16 Februari, Kontraktor di PHK – Timor Express

Timor Express

SPORTIVO

16 Februari, Kontraktor di PHK

TINJAU STADION. Komisi V DPRD NTT saat berdiskusi dengan pelaksanaan lapangan saat melihat langsung kondisi stadion Oepoi Kupang, Rabu (7/2) kemarin.

RUDY MANDALLING/TIMEX

Rehab Stadion Oepoi
Akan Direkomendasikan ke Kejaksaan dan Kepolisian untuk Diperiksa

KUPANG,TIMEX – Gerah dengan ketidak jelasan pelaksanaan pekerjaan rehab Stadion Oepoi Kupang, Komisi V DPRD akhirnya mengambi sikap tegas dan meminta pemerintah mem-PHK kontraktor pelaksana, saat tambahan waktu 50 hari selesai pada 16 Februari nanti.
Selain itu, Komisi V juga akan merekomendasikan agar pihak Kejaksaan dan Kepolisian turun memeriksa pelaksana rehab stadion Oepoi ini, sehingga ada pertanggungjawaban.

Hal ini terungkan dalam kunjungan Komisi V ke Stadion Oepoi Kupang, Rabu kemarin (7/2) untuk melihat langsung progres pengerjaan lapangan stadion tersebut.
Jimmi Sianto selaku Ketua Komisi bersama wakil Ketua Muhammad Ansor, anggota Komisi V, Anwar Hajral, Maxi Adipati Pari, dan Alex Ena, didampingi kadispora NTT Nahor Talan dan PPK, Nico Ratulangi.

Dalam kunjungan ke stadion Oepoi, Komisi V menemukan jika pengerjaan stadion baru dalam tahap pemasangan lapisan kerikil. Itupun belum semu permukaan dilapisi kerikil.
Selain itu tanah sebagai lapisan akhir dan juga rumput ternyata belum ada.
Petugas lapangan yang ditemui komisi V mengataka jika rumput sementara dalam pemesanan dan dalam empat hari tiba di Kupang.
Untuk membuktikan hal tersebut, Muhammad Ansor sempat meminta invoice pemesanan rumput tersebut.
Namun, melihat kondisi pengerjaan stadion, dan waktu yang tersisa kurang lebih 10 hari, membuat Komisi berkesimpulan bahwa untuk rehab stadion hanya ada tiga huruf yang tepat yaitu PHK.

Terkait sikap Komisi V yang akan meminta pemerintah untuk mempekaha Kontraktor pelaksana Rehab Stadion yakni PT Sidoajo Sukses Sentosa, Jimmi Sianto menjelaskan, semantat Komisi V dalam mengalokasikan anggaran rehab stadion Oepoi, karena komisi V melihat ada ada hajatan besar yang akan digelar.”Ada pra pon, ada PON, Porprov dan kegiatan besar lain dalam rangka pembinaan olahrga berprestasi,” bebernya.

“Makanya kita bersemangat pada 2017. kita rehab stadion itu. Minimal lapangannya sudah lebih bagus, dan bisa dipakai di malam hari. tetapi kenyataan seperti itu,” ungkapnya

Dalam kunjungan, yang ditemukan Komisi V, perusahaan yang memenangkan pekerjaan ini atas nama si A. dia kemudian kuasa direkturkan ke si B. Yang kerja pengusaha si C dan macet. Dan sekarang yang kerja lagi pengusaha si D.
“Ini rumit sekali,” katanya.

Dijelaskannya, beberapa waktu lalu kontraktor sudah mau di PHK, tetapi karena masih ada ruang untuk perpanjang 50 hari sehingga dibatalkan.

Namun, tampaknya sampai tanggal 16 Februari nanti, sebagai batas akhir perpanjangan waktu pekerjaan yang di berikan, pekerjaan ini tidak selesai.

“Tadi kita datang, dia (petugas lapangan) sendiri tidak optimis, bisa menyelesaikan pekerjaan lapangan hingga tanggal 16,” terangnya.

“Mau tidak mau tanggal 16 Februari nanti pemerintah harus PHK, tidak boleh lagi tarik ulur. Dan ini sudan sejalan dan juga sudah dikoordinasikan dengan gubernur, Sekda NTT dan Kadispora NTT juga, harus di PHK.” tegasnya.

Masih menurut Jimmi, Walaupun kontraktor mengatakan bahwa dia sudah ada bahan, tapi kenyataan di lapangan tidak.
“Yang dibutuhkan , bukan ada bahan atau materialnya, yang dibutuhkan lapangan ini jadi,” kata Jimmi.

Dicontohkannya, pengerjaan GOR Futsal, beberapa waktu lalu Komisi V juga marah-marah kepada pihak kontraktor, karena pekerjaan terlambat. “Namun setelah di kasih waktu 50 hari, dan hari ini kita datang lihat pekerjaanya sudah mencapai sudah 100 persen,” jelasnya. “Proses selajutnya, Anggaran 2018 sudah dialokasikan, dan silahkan dilanjutkan. Tapi kenyataan untuk stadion, kontraktor harus di PHK,” imbuhnya.

Masih menurut Jimmi, karena Stadion ini harus di gunakan, maka setelah kontrator di PHK, Komisi V akan meminta pemerintah menghitung kembali lagi kebutuhan dananya, sekaligus lihat tribun yang sudah tidak bagus supaya diusulkan kembali.

“Karena ini dibutuhakan, maka kita bisa menggunakan anggaran mendahului pembahasan APBD, dan pemerintah tinggal usulkan itu. supaya bisa jalan,” terangnya lagi.

“Kita minta pemerintah bergerak cepat. Tanggal 16 PHK, pemerintah hitung kembali supaya dalam bulan Februari ini kita sudah bisa sahkan persetujuanuntuk penggunaan anggaran supaya Maret mereka sudah bisa ternder lagi,” imbuhnya.

Jimmi juga meminta pemerintah tegas mem-PHK kontraktor, dan tidak ada lagi tarik ulur.
“Kalau tarik ulur, saya mau tanya ada apa pemerintah dengan kontrraktor. Tidak ada lagi ruang untuk itu. Ini masalah kebutuhan karena harus di pakai,” ungkapnya.

Selain mem-PHK kontraktor, Komisi V menurutnya juga akan merekomendasikan agar pihak kejaksaan dan kepolisian turun memerihkan pekerjaan rehab satdion ini, sehingga ada pertanggungjawaban.(rum)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!