Marianus Terima Fee untuk Biaya Pilgub – Timor Express

Timor Express

NASIONAL

Marianus Terima Fee untuk Biaya Pilgub

TERSANGKA. (Searah jarum jam) Bupati Ngada Marianus Sae (rompui orange) usai menjalani pemeriksaan diGedung KPK dan hendak menuju mobil tahanan, Senin (12/2). Pegawai BNI Cabang Bajawa Petrus Pedulewari saat tiba di Gedung KPK sore kemarin bersama Direktur PT. Sinar 99 Permai Wilhelmus Iwan Ulumbu. Ajudan Marianus Sae, Dionesius Kila keluar dari Gedung KPK sore kemarin

Marianus dan Wilhelmus Tersangka Suap Rp 4,1 M
Santi dan Dion Dipulangkan

JAKARTA, TIMEX-Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Ngada yang juga Cagub NTT, Marianus Sae (MSA) dan Direktur PT Sinar 99 Permai (PT SS99P) Wilhelmus Iwan Ulumbu (WIU) sebagai tersangka dalam kasus suap terkait proyek di Kabupaten Ngada. KPK membeberkan, uang suap sejak November 2017 hingga Februari 2018 senilai Rp 4,1 miliar. Sementara itu dua orang lainnya yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK Minggu (11/2), yakni Ambrosia Tirta Santi (ATS) dan Dionesius Kila (DK) dipulangkan sore kemarin.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di gedung KPK, Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, kemarin (12/2), mengatakan, penetapan tersangka perkara dugaan suap terhadap MSA dilakukan setelah tim penyidik melakukan pemeriksaan awal dalam tahap penyelidikan dan meningkatkan proses hukum ke tahap penyidikan.

Sebagai pihak yang diduga sebagai pemberi, WIU disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara sebagai pihak yang diduga penerima, MSA disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal II UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Menurut Basaria, operasi tangkap tangan (OTT) dugaan suap kepada MSA terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab Ngada. Ia juga menyampaikan kronologi tentang OTT yang dilakukan KPK pada Minggu (11/2), terkait dengan proyek-proyek di Pemkab Ngada.

Menurutnya, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dan pengecekan ke lapangan dan melakukan serangkaian penyelidikan, KPK lalu melakukan tangkap tangan pada Minggu (11/2) di Surabaya, Kupang dan Bajawa.

Secara keseluruhan, lanjut Basaria, KPK mengamankan lima orang. Rinciannya, dua orang diamankan di Surabaya, 1 orang diamankan di Kupang dan 2 orang di Bajawa. Marianus Sae (MSA) dan Ambrosia Tirta Santi (ATS) selaku Ketua Tim Penguji Psikotes Cagub NTT ditangkap di sebuah hotel di Surabaya. Sementara Dionesius Kila (DK) selaku ajudan MSA ditangkap di posko tim Marianus di Kupang. Sedangkan Wilhelmus Iwan Ulumbu (WIU) selaku Dirut PT Sinar 99 Permai dan Petrus Pedulewari (PP) selaku pegawai Bank BNI Cabang Bajawa ditangkap di Bajawa. “KPK menerima informasi dari masyarakat dan melakukan pengecekan di lapangan. Karena itu, tim menelusuri kebenaran informasi tersebut dan pada Minggu (11/2) tim bergerak secara paralel ke tiga lokasi berbeda, yakni di Surabaya, Kupang dan Bajawa,” urai Basaria yang didampingi Yuyuk Andriati Iskak.

Ia melanjutkan, sekira pukul 10.00 WIB, tim pertama bergerak menuju ke sebuah hotel di Surabaya dan mengamankan dua orang, yakni MSA dan ATS. “Dari tangan MSA tim mengamankan sebuah ATM dan beberapa struk transaksi keuangan,” ungkap dia.
Sementara tim kedua yang sudah berada di Kupang mengamankan DK di Posko pemenangan di Kupang sekira pukul 11.30 Wita. Selanjutnya tim ketiga yang sudah berada di Bajawa mengamankan WIU di kediamannya di Bajawa sekira pukul 11.30 Wita dan juga mengamankan PP di kediamannya di Bajawa sekira pukul 11.45 wita.

Dari 5 orang yang diamankan di Surabaya, Kupang dan Bajawa, semuanya menjalani pemeriksaan awal di tiga tempat, yaitu terhadap MSA dan ATS dilakukan pemeriksaan di Polda Jawa Timur. Sedangkan terhadap DK pemeriksaan awal dilakukan di Polda NTT dan WIU dan PP dilakukan pemeriksaan awal di Polres Bajawa.

Setelah pemeriksaan awal tersebut, tim menerbangkan MSA, ATS dan DK ke Jakarta pada Minggu (11/2) malam untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di gedung KPK.

Basaria juga menjelaskan tentang konstruksi perkara tersebut, dimana KPK menduga pemberian uang dari WIU kepada MSA adalah terkait fee proyek-proyek di Kabupaten Ngada. “WIU merupakan salah satu kontraktor di Kabupaten Ngada yang kerap mendapatkan proyek-proyek di Kabupaten Ngada sejak 2011,” kata dia.

WIU disebutkan membuka rekening atas namanya sejak 2011 dan memberikan ATM bank tersebut pada 2015 kepada MSA. Total uang, baik yang ditransfer maupun diserahkan secara cash oleh WIU kepada MSA nilainya mencapai Rp 4,1 miliar. Antara lain pemberian dilakukan pada bulan November 2017 senilai Rp 1,5 miliar secara tunai di Jakarta. Desember 2017 transfer Rp 2 miliar di rekening WIU, pada 16 Januari 2018 diberikan cash di rumah bupati Rp 400 juta dan pada 6 Februari 2018 diberikan cash di rumah bupati senilai Rp 200 juta.

