Di Depan Hakim, KPA Beber Peran Bupati – Timor Express

Timor Express

METRO

Di Depan Hakim, KPA Beber Peran Bupati

KPA BERSAKSI. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten SBD, Dominggus Bulla sekaligus KPA proyek pasar Waimangura sementara bersaksi di depan persidangan di Pengadilan Tipikor Kupang, Jumat (9/2).

TOMMY AQUINODA/TIMEX

Diduga Tunjuk Kontraktor dan Perintah Bayar 100 Persen

Perkara Proyek Pasar Waimangura, SBD

KUPANG, TIMEX– Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Dominggus Bulla selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek pengerjaan pasar Waimangura akhirnya buka-bukaan. Dominggus buka-bukaan terkait peranan Bupati Markus Dairo Talu selama pelaksanaan proyek tersebut. Dominggus membeberkan peranan orang nomor satu di SBD itu saat hadir sebagai saksi pada persidangan perkara tindak pidana korupsi proyek pembangunan pasar Waimangura yang digelar di Pengadilan Tipikor Kupang, Jumat (9/2).

Di awal kesaksiannya, Dominggus mengatakan, proyek ini diusulkan pada September 2014 dengan anggaran sebesar Rp 7,3 miliar dan dirasionalisasi oleh Bupati SBD menjadi Rp 7 miliar. Selanjutnya, anggaran yang disetujui Kementerian Perdagangan hanya sebesar Rp 5 miliar. “Saat diusulkan, saya belum menjabat sebagai Kadis Perindag dan UKM. Saya jadi Kadis per April 2015,” sebut Dominggus menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Jemmy Tanjung Utama.

Dominggus mengaku, ditunjuk sebagai KPA berdasarkan SK Kementerian Perdagangan. Begitu juga dengan terdakwa Thomas Didimus Ola Tokan yang ditunjuk sebagai PPK (terdakwa, Red). Setelah DIPA turun pada 4 Januari 2015, proyek tersebut langsung dilelang pada Agustus 2015 melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Proses ini menjadi kewenangan ULP dan Pokja.

Ditanya soal progres pekerjaan yang dinaikkan dari 53,37 persen menjadi 85,97 persen, Dominggus mengaku, tidak pernah meminta tim teknis pengawas untuk menaikkan capaian progres. Dia menjelaskan, di bulan Desember 2015 tim teknis pengawas melaporkan kemajuan progres pekerjaan yang telah mencapai 53,37 persen hingga tanggal 16 Desember. Dia kemudian meminta agar progres pekerjaan dihitung sampai dengan masa akhir kontrak yakni tanggal 23 Desember 2015. “Jadi, kemajuan progres 85,97 persen yang dilaporkan ke kementerian, saya tidak pernah tahu bahwa itu asumsi. Yang saya tahu itu laporan yang dibuat tim teknis pengawas dan PPK,” tegasnya.

Kembali ditanya JPU, Iswan Noor soal analisa progres, Dominggus lagi-lagi mempertegas bahwa saat pelaporan di Kementerian Perdagangan, tim teknis pengawas dan PPK tidak pernah menyebut progres 85,97 persen tersebut sebagai asumsi.

Terkait ada tidaknya konsultas pengawas oleh Fransisco Bessi selaku penasihat hukum (PH) terdakwa Thomas Ola Tokan, saksi Dominggus mengaku, tidak ada konsultan pengawas dalam proyek ini. Pasalnya, APBD murni sudah ditetapkan pada Februari 2015, sehingga tidak ada anggaran untuk konsultan pengawas. “Makanya kami lakukan konsultasi dengan BPKP. Atas rekomendasi BPKP, kami kemudian membentuk tim teknis pengawas dari internal SKPD,” sebutnya.

Ditanya soal pertemuan di Rujab Bupati SBD, Dominggus kemudian membuka catatan pada agendanya. Dia menyebutkan, pertemuan itu dilaksanakan pada tanggal 19 September 2015. Saat itu mereka dipanggil Bupati Markus Dairo Talu karena ada laporan mengenai proyek yang sudah dua kali gagal lelang. Selain dirinya selaku KPA, juga hadir Frimery Keremata (Ketua ULP), Zet K. Pakereng (Ketua Pokja), terdakwa Thomas Didimus Ola Tokan (PPK) dan Agustina Ngedang (PPSM). “Saat itu saya tidak mau ada penunjukkan langsung. Kalau memang tidak ada jalan lain, sebaiknya pending. Tapi Ketua ULP bilang masih bisa dilakukan pelelangan ulang. PPK bilang analisa teknis 75 hari tidak cukup, maka harus cari konsultan dan kontraktor yang benar-benar siap,” jelasnya.

