Tol Laut di NTT Belum Maksimal – Timor Express

Timor Express

EKONOMI BISNIS

Tol Laut di NTT Belum Maksimal

PAPARAN.Direktur MARIN Nusantara, Makbul Muhammad (tengah) memaparkan hasil riset program tol laut Jokowi-JK dalam jumpa pers di Kopi Bang Prend Graha Pena 98, Jl. Kemang Utara No. 22, Jakarta Selatan, Selasa (20/2).

OBED GERIMU/TIMEX

Kapal Kembali dalam Keadaan Kosong

JAKARTA, TIMEX-Maritim Research Institute (MARIN) Nusantara merilis hasil riset program tol laut, Selasa (20/2).
Riset juga dilaksanakan di wilayah NTT, yakni Maumere Kabupaten Sikka, Larantuka Kabupaten Flores Timur, Lewoleba Kabupaten Lembata, Ba’a Kabupaten Rote Ndao, Seba Kabupaten Sabu Raijua dan Waingapu Kabupaten Sumba Timur.
Direktur MARIN Nusantara Makbul Muhammad dalam jumpa pers di Kopi Bang Prend Graha Pena 98, Jl. Kemang Utara No. 22, Jakarta Selatan, mengatakan, program tol laut sudah tepat, hanya saja masih terdapat beberapa kendala.

Menurut dia, muatan balik yang kosong masih menjadi permasalahan, sehingga tidak terjadi keseimbangan hilirisasi logistik nasional.
“Hanya beberapa daerah seperti di NTT seperti Pulau Sabu, Lewoleba dan Larantuka yang mempunyai muatan balik ke Pulau Jawa,” ungkap Makbul saat memaparkan hasil risetnya.
Dalam pengamatan MARIN Nusantara, Makbul katakan di wilayah NTT nilai disparitas harga-harga bahan pokok seperti beras, gula, terigu, minyak goreng, semen, besi turun 15 persen dari tahun 2016 ke 2017.

“Sinergitas antar lembaga yang berwenang dalam program tol laut sangat lemah, sehingga pelaksanaan dan pengawasan program ini tidak maksimal,” kata dia.
Kendala lain menurut Makbul adalah adanya oknum ekspedisi yang mengambil keuntungan dari jasa pengiriman tol laut yang relatif murah.
Modus ekspedisi ini, lanjut dia, dengan menetapkan harga sendiri yang lebih mahal sekira 70 persen dari harga yang ditetapkan oleh operator kapal tol laut.
Ekspedisi ini menurut Makbul, memborong kontainer, sehingga pelaku usaha kecil sulit mendapatkan kuota kontainer yang kemudian diarahkan mengambil kontainer melalui ekspedisi.

Pihak ekspedisi disebutkan biasanya menetapkan harga per satu kontainer jauh lebih mahal dari harga operator kapal. Sehingga biaya subsidi yang dikeluarkan oleh negara kurang berefek menekan angka disparitas harga.
“Pihak pengusaha yang menggunakan jasa tol laut saat di pasar, mencampur barang dagangannya dengan barang kapal non tol laut, sehingga harga-harga tidak turun signifikan,” beber dia.

Menyikapi berbagai kendala tersebut, MARIN Nusantara memberikan resolusi kepada pemerintah agar melakukan penguatan program “Rumah Kita” di setiap daerah untuk memaksimalkan hilirisasi logistik program tol laut.

Pemerintah juga diminta memberikan batasan kuota kontainer kepada pelaku usaha agar tidak terjadi monopoli.
Termasuk operator kapal harus memperketat pengawasan stuffung kontainer agar tidak terjadi manipilasi data manifest. “Pemerintah perlu melengkapi fasilitas pelabuhan untuk memperlancar aktivitas bongkar muat. Begitu juga Kementerian Perdagangan perlu memaksimalkan pengendalian harga barang-barang yang dimuat oleh kapal tol laut,” saran Makbul.

Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga diminta menginisiasi satuan kerja (satker) untuk memperkuat sinergitas pelaksanaan program tol laut dari hulu sampei ke hilir.
“Khusus untuk muatan balik, pemerintah pusat (kementerian terkait) perlu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memaksimalkan pengembangan komoditas lokal,” harapnya.
Makbul menambahkan tol laut adalah jawaban dari ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan. “Sebelum ada program tol laut Jokowi-JK harga-harga kebutuhan pokok masyarakat meningkat 50 persen ketika dibawa ke luar dari pulau Jawa. Dengan tol laut yang disubsidi oleh negara, diharapkan mampu mengurai disparitas harga antar daerah di luar Pulau Jawa,” pungkas Makbul.(joo/fmc/cel)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

Jaringan Berita Terbesar

© 2016 TIMOREXPRESS.COM by FAJAR.co.id

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!