Nazaruddin Bisa Jadi Saksi Kunci (Lagi) – Timor Express

Timor Express

NASIONAL

Nazaruddin Bisa Jadi Saksi Kunci (Lagi)

SAKSI KUNCI. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (20/11/2017) lalu. Saat itu menjadi saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, hakim menayakan kembali keterangan Nazaruddin di BAP mengenai “commitment fee” yang diterima sejumlah Anggota DPR, antara lain Setya Novanto.

Imam Husein/Jawa Pos

JAKARTA, TIMEX-“Nyanyian” mantan bendahara umum (bendum) Partai Demokrat M. Nazaruddin bisa kembali menjadi andalan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkap keterlibatan sejumlah politisi dalam skandal korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). KPK pun dipastikan akan menghadirkan Nazar dalam persidangan terdakwa Setya Novanto (Setnov).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, keterangan Nazar memang banyak berkontribusi dalam penanganan sejumlah kasus besar. Salah satunya skandal korupsi berjamaah e-KTP. Dari keterangan terpidana korupsi wisma atlet Palembang itulah KPK bisa menjerat Setnov. “Namun keterangan tersebut tidak bisa berdiri sendiri dan langsung dipercayai sepenuhnya (oleh KPK),” katanya kepada Jawa Pos (Grup Timex), kemarin (9/2).
Febri menjelaskan, semua keterangan Nazar yang diberikan ke KPK tetap dicek kebenarannya. Dalam proses itu, KPK juga melihat keseuaian dengan bukti-bukti lain yang dimiliki. “Jika (bukti) tidak valid tentu tidak dijadikan dasar dalam proses hukum lebih lanjut,” terang mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut.

Penyidik KPK Novel Baswedan menambahkan, Nazar sejatinya memang memiliki peran signifikan dalam skandal korupsi proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2012. Bahkan, Nazar ikut terlibat dalam bagi-bagi fee e-KTP ke sejumlah anggota Komisi II dan badan anggaran (banggar) DPR. “Karena proyek ini (e-KTP) yang kawal kuning (Golkar) dan biru (Demokrat),” urainya kepada Jawa Pos.

Sebelumnya, Novel mengungkapkan adanya pola dalam pembagian fee e-KTP untuk DPR. Pola itu diperoleh dari hasil penyidikan. Salah satunya berasal dari Nazar. Pola pertama, menjelang penetapan anggaran e-KTP pada 2010. Sedangkan pola kedua dilakukan setiap reses dan ketika ada kegiatan DPR. Selain Nazar, yang tahu persis soal realisasi pola itu adalah Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Setnov.

Novel mengatakan, bila pola pertama dieksekusi langsung oleh Nazar dan Andi Narogong serta mantan anggota Komisi II Mustoko Weni, pembagian cara kedua dilakukan melalui mantan ketua Komisi II Chairuman Harahap yang kemudian diganti Agun Gunandjar Sudarsa. Mereka turut merembuk bagaimana bagi-bagi uang ke pimpinan Komisi II, kapoksi dan anggota.

“Kemudian yang membagi (uang) adalah Miryam untuk tahun 2010-2011 dan Markus Nari untuk tahun 2012-2013,” ungkap penyidik senior KPK yang juga ketua satuan tugas (kasatgas) penyidikan kasus e-KTP tersebut.

Novel menyatakan, Nazar kala itu memang perpanjangan tangan biru (Demokrat) untuk proyek e-KTP. Karena itu, Nazar mengetahui secara persis bagaimana aliran uang e-KTP untuk DPR. “Sedangkan SN (Setnov) atau kuning (Golkar) pakai Andi (sebagai kepanjang tanganan, Red),” terang mantan Kasat Reskrim Polres Bengkulu tersebut.

Dua Dokter Diperiksa

Sementara itu, indikasi keterlibatan para dokter Rumah Sakit (RS) Medika Permata Hijau dalam dugaan menghalangi penyidikan (obstruction of justice) perkara e-KTP Setya Novanto terus didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga superbodi itu kemarin (9/2) memeriksa dua dokter sekaligus. Yakni, direktur RS Hafil Budianto Abdulgani dan dokter spesialis saraf Nadia Husein Hamenda.

Keduanya diperiksa untuk dokter Bimanesh Sutarjo yang ditetapkan tersangka bersama mantan pengacara Setnov, Fredrich Yunadi. Hafil dan Nadia diperiksa terpisah. Usai pemeriksaan sekitar pukul 17.30, Hafil keluar lewat pintu belakang. Sedangkan Nadia melalui pintu depan gedung. Keduanya sama-sama bungkam ketika ditanya tentang materi pemeriksaan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan dua dokter itu diperlukan untuk mempertajam bukti tersangka Bimanesh yang dimiliki penyidik saat ini. Bukti yang dimaksud berkaitan dengan prosedur medis perawatan Setnov yang dilakukan pihak RS. “Misalnya terkait dengan apakah ketika ada pasien yang akan menggunakan ruang rawat inap dimungkinkan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu,” jelasnya.

Pendalaman soal prosedur perawatan Setnov pasca insiden kecelakaan kontroversial di kawasan Permata Hijau itu memang perlu dilakukan. Sebab, diduga ada rekayasa yang dilakukan pihak rumah sakit agar Setnov bisa langsung masuk ruang rawat inap. “Ada juga indikasi (Setnov) sudah dipesankan kamar (sebelum kecelakaan terjadi, Red),” jelas Febri.

KPK terus berupaya merampungkan penyidikan tersebut. Sebelumnya, KPK telah melimpahkan berkas Fredrich ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Fredrich pun sudah mulai menjalani persidangan pada Kamis (8/2). “Untuk BST (Bimanesh) kami masih perlu mempertajam (bukti),” imbuh Febri. Selain dokter RS Medika, KPK juga bakal mendalami keterangan pihak terkait lain.

Terkait dengan jalur keluar saksi Hafil yang melalui koridor berbeda dengan Nadia, Febri belum bisa memberikan komentar. Namun, bila hal itu terjadi, berarti memang ada kebutuhan penyidik terkait dengan perlindungan saksi. “Saya belum dapat kepastian apakah memang sudah ada ancaman atau potensi ancaman (kepada Hafil, Red),” terangnya. (tyo/jpg/ito)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!