Setelah ada kesepakatan soal tender ulang, Dominggus menyebutkan, Bupati Markus Dairo Talu kemudian menelepon Robby Chandra yang selama ini dikenal dengan nama Ongko Borobudur. “Pak bupati langsung telepon Robby Chandra. Saya sempat dengar beliau bilang, dikasih pekerjaan koq lambat. Saya baru kenal dia, saat dia datang ke rujab,” sebut Dominggus sembari mencontohkan gerak-gerik bupati saat menelpon terdakwa Robby Candra.

Selanjutnya mengenai pencairan tahap dua (15 persen), Dominggus mengaku, dipanggil Bupati Markus Dairo Talu ke ruangan kerjanya pada 30 Nopember 2015. Bupati kemudian memberitahu bahwa Robby Chandra meminta dana untuk sewa tukang. “Beliau bilang segera, makanya tanggal 2 Desember 2015 dilakukan pembayaran. Jadi ibaratnya pimpinan makan lomboknya, kami yang kena pedisnya,” terangnya.

Fransisco kemudian menanyakan soal pertemuan untuk membahas pencairan seratus persen. Dominggus mengatakan, pada 22 Desember 2015 (sehari sebelum berakhirnya masa kontrak, Red), dia bersama PPK, Sekretaris Dinas Perdagangan dan Kabid Perdagangan dipanggil Bupati Markus Dairo Talu ke rujab. Dalam pertemuan, Bupati mengarahkan untuk dilakukan pencairan anggaran seratus persen. Namun, dia (KPA) dan PPK keberatan untuk melakukan pencairan karena harus didasarkan pada progres. “Robby Chandra kemudian maju dan berbisik ke bupati. Saya sempat dengar dia bilang, dia bisa atur jaksa dan polisi. Pak bupati kemudian bilang segera tindak lanjut. Saya bilang, kata bisa dari pak Robby mengalir dimana-mana, tetapi nyatanya tetap tidak bisa. Saya juga bilang ke pak bupati dalam bahasa daerah, saya sayang beliau sebagai orangtua,” terangnya.

Usai bertanya kepada saksi, Fransisco meminta majelis hakim agar catatan Dominggus di-copy untuk dijadikan sebagai bukti. Ketua Majelis Hakim, Jemmy Tanjung Utama pun mengamini permintaan tersebut. Dia bahkan meminta JPU untuk menghadirkan kembali Dominggus saat Bupati SBD diperiksa sebagai saksi.

Sementara PH Robby Chandra, Petrus Ufi kembali meminta penegasan dari Dominggus mengenai agenda pertemuan di Rujab Bupati tanggal 19 September 2015. Sebab menurut keterangan saksi Frimery (Ketua ULP), pertemuan itu membahas tentang rencana relokasi pasar. “Tidak ada kewenangan ULP untuk membahas relokasi pasar. Jadi tidak benar keterangan ketua ULP. Yang dibicarakan adalah mengenai kegagalan tender proyek,” jawab Dominggus.

Selanjutnya saat ditanya soal kondisi bangunan pasar Waimangura oleh Nikolas Ke Lomi (PH Robby Chandra), Dominggus mengatakan, bangunan pasar sudah dimanfaatkan masyarakat. Sepengetahuan dia, pekerjaan tersebut juga sudah selesai. Namun bila ada kekurangan, dia tidak bisa dipastikan presentase dari kekuarangan tersebut.

Untuk diketahui, selain Dominggus Bulla, JPU juga menghadirkan dua saksi yakni Agustina Ngedang selaku pejabat penandatanganan surat perintah membayar (PPSM) dan Yakobus Bora selaku bendahara pengeluaran. Saksi Agustina dalam keterangannya juga membeberkan terkait adanya pertemuan di rujab bupati, sebagaimana dibeberkan saksi Dominggus. (tom/gat)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!