budi membantah bahwa biaya pembuatan SIM A umum mahal. Sebab, SIM berlaku lima tahun.

”Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 yang diberlakukan saat itu sudah menciptakan kondisi yang kondusif. Namun, karena PM tersebut dicabut, keberadaan angkutan sewa khusus menjadi tidak jelas dan sangat rawan menimbulkan kembali gesekan horizontal,” tuturnya.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menyatakan, regulasi yang mengatur transportasi online itu melibatkan setidaknya lima instansi. Yakni Kemenhub untuk urusan transportasi, Polri (SIM A umum), Kemenkominfo (masalah aplikasi atau TI), Kementerian Ketenagakerjaan (hubungan driver dengan pemilik aplikasi), serta Kementerian Keuangan (sistem pembayaran dan pajak). ”Transportasi di Kemenhub. Urusan SIM di kepolisian. Boleh dikatakan, dua itu sudah beres,” ujarnya.

Djoko menuturkan, yang perlu mendapatkan sorotan justru perusahaan aplikasi. Misalnya soal audit terhadap aplikasi yang belum terlalu ketat. ”Aplikasi seharusnya diawasi, diaudit. Tiba-tiba diubah sistemnya gimana,” ujar dia.

Publik yang hendak berusaha, imbuh Djoko, tentu harus cermat. Jangan mudah tergiur pendapatan besar. Sedangkan aturan mainnya belum jelas. ”Akibatnya, kerugian yang diperoleh. Apalagi harus mengorbankan aset yang berharga demi pendapatan besar. Harus waspada dan hati-hati,” tegas dia.

Masyarakat sebagai konsumen juga harus berhati-hati menggunakan transportasi umum. Apalagi, ada tawaran tarif murah. Sesungguhnya bukan tarif murah yang dipilih, melainkan tarif wajar. Jika tarif murah, pasti yang dikorbankan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. ”Bisa jadi kita perlu mengingat pepatah warga Surabaya. Bayaran satus seket (Rp 150) njaluk selamet (minta selamat), opo ono (apa ada)?” imbuh dia. (byu/jun/lyn/c9/c11/ttg/jpg/ito)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!