Pelayanan Dukcapil Terendah – Timor Express

Timor Express

KUPANG METRO

Pelayanan Dukcapil Terendah

ILUSTRASI/NET

Hasil Evaluasi KemenPAN RB

JAKARTA, TIMEX – Hasil monitoring dan evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terhadap pelayanan publik tertentu tahun 2017 menetapkan tingkat pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang sangat rendah.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa kepada wartawan di kantornya, Senin  (29/1), mengatakan dari 72 kabupaten/kota yang dievaluasi, pelayanan Disdukcapil Kota Kupang berada di urutan paling terakhir untuk kategori Cukup dengan Catatan (C-).

“Untuk kabupaten/kota yang masuk kategori Cukup dengan Catatan akan menjadi prioritas pembinaan,” kata Diah.

Disdukcapil Kota Kupang dinilai belum mengimplementasi kebijakan pelayanan publik secara optimal serta belum memperhatikan pengembangan kapasitas SDM. “Sarana prasarana yang dimiliki belum memadai, termasuk media SIPP, konsultasi dan pengaduan serta inovasi belum diterapkan sebagai kebutuhan,” sebutnya.

Walau terendah pada pelayanan Dukcapil, namun hasil evaluasi pelayanan publik DPMPTSP menempatkan Kota Kupang pada posisi 7 kategori Baik (B).

Pelayanan publik DPMPTSP Kota Kupang dinilai sudah menerapkan kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Termasuk sudah memiliki sarana prasarana yang cukup, memiliki beberapa media sebagai informasi pelayanan publik, media konsultasi dan pengaduan serta sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal. “Nilai bukan yang paling penting, karena sangat dinamis. Tapi yang terpenting adalah tindak lanjutnya supaya kota-kota yang dijadikan role model, di akhir tahun 2019, bisa menjadi tempat belajar,” imbuh perempuan berhijab itu.

Evaluasi tahun 2017, lanjut dia, dilakukan pada RSUD, PTSP, DPMPTSP Provinsi, Disdukcapil, Kantor Pertanahan, Balai POM, dan Polres/Ta/Tabes.

Terdapat enam 6 aspek yang dinilai, yakni kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik (SIPP), konsultasi dan pengaduan serta inovasi. “Yang kemudian disilangkan untuk menghasilkan indikator dengan enam prinsip evaluasi yakni keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdayaguna, dan aksesibilitas,” jelasnya.

Sementara itu, sesuai hasil evaluasi pelayanan publik DPMPTSP terhadap 30 provinsi, Pemprov NTT berada di urutan ke- 9 kategori Baik (B).

Sekda Provinsi NTT Ben Polo Maing yang diwawancarai Timor Express di Jakarta, mengatakan, Pemprov NTT mendapat evaluasi dari Ombudsman RI dan KemenPAN RB.

Ombudsman RI mengevaluasi tentang implementasi standar pelayanan publik di Pemprov NTT. “Tahun 2016 kita urutan 15 nasional, dan tahun 2017 berkembang signifikan hingga urutan 3,” ungkap Ben.

Bekas Kadis Kehutanan Provinsi NTT itu juga mengaku bersyukur dengan hasil evaluasi KemenPAN RB dimana Pemprov NTT masuk kategori B untuk pelayanan publik. “Ini pertanda kualitas pelayanan publik oleh birokrasi di Pemprov NTT semakin baik. Semoga hasil ini terus dipertahankan dan dikembangkan,” ungkap Ben. (joo/fmc/sam)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!