Pakai ATM Penyuap, KPK Tangkap Marianus – Timor Express

Timor Express

HUKUM

Pakai ATM Penyuap, KPK Tangkap Marianus

OTT KPK. Foto Kiri, Bupati Ngada Marianus Sae saat tiba di Gedung KPK, Minggu (11/2) sore. Foto tengah, perempuan yang bersama Marianus ditangkap di Surabaya saat tiba di Gedung KPK. Foto kanan, ajudan Marianus Sae, Drone Silercola saat tiba di KPK malam tadi

KPK OTT Bupati Ngada di Surabaya

JAKARTA, TIMEX—Bupati Ngada yang juga bakal calon Gubernur NTT Marianus Sae ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Surabaya, Minggu kemarin (11/2).

OTT juga terjadi di Ngada untuk kasus yang sama. Hingga malam tadi pukul 23.00, Marianus Sae bersama dua orang lain masih menjalani pemeriksaan di KPK. Hari ini, dua orang yang yang ditangkap di Ngada kemarin akan dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan, MS diduga menerima uang suap dalam sebuah proyek di Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Ngada. Modusnya, dengan menerima kartu anjungan tunai mandiri (ATM) milik penyuap dan dipergunakan untuk kepentingannya. Febri Diansyah menuturkan, MS sudah lama menerima uang suap dengan cara mendapatkan ATM dari penyuap. ”Inget kasusnya Mantan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Antonius Tonny Budiono, ya seperti itu,” papar Febri Diansyah.

Bukti-bukti dari perbankan juga sudah didapatkan terkait kasus tersebut. Saat ini penyidik sedang mengambil keterangan dari MS. ”Masih pemeriksaan ini, baru sampai KPK pukul 17.00 ,” paparnya dihubungi Jawa Pos (Grup Timex) semalam.

Penyuapan itu yang pasti terkait dengan sebuah proyek yang ada di Ngada. Namun, belum bisa dipastikan proyek semacam apa yang dijadikan objek penyuapan. ”Saya belum bisa jelaskan detil,” terangnya.

Yang pasti, MS ditangkap saat bertemu dengan penyuap di Surabaya. Penyuap merupakan pihak pemenang proyek. Lokasi penangkapan keduanya juga belum bisa dijelaskan. ”Saya belum tahu ditangkap di hotel atau dimana. Mereka janjiannya di Surabaya. Penyuap yang dari swasta juga sudah ke KPK,” paparnya.

Menurutnya, tidak hanya keduanya yang ditangkap. Masih ada satu orang lagi yang merupakan pejabat di Ngada sedang diperiksa di Kupang NTT. Dia menuturkan, ada kemungkinan pejabat ini akan dibawa ke Jakarta. ”Kemungkinan menyusul juga,” terangnya.

Informasi yang diterima Jawa Pos, ada sejumlah lokasi di NTT yang digeledah. Diantaranya, kantor Dinas Pekerjaan Umum Ngada, rumah milik Bupati MS, ruang kerja bupati dan kantor PT Sinar 99.
Ada juga sejumlah kepala dinas yang sedang diperiksa di Polres Ngada. Namun, belum diketahui kepala dinas mana yang sedang dimintai keterangan penyidik KPK tersebut.
Selain Bupati Ngada, Marianus merupakan calon gubernur NTT yang diusung PDIP dan PKB. Dia berpasangan dengan Emelia J. Nomleni, Ketua DPC PDIP Timor Tengah Selatan.

PDIP dan PKB Terkejut

Partai pengusung pun terkejut dengan kabar operasi penangkapan itu. “Kami berharap itu bukan OTT,” kata Ketua Desk Pilkada DPP PKB Daniel Johan saat dikonfirmasi kemarin. Partainya masih akan menunggu keterangan lebih jelas dari komisi antirasuah.

Dia menyatakan, pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku. Menurutnya, selama perkara belum berkekuatan hukum tetap, maka Marianus tetap calon gubernur. Dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15/2017 Pasal 78 dijelaskan bahwa penggantian bakal calon atau calon dapat dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik jika yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. “Masih tetap calon dan tidak gugur,” urainya.

Apakah PKB akan mengalihkan dukungan kepada kandidat lain? Daniel menyatakan, partainya belum membahas rencana itu. Pihaknya akan meminta masukan dari DPW PKB NTT terkait persoalan hukum yang menjerat Marianus. Sampai saat ini, lanjutnya, dia belum berkomunikasi dengan PDIP sebagai rekan koalisi.

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, pihaknya masih mencermati dan memantau perkembangan operasi yang dilakukan KPK. “Kami juga terkejut,” ucapnya. Partai manapun yang menghadapi persoalan seperti ini pasti akan sulit. Sebab, hari ini KPU akan menetapkan Paslon yang akan bertarung di pilkada. Setelah itu, pada Selasa (13/2) akan dilakukan pengundian nomor urut.

Partainya belum mengambil langkah apa pun terhadap persoalan hukum itu. Apakah partai banteng akan mengusung calon lain? Anggota DPR RI itu menyatakan, tim hukum PDIP masih mengkaji konsekwensi hukum dari persoalan tersebut. Tentu, kata dia, operasi tangkap tangan dengan tersangka biasa berbeda dampak hukumnya. Legislator asal dapil Jawa Tengah itu masih menunggu keterangan resmi dari KPK dan status hukum Marianus.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira (AHP) kepada koran ini malam tadi mengatakan, berita tertangkapnya MS baru diketahuinya dari pemberitaan berbagai media. Andreas mengaku baru saja tiba di Jakarta sepulang dari NTT bersama Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto.

Ironisnya, kata Andreas, selama di NTT sejak hari Jumat di Maumere, Sabtu di Kupang dan Minggu di Waetabula, tidak sekalipun pihaknya bertemu dengan MS. “Hanya Cawagub Emi Nomleni yang bersama saya dan Hasto di Maumere dan Kupang,” ungkap anggota Komisi I DPR RI itu.

Bahkan pada Sabtu malam kemarin, lanjut Andreas, atas permintaan Sekjen Hasto, ia sempat mengontak MS via telepon maupun SMS, tetapi sama sekali tidak ada respon dari yang bersangkutan.

Terhadap kasus OTT MS sendiri, Andreas mengatakan PDIP tentu memberikan dukungan kepada pihak penegak hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Sebagai partai yang mendukung penuh pemberantasan korupsi, PDIP memberikan apresiasi kepada KPK yang telah melaksanakan OTT terhadap MS. “Karena bagaimana pun dengan tertangkapnya saudara MS sebelum penetapan oleh KPUD, menutup yang bersangkutan untuk melaksanakan praktik korupsi yang lebih jauh lagi,” kata Andreas.

“Akan lebih buruk situasinya apabila beliau sudah ditetapkan menjadi Cagub atau bahkan terpilih dan kemudian melakukan korupsi, karena akan lebih menyusahkan rakyat NTT ke depannya,” lanjut dia.

PDIP, kata Andreas, selalu menghendaki pemimpin atau kepala daerah yang bersih dan melaksanakan pemerintahan dengan prinsip good and clean governance.

DPP PDIP juga, lanjut dia, akan segera melakukan pengecekan apakah MS adalah anggota partai yang sah sebagai pemegang KTA PDIP. Karena sebelumnya MS adalah mantan Ketua PAN atau Bupati Ngada yang mendaftarkan diri ke PDIP.
“Apabila ke depannya ditemukan bahwa MS adalah anggota sah pemegang KTA PDIP, maka yang bersangkutan dengan OTT ini otomatis dipecat dari keanggotaan partai,” tandas Andreas. (idr/lum/joo/jpg/ito)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!