Komisi IV Pertanyakan Dermaga Kota Kupang – Timor Express

Timor Express

EKONOMI BISNIS

Komisi IV Pertanyakan Dermaga Kota Kupang

PANTAI KUPANG.Tumpukan sampah di Pantai Oesapa Kota Kupang akibat gelombang tinggi yang menghantam perairan tersebut antara akhir Januari dan awal Februari 2018.

CARLENS BISING/TIMEX

JAKARTA, TIMEX-Pembangunan dermaga dan pelabuhan di Kota Kupang dipertanyakan Komisi IV DPR RI. Pasalnya, dermaga dan pelabuhan tersebut masuk dalam usulan perubahan peruntukan alih fungsi hutan.

Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi IV DPR RI Kasriyah dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (12/2).
“Saat kunjungan ke Kota Kupang beberapa waktu lalu, sudah dibangun dermaga, meskipun ketika itu belum ditetapkan dampak penting cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS),” kata Kasriyah.
“Tapi hari ini kami sudah mendapat penjelasan tentang kordinatoriat mana saja dalam usulan perubahan peruntukan alih fungsi hutan yang masuk dalam DPCLS. Namun di sini yang membuat pertanyaan kami adalah pembangunan dermaga nelayan yang posisinya ada di perkotaan, yakni di Kota Kupang,” lanjut dia.

Kasriyah melanjutkan, kondisi laut di Kupang dengan ombak yang sangat tinggi yakni sekira 5 meter sangat berisiko, bahkan tidak memungkinkan bagi kapal nelayan yang kebanyakan kapal kecil, untuk bisa bersandar.

Tidak hanya itu, dia mempertanyakan dermaga nelayan yang lengkap dengan berbagai perlengkapannya ditambah ikan hasil tangkapan, apakah cocok dengan kondisi perkotaan yang sarat akan keindahan.

Dia menyarankan agar rencana tersebut ditinjau ulang atau dicarikan wilayah lain yang memang lebih memadai untuk dibangun dermaga perikanan nelayan.

Hal tersebut kata dia, semata-mata untuk menambah kesejahteraan nelayan serta masyarakat Kota Kupang pada umumnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI lainnya, Hermanto mengatakan, pada dasarnya pihaknya menyetujui rencana pembangunan dermaga bagi nelayan, mengingat hal tersebut sangat dibutuhkan nelayan dan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Namun, Hermanto meminta agar ada kejelasan aturan hukumnya terlebih dahulu. Dengan begitu, rencana tersebut dapat terus dilaksanakan.

Terkait pertanyaan tersebut, Komisi IV DPR RI akan kembali memanggil Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK serta Pemerintah Provinsi NTT untuk duduk bersama membicarakan. Mengingat penentuan DPCLS itu atas masukan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.(joo/fmc/cel)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!