Gaji PTT Masih Tunggu SK Wali Kota – Timor Express

Timor Express

KUPANG METRO

Gaji PTT Masih Tunggu SK Wali Kota

KUPANG, TIMEX – Pembayaran gaji pegawai tidak tetap (PTT) di lingkup Pemerintah Kota Kupang masih menunggu Surat Keputusan (SK ) Wali Kota Kupang.

Hal ini dikatakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah (BPKAD) Kota Kupang, Jefri Pelt di Kantor DPRD di sela-sela pembukaan Sidang I Tahun 2018 DPRD Kota Kupang, Senin (12/2).

Menurut Jefri, pelaksanaan pembayaran PTT dapat dilaksanakan jika pihaknya sudah menerima SK Wali Kota.

“Anggaran untuk PTT tahun ini 2018 masih tetap sama dengan tahun lalu yakni sebanyak 1.640 lebih PTT dikali Rp 1.750.000,” kata Jefri.

Jefri menjelaskan, pembayaran gaji PTT perlu adanya SK. Karena SK sebagai dasar hukum dalam pembayaran. Sehingga soal berkurang atau bertambah dilihat dari SK. “Dalam pengalokasian anggaran pada belanja pegawai disesuaikan jumlah pegawai yang ada,” ujar Jefri.

Sementara disinggung soal adanya keinginan Wali Kota agar gaji PTT yang diterima ada perbedaan antara PTT lama dan baru, Jefri  mengatakan untuk kenaikan upah PTT sudah dinaikkan pada sidang perubahan APBD tahun lalu, sehingga kenaikan akan dilakukan secara bertahap. Ini juga dilihat dari kemampuan keuangan daerah.

“Naik dan tidak gaji PPT,  kami juga pastinya memperhatikan persentase belanja pegawai yakni dari sisi kemampuan keuangan daerah dan juga melihat keseimbangan belanja  pegawai,” tutur Jefri.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Kupang, Yuven Tukung mengatakan rasionalisasi honorer seharusnya tidak mempengaruhi pembayaran honor para PTT. Pasalnya para PTT sudah bekerja sesuai dengan tugas. Gaji honorer belum dibayar karena masih melakukan evaluasi, menurutnya merupakan alasan yang tidak tepat.

Menurutnya, gaji para PTT merupakan hak, karena PTT sudah bekerja dan hak mereka adalah menerima honor. Salah jika mereka mendapat honor sebelum mereka bekerja atau bulan yang akan datang. “Jika mereka sudah bekerja pada bulan Desember, Januari dan Februari tentu pemerintah harus membayarkan honor mereka pada tiga bulan itu karena mereka sudah kerja. Akan salah jika pemerintah bayar gaji mereka untuk bulan Maret sementara SK pemberhentiannya keluar pada bulan Februari,” terangnya.

Ia mengungkapkan, zaman sekarang semua proses serba cepat dan itu berbanding terbalik dengan pembayaran gaji honorer yang terkesan lamban dan tidak serius. “Kita berharap proses pembayaran gaji honorer jangan dirumitkan. Anggaran sudah ditetapkan. Kemudian satu sisi pemerintah Kota Kupang melakukan evaluasi, bagi saya itu adalah ruang lain. Kasian jika para honorer harus mengutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga juga akan mempengaruhi kinerja sendiri,” ungkapnya.

Evalusi juga merupakan bagian penting dalam pemerintahan untuk meningkatkan kinerja. “Kita tidak akan maju dan tidak akan tahu kekurangan kita tanpa ada ruang evaluasi. Yang diminta adalah obyektifitas dalam penilaian. Kalau memang bisa kerja ya dipertahankan, jika masih butuh yah tetap dipertahankan. Semua harus sesuai aturan yang berlaku, ” kata dia. (mg25/sam)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!