Timor Express

METRO

Dua Jam KPK Steril Lantai 2 Kantor Gubernur

DPMPTSP jadi Perhatian KPK

KUPANG, TIMEX-KPK RI semakin intensif datang ke NTT pasca OTT Bupati Ngada Marianus Sae Minggu (11/2). Kamis (22/2), tim KPK mendatangi Kantor Gubernur NTT. Selama dua jam, lantai dua Gedung Sasando itu disteril.

Wartawan dan para tamu tidak diperkenakan naik ke lantai dua tempat pertemuan tim dari KPK dan beberapa pejabat Pemprov NTT. Saat yang sama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menjadi narasumber dalam seminar yang dilaksanakan Pusat Layanan Pengembangan Kapasitas, Legal Drafting dan Antikorupsi Undana.

Sekira pukul 11.00 Wita, Koordinator Satgas Wilayah VI Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK, Nanang Mulyana bersama tim KPK lainnya mendatangi kantor Gubernur NTT. Mereka lantas naik ke Lantai II Gedung Sasando dan melakukan pertemuan dengan beberapa pejabat Pemprov NTT. Sementara para wartawan menunggu di basement. Para awak media dilarang naik ke Lantai II. Para tamu pun tidak diperkenankan naik ke lantai dua.

Hampir dua jam menunggu, petugas KPK pun turun. Nanang Mulyana kepada wartawan menjelaskan, pihaknya tidak sedang melakukan penindakan yakni penangkapan atau pemeriksaan kasus korupsi. Satgas pencegahan bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sistem yang telah dipakai oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Ia menjelaskan, pada tahun 2016 dan 2017 ditandatangani komitmen bersama seluruh kepala daerah di NTT untuk pencegahan korupsi. Oleh karena itu, telah dibuatkan rencana aksinya. Ini sebagai upaya KPK lakukan pencegahan khususnya di penganggaran dan pengadaan barang dan jasa. “Semua rencana aksi itu dibuat oleh kabupaten/kota. Dan di akhir 2017 dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya. Ada beberapa yang dicapai, namun ada beberapa yang tidak bisa dicapai,” katanya.

Ia menjelaskan, saat ini tengah dievaluasi apakah nanti dibuatkan rencana aksi pencegahan di 2018 atau tidak. Bahkan bisa tidak dibuatkan rencana aksi baru.

Salah satu OPD yang menjadi perhatian KPK adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Pasalnya, semua perizinan diproses di instansi ini. “Kita fokus ke DPMPTSP karena banyak kasus besar yang ditangani KPK terkait dengan DPMPTSP. Kita mendorong agar seluruh perizinan yang ada di provinsi, kabupaten/kota diserahkan ke DPMPTSP,” kata Nanang.

Dengan demikian tidak ada lagi gubernur atau bupati/wali kota menandatangani perizinan. Semuanya ditandatangani kepala DPMPTSP. “Kami di KPK mencoba mendorong tata kelolanya. Membuat aplikasi terkait perizinan. Dan menciptakan sistem pengendalian internalnya,” ujar Nanang.

Ke depan, kata dia, pemohon perizinan hanya berhubungan dengan DPMPTSP. Tidak berhubungan dengan instansi lain, oknum atau calo.

Ia juga menjelaskan, sebanyak 70 persen kasus di KPK terkait dengan pengadaan, baik mark up maupun suap menyuap dan sebagainya. Oleh karena itu, KPK berkonsentrasi mendorong agar unit layanan pengadaan (ULP) bisa mandiri. Dengan demikian OPD lebih fokus pada tupoksinya. Tidak disibukkan dengan pengadaan karena sudah ada ULP. “Kita coba dengan e-planning dan e-budgeting. Mulai dari perencanaan sampai penganggarannya terintegrasi. Tidak ada lagi intervensi dari berbagai pihak untuk memaksakan suatu proses atau kegiatan. Ketika aplikasi sudah ditutup maka tidak ada lagi peluang-peluang semacam intervensi,” jelas Nanang.

Ia menjelaskan, pihaknya melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) semua kabupaten/kota dan provinsi. Oleh karena itu NTT dibagi tiga zona, yakni Kupang, Sumba dan Flores.

Ia menyebutkan korupsi di NTT kebanyakan terkait pengadaan. Sejak proses perencanaan sampai pengadaan sudah terjadi banyak kasus. Karena itu, KPK mencoba mengantisipasinya dengan aplikasi e-planning, e-budgeting dan lain sebagainya. “Kalau semuanya sudah tertata kita fokus pada penataan ULP,” katanya.

Selain itu, dalam monev di NTT kali ini, jika ada indikasi korupsi, maka akan menjadi perhatian KPK. Satgas yang ada saat ini menampung informasi dan laporan tersebut dan disampaikan kepada unit pengaduan masyarakat. “Kita tidak bisa langsung tindak, tapi dibawa ke unit pengaduan,” kata Nanang. (sam/ito)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!