Kenaikan Gaji ASN Dinilai Wajar – Timor Express

Timor Express

NASIONAL

Kenaikan Gaji ASN Dinilai Wajar

Sekda NTT: Kami Siap Terima Keputusan

JAKARTA, TIMEX-Kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) yang cukup signifikan masih dalam pembahasan di rancangan peraturan pemerintah (RPP). Namun, rencana kenaikan ini dinilai wajar. Seiring dengan kinerja dan beban pekerjaan yang semakin besar.

Wakil Ketua Komisi II DPR Fandi Utomo menganggap wajar kenaikan gaji ASN tersebut. Ia mengungkapkan, setiap tahunnya, diperkirakan ada 200 ribu PNS yang pensiun. Sementara sudah 3 tahun tidak ada pengangkatan ASN baru. ”Jadi kalau dirata-rata beban pekerjaan per pegawai mestinya meningkat,” katanya.

Menurut politikus Partai Demokrat ini, penyesuaian Gaji ASN sudah harus dilakukan. Bahkan jika pengeluaran untuk belanja pegawai tetap, mestinya peningkatan Gaji ASN sudah bisa dilakukan bertahap sejak tahun 2016.

Di samping soal beban kerja dan spending pemerintah, peningkatan harga-harga juga harus diimbangi dengan kenaikan gaji ASN, supaya tidak terjadi penurunan kualitas hidup ASN.
Belum lagi tuntutan masyarakat soal peningkatan standar pelayanan publik oleh pemerintah, pelayanan yang transparan, akuntabel dan bersih dari KKN juga harus diimbangi dengan pendapatan ASN yang memadai. ”Supaya para PNS dapat terhindar dari praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang buruk,” pungkasnya.

Benediktus Polo Maing

Benediktus Polo Maing

Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing ketika dikonfirmasi terkait rancangan peraturan pemerintah (PP) tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS, ia mengaku belum mendapat informasi dari pusat.

Oleh karena itu, ia enggan berkomentar lebih jauh. Namun menurutnya, pemerintah pusat pasti sudah lakukan kajian yang mendalam sebelum membuat keputusan. Oleh karena itu, pemerintah daerah siap menerima keputusan dari pusat. “Kita siap saja kalau itu keputusan pusat,” ujarnya.

Belum Valid

Sementara itu, Kementerian PANRB menyatakan informasi terkait usulan kenaikan gaji ASN dan pejabat negara belum valid. Pasalnya, dari informasi yang beredar, disebutkan juga penghasilan presiden yang nilainya mencapai Rp 553 juta.

Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Herman Suryatman yang dikonfirmasi Timor Express, Sabtu (10/3), mengatakan, informasi tersebut belum valid karena bersumber dari bahan paparan diskusi tahun lalu.

“Itu angka simulasi yang belum valid. Bahan rapat koordinasi RPP tentang gaji dan tunjangan yang dilaksanakan tahun lalu. Tepatnya bulan Februari 2017,” ujar Herman di Jakarta.
Dijelaskan, paparan tersebut antara lain berisi simulasi besaran penghasilan ASN dan pejabat negara. “Bukan hanya presiden. Data yang ada dalam paparan adalah bahan diskusi yang masih membutuhkan pengkajian lebih lanjut. Bukan hanya berisi simulasi penghasilan pejabat negara, tetapi juga simulasi penghasilan ASN. Mohon tidak disalahpahami,” sebut dia.
Herman menyampaikan, apabila ada data maupun informasi yang beredar terkait bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi, diharapkan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepadanya.

“Silakan konfirmasi ke kami supaya duduk persoalannya jelas. Apalagi sekarang era keterbukaan informasi publik, kami berkewajiban memberikan pelayanan informasi yang baik,” tandas dia.
Herman juga menjelaskan tentang persoalan pensiun ASN saat ini mendapatkan perhatian banyak pihak. Beberapa waktu lalu Menteri PANRB Asman Abnur menyampaikan bahwa ke depan pola pendanaan pensiun akan berubah dari skema pay as you go ke fully funded.

“Pak MenPAN sudah menjelaskan bahwa dengan skema fully funded, ASN akan mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Di sisi yang lain keuangan negara juga tidak terbebani,” ujar dia.
Disampaikan pula melalui skema pendanaan fully funded, ASN sebagai pekerja dan pemerintah sebagai pemberi kerja sama-sama mengiur.

Adapun kalau skema pendanaan sebelumnya (pay as you go), yang mengiur adalah ASN, sedangkan pemerintah memberikan subsidi pada saat ASN pensiun. “Terkait rencana penerapan skema fully funded tersebut, besaran iurannya masih dalam pembahasan. Masih dilakukan penghitungan bersama Kementerian Keuangan. Jadi angka 10 % sampai 15 % itu baru angka simulasi untuk besaran iuran ASN dan pemerintah. Bukan pemotongan,” ungkap Herman.

Herman menegaskan bahwa dengan diberlakukannya UU ASN, maka manajemen dan kebijakan ASN, termasuk dalam pemberian pensiun berbasis sistem merit. “Pemerintah akan mengkajinya secara seksama dalam koridor sistem merit. Apabila nanti datanya sudah valid, akan segera kami informasikan,” pungkasnya. (tau/sam/jpg/joo/fmc/ito)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Jaringan Berita Terbesar

© 2016 TIMOREXPRESS.COM by FAJAR.co.id

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!