LHKPN 2 Balonbup Dibawa ke KPU RI – Timor Express

Timor Express

NASIONAL

LHKPN 2 Balonbup Dibawa ke KPU RI

ANTRE. Dari kiri, Tim KPU Provinsi NTT masing-masing Thomas Dohu, Imanuel Ballo, Hans. Ch. Louk dan Renggi Jerimani tengah antre menemui Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI Ilham Saputra di Lantai 2 Gedung Kantor KPU RI, Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, Selasa (30/1).

OBED GERIMU/TIMEX

Diminta Dalami dan Putuskan

JAKARTA, TIMEX-KPU Provinsi NTT mendatangi KPU RI guna berkonsultasi terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bakal calon bupati (Balonbup) Kabupaten Kupang Hendrik Paut dan Balonbup Sumba Tengah, Umbu Sappy Samapaty.

Pantauan koran ini kemarin (30/1), Tim KPU Provinsi NTT masing-masing Thomas Dohu selaku penggung jawab Divisi Teknis, didampingi Ketua KPU Kabupaten Kupang, Hans Ch. Louk dan anggota Imanuel Ballo serta Ketua KPU Kabupaten Sumba Tengah, Renggi Jerimani tampak berdiskusi dengan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI Ilham Saputra.

Konsultasi tersebut lebih dititikberatkan pada waktu penyerahan LHKPN Balonbup ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak sesuai Surat Edaran KPK No. 19 tahun 2017.

Surat edaran KPK tersebut menyatakan untuk kepentingan pelaporan LHKPN yang dibuktikan dengan tanda terima yang berlaku oleh KPK terhitung sejak 3 bulan sebelum tanggal pendaftaran calon sampai dengan tanggal terakhir perbaikan yaitu 20 Januari 2018. Ini sesuai PKPU Nomor 1 tahun 2017 tentang Jadwal, Tahapan dan Program.

Ketua KPU Kabupaten Kupang Hans Ch. Louk yang diwawancarai di Kantor KPU RI, kemarin (30/1), mengatakan, sesuai tanda terima KPK yang diterima saat pendaftaran, Balonbup Kupang Hendrik Paut menyerahkan LHKPN ke KPK dan dibuktikan dengan tanda terima pada bulan Juli 2017.

Pihaknya, kata Hans, juga telah menyampaikan hal tersebut ke KPK dan dibenarkan lembaga anti rasuah tersebut.
“Hasil klarifikasi ke KPK membenarkan pelaporan dimaksud bahwa pernah disampaikan,” kata Hans yang didampingi Imanuel Ballo.

Ia melanjutkan, pada masa pendaftaran sampai perbaikan, KPU Kabupaten Kupang telah memberitahu ke Hendrik Paut untuk memperbaiki, namun hingga berakhir masa perbaikan yang bersangkutan tidak melakukan perubahan. “Balon yang bersangkutan tetap beralasan bahwa tanda terima yang dimasukan sudah benar,” ungkap Hans.

Imanuel Ballo menambahkan, pada 22 Januari 2018 dirinya ke KPK guna meminta klarifikasi persoalan dimaksud. “KPK memang membenarkan adanya pelaporan tersebut, tapi tidak dirilis oleh KPK bersama calon pada 9 kabupaten lain,” sebut Imanuel.

Masih menurut dia, penyampaian ke Balonbup untuk perbaikan sudah dilakukan secara tertulis dan lisan, namun Hendrik Paut yang menjabat Sekda Kabupaten Kupang itu tetap menyatakan tanda terima yang dimasukan sebagai syarat telah sah.

Selanjutnya, Hendrik Paut diketahui pada 23 Januari 2018 melaporkan ulang LHKPN ke KPK, dan selanjutnya KPK mengeluarkan tanda terima yang baru dan kemudian yang bersangkutan menyerahkan ke KPU pada Senin (29/1).
Imanuel menegaskan, pihaknya tetap berpatokan pada PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang syarat pencalonan, dimana ketentuan tersebut hanya mengatur tentang syarat pencalonan. Termasuk juga PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang jadwal dan tahapan.

“Dalam PKPU tidak diatur tentang batas waktu pelaporan LHKPN, sementara sesuai surat edaran KPK yang kami terima dibatasi waktunya 3 bulan sebelum tanggal pendaftaran calon sampai dengan tanggal terakhir perbaikan yaitu 20 Januari 2018. Ini yang kami konsultasikan ke KPU RI untuk diputuskan aturan mana yang harus dipakai,” sebut Imanuel.

Ketua KPU Kabupaten Sumba Tengah Renggi Jerimani juga mengatakan tanda terima pelaporan LHKPN oleh Umbu Sappy Samapaty yang dimasukan sebagai syarat saat pendaftaran dikeluarkan KPK sejak tahun 2015.
“Waktu pendaftaran, bakal calon ini sudah kami tanyakan soal waktu tanda terima LHKPN itu, dan yang bersangkutan saat itu sampaikan bahwa masa berlakunya 5 tahun. Tanda terima LHKPN itu saat yang bersangkutan maju sebagai calon Bupati Sumba Barat,” kata Renggi.

Dari penjelasan itu, lanjut dia, pihaknya kemudian mendatangi KPK guna meminta klarifikasi tentang waktu tanda terima dimaksud.

Selanjutnya menurut Renggi, pihak KPK menyampaikan bahwa Balonbup yang bersangkutan harus mengaktifkan kembali laporan LHKPN sebelumnya.

Sehingga pada 24 Januari 2017, Umbu Samapaty kembali melaporkan LHKPN dan menerima tanda terima yang baru dan selanjutnya menyerahkan ke KPU Sumba Tengah.

Anggota KPU Provinsi NTT Thomas Dohu menambahkan, setelah berdiskusi dengan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI Ilham Saputra, pihaknya diminta untuk bersama KPU Kabupaten Kupang dan KPU Sumba Tengah kembali dan mendalami persoalan tersebut berdasarkan PKPU yang berlaku.

“Jadi tadi saat diskusi kami diminta untuk dalami kembali persoalan ini berdasarkan PKPU yang berlaku, dan selanjutnya membuat keputusan sebelum masa penetapan calon pada 12 Februari nanti. KPU Kabupaten Kupang dan Sumba Tengah akan plenokan masalah ini,” terang Thomas.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI Ilham Saputra, mengatakan, pihaknya juga akan membahas persoalan dimaksud dan terus berkoordinasi dengan KPU NTT hingga adanya penetapan keputusan.

Sebagaimana diketahui, dalam data KPK terkait LHKPN para calon kepala daerah, di NTT terdapat dua calon bupati yang namanya tak ada dalam daftar calon kada yang melaporkan harta kekayaan hingga batas waktu perbaikan syarat pendaftaran calon 20 Januari. Dua balon kada itu yakni Hendrik Paut (Calon Bupati Kupang) dan Umbu Samapaty (Calon Bupati Sumba Tengah). Setelah ramai diberitakan, dua calon kada ini kembali melaporkan setelah melewati batas akhir yang ditetapkan. (joo/fmc/ito)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!