Masyarakat Desa Tuasene Mengadu ke Kejari TTS – Timor Express

Timor Express

RAKYAT TIMOR

Masyarakat Desa Tuasene Mengadu ke Kejari TTS

BELUM SELESAI. Inilah irigasi yang belum selesai dikerjakan sehingga masyarakat tidak bisa menggarap sawah miliknya, karena terdapat tumpukan material di dalam sawah.

YOPI TAPENU/TIMEX

Program Tahun 2016 Belum Selesai Dikerjakan

SOE, TIMEX – Sejumlah masyarakat Desa Tuasene Kecamatan Mollo Selatan, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) TTS guna melaporkan sejumlah program kegiatan yang dilaksanakan di desa tersebut yang didanai menggunakan dana desa. Pasalnya, sejumlah program kegiatan seperti bantuan rumah, irigasi, pustu dan jalan yang dikerjakan hingga saat ini belum selesai.

Padahal, program pekerjaan tersebut seperti bantuan perumahan dibangun sejak tahun 2016, namun hingga saat ini tak kunjung rampung.

Mereka yang mengadu antaranya Ketua BPD Tuasene, Hans Dani didampingi sejumlah tokoh masyarakat yakni Soleman Dato, Soleman Adu Dominggus Langga dan beberapa masyarakat Desa Tuasene.

Pengaduan masyarakat Desa Tuasene diterima Kasi Intel Kejari TTS, Nelson Tahik.

Pada kesempatan itu, Hans Dani mengatakan, pengaduan mereka ke Kejari TTS bersadarkan kekecewaan dan dugaan penyelewengan keuangan negara dalam sejumlah pembangunan program dan kegiatan di Desa Tuasene. Pasalnya, bantuan perumahan sebanyak lima unit tahun 2016 hingga saat ini belum rampung.

Dari hasil diskusi yang dilakukan, penerima bantuan mengaku menerima bahan berupa seng sebanyak 50 lembar, paku 10 kg, batako 360 buah, pasir dan batu masing-masing dua ret, seng licin 1 rol dan semen 10 sak.

“Dari beberapa bantuan itu, totalnya sebesar Rp 5.500.000. Sedangkan bantuan yang harus diterima sebesar Rp 10 juta,” jelas Hans.

Sementara, untuk pembangunan saluran irigasi diduga terjadi unsur tindak pidana korupsi, karena aparat desa dan pelaksana kegiatan sangat tertutup terhadap besaran anggaran. Sehingga, tidak memasang papan informasi proyek pada pembangunan saluran irigasi sepanjang 1.585 meter. Selain itu, sesuai RAB, pekerjaan saluran irigasi pada bagian lantai dicampurkan batu kerikil, namun dalam pelaksanaan, CV Keso tidak mengerjakan sesuai RAB, karena campuran lantai irigasi tidak menggunakan batu kerikil.

“Memang ada sebagian pakai, tapi mereka pakai karena waktu itu masyarakat awasi. Tapi kalau tidak awasi, pekerja tidak campur batu kerikil lagi. Karena tidak pakai batu kerikil, jadi waktu hujan turun lantai irigasi langsung jebol,” jelas dia.

Pekerjaan irigasi tersebut juga membawa persoalan lain karena pada musim tanam tahun 2017-2018, sebanyak 17 pemilik sawah tidak dapat menggarap sawah mereka. Karena material bangunan saluran irigasi menumpuk di sepanjang saluran irigasi. Padahal, sesuai kesepakatan awal, CV Keso akan membersihkan sisa material setelah melakukan pekerjan. Tetapi pada kenyataannya, CV Keso belum membersihkan sisa material yang ada. Sehingga pemilik sawah tidak bisa menggarap sawah mereka.

Karena itu, persoalan saluran irigasi tidak hanya terjadi dugaan tindak pidana korupsi, melainkan persoalan  kemanusiaan, karena jika pada musim tanam 2017-2018 masyarakat tidak menanam padi, maka tentu masyarakat akan kehabisan stok pangan.

