Alat Rekam E-KTP di 32 Kecamatan Tidak Dimanfaatkan – Timor Express

Timor Express

RAKYAT TIMOR

Alat Rekam E-KTP di 32 Kecamatan Tidak Dimanfaatkan

SOE, TIMEX – Setiap hari, antrean masyarakat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten TTS cukup banyak untuk mengurus dokumen kependudukan. Sementara, 32 unit alat rekam e-KTP yang berada di 32 kecamatan tidak dimanfaatkan lagi.

Pasalnya, hingga saat ini, 32 alat perekam e-KTP belum diserahkan dari pemerintah pusat kepada Pemkab TTS untuk dimanfaatkan.

Kepala Disdukcapil Kabupaten TTS, Samuel Fallo kepada wartawan di ruang kerjanya, Sabtu (10/3) menjelaskan, untuk mengefektifkan pelayanan e-KTP kepada masyarakat TTS, pihaknya telah berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk menghibahkan alat rekam e-KTP kepada Pemkab TTS. Namun hingga saat ini belum ada jawaban yang diberikan pemerintah pusat.

Pengadaan alat rekam e-KTP dilakukan pemerintah pusat tahun 2014. Seluruh pembiayaan pemanfaatan alat rekam termasuk operator, dibiayai dari dana APBN. Namun hingga saat ini alat rekam e-KTP tidak dimanfaatkan lagi.

“Alat rekam ini semua masih milik pemerintah pusat dan belum dihibahkan ke kita. Sehingga belum berani kita alokasikan anggaran untuk pemanfaatannya. Kita sudah beberapa kali membangun komunikasi dengan pemerintah pusat untuk segera dilakukan hibah alat rekam, namun hingga saat ini apa yang kita minta belum dipenuhi. Untuk pembiayaan operator ke-32 alat rekam, dibutuhkan anggaran Rp 500 juta dalam setahun,” papar Samuel.

Ketika ditanya apakah pelayanan e-KTP terganggu akibat tidak berfungsinya 32 unit alat rekam, Samuel mengatakan, pihaknya telah membuat terobosan untuk mengatasi persoalan tersebut. Saat ini, Disdukcapil TTS menjalankan program pelayanan masuk desa setiap minggunya. Hal ini dilakukan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mengurangi antrean pengurusan akta, kartu keluarga dan e-KTP di kantor Disdukcapil.

“Sudah sejak awal Februari lalu kita bergerak masuk keluar desa untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Sebelum turun ke desa, kita meminta pemerintah desa untuk membuat laporan berapa banyak warga yang belum memiliki akta, kartu keluarga dan e-KTP. Dasar laporan inilah kita turun ke desa untuk melakukan pelayanan. Biasanya, satu desa kita layani sampai dua hari. Tahun 2018 ini kami targetkan 60 desa dan saat ini empat desa sudah selesai,” tutur dia.

Disinggung mengenai ketersedian blangko e-KTP, Samuel mengatakan, stok blangko e-KTP masih mencukupi. Belum lama ini, pihaknya mendapat 14 ribu stok e-KTP.

Dirinya menegaskan, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, pelayanan e-KTP tidak boleh terhambat karena alasan ketiadaan stok blangko e-KTP.

“Pak menteri sudah tegaskan tidak ada alasan pelayanan e-KTP tidak bisa dilakukan karena blangko habis. Itu pak menteri marah sekali. Oleh sebab itu, sebelum habis, kita selalu meminta tambahan blangko. Selama ini permintaan kita selalu dipenuhi,” pungkasnya. (yop/ays)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

Jaringan Berita Terbesar

© 2016 TIMOREXPRESS.COM by FAJAR.co.id

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!