“Untuk 2018, WIU dijanjikan proyek di Kabupaten Ngada senilai Rp 54 miliar, terdiri atas pembangunan jalan Poma Boras senilai Rp 5 miliar, jembatan Boawe Rp 3 miliar, jalan ruas Ranamoeteni Rp 20 miliar, ruas jalan Riominsimarunggela Rp 14 miliar, ruas jalan Tadawaebella senilai Rp 5 miliar. Juga ruas jalan Emerewaibella Rp 5 miliar dan ruas jalan Warbetutarawaja senilai Rp 2 miliar,” jelas Basaria.

Masih menurut Basaria, untuk kepentingan penanganan perkara ini, telah dilakukan penyegelan sejumlah tempat. Antara lain ruang kerja di rumah dinas Bupati Ngada, ruang kerja bupati dan ajudan di Pemkab Ngada, ruang kerja PT S99P di Bajawa dan ruang kerja di rumah milik WIU di Bajawa. “Setelah melakukan pemeriksaan 1×24 jam dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji kepada Bupati Ngada terkait proyek-proyek di Kabupaten Ngada,” kata Basaria. “Sekali lagi KPK sangat menyesalkan peristiwa dugaan suap terhadap kepala daerah yang masih terus berulang,” lanjut dia.

Menurutnya, KPK menduga penerimaan suap ini terkait fee proyek yang kemudian digunakan oleh MS untuk membiayai kampanye pilkada. “Yang bersangkutan berencana maju dalam Pilgub NTT tahun 2018,” ujarnya.

Ditambahkan, KPK juga mengingatkan kembali kepada seluruh kepala daerah khususnya yang sedang dalam proses kontestasi politik dalam pilkada serentak, khususnya kepada incumbent agar tidak terjebak dalam politik uang dan agar para calon mengikuti kontestasi politik secara bersih dan beretika.

Masih menurut Basaria, terkait jumlah proyek di Pemkab Ngada yang diduga diperoleh fee oleh MS dari tahun 2011 secara detail belum bisa disebutkan KPK.
“Perkiraan banyak. Yang diinformasikan dari 2018 sejumlah Rp 54 miliar tadi akan diberikan, yang sebelumnya kita belum hitung. Banyak, mulai 2011 sampai 2017,” sebut dia.

Selain itu, Basaria mengatakan KPK juga akan melakukan mengembangan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) apabila ada indikasi yang mengarah ke tindak pidana tersebut.
“Kalau memang ada mengarah ke TPPU, akan kita terapkan. ATM ini jadi model baru. Tidak perlu bawa uang, karena bawa Rp 1 miliar itu harus bawa tas dan mudah deteksi oleh aparat penegak hukum,” imbuhnya.

Ditambahkan, modus operandi yang dilakukan para pelaku tindak pidana korupsi pasti akan berkembang, untuk itu diharapkan para penegak hukum otomatis mengikuti perkembangan itu dan modus operandi oleh para pelaku.

Terkait fee yang diterima MSA, menurut Basaria, KPK menduga akan digunakan untuk biaya kampanye. “Prediksi tim kita, dia butuh uang besar untuk itu. Tapi kita belum menemukan jalur pemberian ke tim-tim yang berkaitan dengan pilkada tersebut. Tapi prediksi kita, karena sebagai balon yang bersangkutan butuh uang yang banyak,” paparnya.

Basaria juga menyampaikan, ke depan ada banyak proyek dan izin di NTT yang akan didalami oleh tim KPK. “Tim kita sudah masuk ke seluruh provinsi dan mereka akan tahu lebih banyak karena berada di sana. Ini kan mempermudah saluran informasi,” tutup dia.

 Marianus Bungkam

Setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Marianus Sae digiring keluar meninggalkan gedung KPK pada pukul 16.57 WIB menggunakan rompi orange. Marianus juga memilih bungkam terhadap awak media dan terus berlalu memasuki mobil tahanan yang hendak membawanya ke Rutan KPK.

Sementara itu pada pukul 17.10 WIB, datang dua mobil Toyota Inova membawa Wilhelmus Iwan Ulumbu (WIU) selaku Direktur PT Sinar 99 Permai dan Petrus Pedulewari (PP) selaku Kepala Bank BNI Cabang Bajawa.

WIU yang sudah menjadi tersangka dan PP kemudian dikawal masuk ke dalam gedung KPK. WIU tiba dengan balutan kaos oblong biru dipadu celana jeans biru dan memakai sandal jepit. Sementara PP memakai kaos hitam dan celana hitam, sambil menjinjing sebuah koper ukuran sedang warna hitam di tangan kiri, serta tas selempang di bahu kanan.

Selanjutnya, pada pukul 17.20 WIB, Ambrosia Tirta Santi (ATS) tampak dipulangkan tim penyidik KPK usai menjalani pemeriksaan sejak pukul 18.00 WIB, Minggu (11/2). Santi yang memakai syal di leher, topi dan kaca mata hitam itu meninggalkan gedung KPK didampingi seorang perempuan. Santi juga tidak menjawab ketika ditanya awak media.

Sementara itu, kuasa hukum Marianus, Wilvridus Watu kepada Koran ini di gedung KPK mengatakan, pihaknya menghargai proses hukum yang dilakukan tim penyidik KPK.
“Prinsipnya kita siap memberikan pendampingan hukum kepada Pak Marianus. Kita juga hargai proses hukum di KPK dan akan berupaya selalu koperatif. Biar proses ini lancar dan cepat ada kepastian hukum,” kata Wilvridus saat hendak menemui Marianus kemarin. (joo/fmc/ito)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!