“Jadi persoalan irigasi banyak sekali, mulai dari pekerjaan belum selesai, tidak sesuai RAP, belum selesai dikerjakan dan persoalan sosial karena masyarakat tidak bisa menanam padi di lahan sawah mereka,” urainya.

Selain itu, pembangunan embung mini dan jalan desa diduga terjadi tindak pidana korupsi. Karena pekerjaan jalan sebagian item tidak dikerjakan seperti drinase, tidak dilakukan penyiraman dan penggilasan. Sedangkan embung mini tidak berbekas, karena setelah dibangun langsung terbawa banjir.

Karena itu, pihaknya mengadukan sejumlah persoalan tersebut ke Kejari TTS untuk dilakukan proses hukum. “Kami harap persoalan ini diproses sampai tuntas, karena jika pola kerja seperti ini, maka desa kami yang akan hancur,” bilangnya.

Sementara, Kepala Desa Tuasene, David Y Amalo ketika dikonfirmasi mengatakan, seluruh program kegiatan sudah dilakukan sesuai dengan tahapan dan aturan. Karena itu, jika diadukan ke Kejari TTS bahwa diindikasikan terjadi tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana desa, tentu tidak benar.

Dijelaskan, untuk pembangunan irigasi yang sampai saat ini belum selesai dikerjakan akibat kondisi alam karena telah memasuki musim hujan, sehingga rekanan belum melanjutkan pekerjaan.

“Memang irigasi belum selesai dan pembayaran juga kami baru kasih 50 persen. Kendala terlambat pekerjaan, karena masyarakat setempat tidak mau kerja karena bilang upahnya terlalu kecil, sehingga rekanan mencari pekerja. Sedangkan kalau bilang tertutup saya kira tidak juga, karena pembangunan irigiasi melibatkan masyarakat sejak awal proses. Papan informasi rekanan pasang, tapi pasang sore besok paginya sudah hilang,” terang David.

Sementara terkait kualitasi pekerjaan ia mengaku tidak tahu menanu soal itu, karena yang mengetahui hal itu adalah ketua PPK yakni Otnial Nomleni. Karena ia hanya menerima SPT dari PPK dan melakukan pencairan uang. Tetapi pembangunan irigasi baru dilakukan pembayaran kepada rekanan sebesar 50 persen. Sementara 50 persen masih tersimpan di rekening dana desa. Terkait pengaduan material yang berada di dalam sawah milik warga dia mengatakan, sesuai kesepakatan akan dilakukan pembersihan oleh rekanan setelah pekerjaan selesai, meski dalam RAB tidak disediakan anggaran pembersihan pasca pembangunan.

“Hanya kebetulan rekanan yang kerja juga adalah masyarakat dari Tuasene, sehingga dia bilang nanti setelah kerja selesai baru dia bersihkan apakah nanti bayar orang yang punya sawah untuk bersihkan, ataukah nanti bayar orang lain untuk bersihkan tergantung kesepakatan nanti,” tuturnya sembari menambahkan, bantuan rumah memang belum selesai dikerjakan karena penerima rumah bantuan memilih untuk menambah anggaran dari bahan yang diberikan pemerintah senilai Rp 10 juta untuk membuat rumah permanen.

Untuk itu, kemungkinan masyarakat penerima bantuan belum memperoleh uang sehingga belum melanjutkan pekerjaan rumah bantuan tersebut.

Kasi Intel Kejari TTS, Nelson Tahik usai menerima pengaduan kepada wartawan mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti dengan cara melihat kembali dokumen-dokumen sejumlah proyek pembangunan apakah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan mekanisme atau tidak. Jika dalam pemeriksaan dokumen terindikasi perbuatan tindak pidana korupsi, maka pihaknya akan langsung melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan. “Kami akan segera tindak lanjuti,” tegas Nelson. (yop/ays)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

Jaringan Berita Terbesar

© 2016 TIMOREXPRESS.COM by FAJAR.co.id

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!