PNS Bisa Digaji 48,9 Juta – Timor Express

Timor Express

NUSANTARA

PNS Bisa Digaji 48,9 Juta

NET

pemprov Tunggu Instruksi

MANADO, TIMEX– Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sulawesi Utara (Sulut) bisa menikmati kenaikan gaji hingga Rp 48,9 juta per bulan. Ini merujuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS yang telah rampung.
Menurut Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur, pengesahan skema baru gaji PNS itu tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Untuk gaji baru PNS ini akan ditentukan sesuai pangkat. Namun dalam RPP ada perubahan tatanan kepangkatan. Jika sebelumnya pangkat PNS disesuaikan menurut Golongan dan Ruang, pangkat PNS baru akan dibagi ke dalam tiga bagian. Yakni Jenjang Pangkat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jenjang Pangkat Jabatan Administrasi (JA), dan Jabatan Fungsional (JF).

Menurut pengamat pemerintahan, Dr Maxi Egeten, perubahan struktur gaji akan menjadi motivasi untuk PNS di Sulut. Sehingga PNS terdorong bekerja lebih baik dan profesional.

Namun, dia meminta pemerintah harus memperimbangkan semua aspek. Karena perubahan struktur gaji PNS harus disesuaikan dengan kemampuan negara. Dia juga menilai gaji yang diterima PNS sekarang ini sudah cukup, karena masih didongkrang dengan tunjangan kinerja.

“Jadi kalau anggaran hanya habis di belanja pegawai, saya rasa jangan dulu naikkan. Apalagi bila PNS memiliki tunjangan yang besar. Kan sampai sekarang belum ada PNS yang miskin, semua masyarakat berlomba jadi PNS. Ini membuktikan profesi PNS adalah lahan subur. Saya rasa gaji sekarang sudah cukup, karena ada tunjangan juga yang diberikan. Namun jika pemerintah pusat masih mempertimbangkan kenaikan gaji tersebut, maka itu sudah dilakukan pengkajian mendalam,” ucap Egeten.

Dirinya menambahkan, rencana perubahan struktur gaji PNS memang sudah lama dibahas. Hal itu menurutnya, mengacu pada Undang-Undang 5/2014 tentang PNS. Mengacu pada UU PNS tersebut, maka pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS.

“Gaji pokok yang dibayarkan adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Penetapan gaji pokok dalam UU PNS tersebut berbeda dengan gaji pokok PNS yang dibayarkan selama ini, yakni dengan mengacu pada masa kerja dan golongan dari masing-masing PNS itu sendiri,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Asiano Gamy Kawatu (AGK) mengatakan, ini adalah kebijakan pemerintah pusat. “Jadi kalau presiden sudah menyatakan gaji harus dinaikan, maka suka tidak suka semua provinsi harus menaikan gaji PNS yang ada. Kalau untuk sekarang belum ada instruksi. Jadi kita tidak bisa menaikan gaji PNS di tahun ini,” katanya.

Dia menambahkan, jika sudah mendapat instruksi dari pemerintah pusat maka pemerintah provinsi harus siap anggaran untuk kenaikan gaji PNS tersebut. “Sepanjang kita belum menerima pemberitahuan dari pemerintah terkait, maka tentu gaji PNS masih akan tetap, tidak ada kenaikan. Karena pemerintah pusat juga harus mempertimbangkan anggaran yang ada di pusat maupun di daerah. Jadi bukan hal mudah untuk mengkaji kenaikan gaji ini,” sebutnya. (*/jpg/gat)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

Jaringan Berita Terbesar

© 2016 TIMOREXPRESS.COM by FAJAR.co.id

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!