Timor Express

RAKYAT TIMOR

KPK Telaah Dugaan Korupsi Rp 9 M di TTS

ILUSTRASI: MARTEN LADO/TIMEX

ARAKSI Laporkan Bupati dan 40 Anggota DPRD

JAKARTA, TIMEX-Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (ARAKSI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan penyelewengan keuangan negara senilai Rp 9 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten TTS.

Kasus tersebut dilaporkan Ketua ARAKSI Alfred Baun ke Bagian Pengaduan KPK, di Jakarta, Selasa (13/3). Alfred yang ditemui Timor Express di Gedung KPK mengatakan, sesuai Perda Nomor 19 tahun 2017 Tentang APBD II Kabupaten TTS, ditetapkan dengan besaran senilai Rp 1,3 triliun.

Setelah penetapan Perda tersebut, urai Alfred, Pemkab TTS dalam pelaksanaan belanja publik dan belanja pegawai, mengalami defisit anggaran senilai Rp 180 miliar.
Kemudian diikuti dengan membintangi sejumlah program organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk program pekerjaan fisik. Alasannya adalah untuk rasionalisasi. “Pada tahun yang sama pemerintah mengatakan bahwa terdapat SILPA APBD tahun sebelumnya senilai Rp 172 miliar,” beber bekas anggota DPRD NTT itu.

ARAKSI menduga terjadi sistem barter antara Pemda dan DPRD dalam pembahasan dan pengelolaan keuangan negara di TTS. Menurut Alfred, hal tersebut semakin nyata dengan terjadinya SILPA besar-besaran pada kas APBD TTS.

ARAKSI juga menduga bahwa SILPA APBD TTS senilai Rp 172 miliar hanyalah administrasi fiktif yang tidak ada fisik uang yang disilpakan.
Dugaan tersebut, lanjut Alfred, terbukti dengan Pemda tidak mampu membayar hutang pihak ketiga kepada para rekanan sejak tahun 2015-2017 yang totalnya mencapai Rp 68 miliar. “Jika KPK setuju dengan kronologi ARAKSI, maka kami percaya pasti dilakukan penyelidikan terhadap dugaan penyelewengan terhadap keuangan negara selama 10 tahun terakhir di masa kepemimpinan Bupati TTS Paulus Mella,” tandas Alfred.

Karena bagi dia, dengan adanya penyelidikan terhadap dugaan kasus ini maka akan ditemukan kasus-kasus lain terkait tumpang tindihnya pekerjaan proyek fisik pembangunan di TTS. “Kami cermati kondisi pelaksanaan keuangan negara di TTS dilakukan dengan simpang siur, ibarat gali lubang-tutup lubang,” beber dia.

Alfred mengaku juga melampirkan beberapa barang bukti dokumen guna memperkuat laporan ARAKSI ke KPK.
Ia melanjutkan, pada tahun yang sama juga pemerintah mengakui terdapat hutang kepada pihak ketiga senilai Rp 72 miliar.

Selain itu, dalam tahun yang sama pada perubahan APBD TTS yang ditetapkan melalui Perda APBD Perubahan pada Oktober tahun 2017, pemerintah justru mengalami surplus anggaran sehingga menaikan gaji 40 anggota DPRD TTS dari Rp 21 juta menjadi Rp 49.980.000.
“Jadi gaji DPRD Kabupaten TTS naik 100,9 persen dari total gaji sebelumnya,” sebut dia.

Selain itu, sebelum pembahasan dan penetapan Perda APBD Perubahan pada Oktober 2017, pemerintah sudah mendahului menaikan gaji DPRD dan melakukan pembayaran pada September 2017.

Selanjutnya kata Alfred, pada Februari 2018 pemerintah kembali menurunkan gaji DPRD Kabupaten TTS seperti semula yakni Rp 21 juta, dengan alasan bahwa turunnya gaji DPRD TTS berdasarkan perhitungan APBD TTS tahun 2018 telah mengalami turun klaster, dari klaster menengah menjadi klaster rendah.

Ia menyebutkan, sesungguhnya APBD Kabupaten TTS sejak 10 tahun terakhir berada pada posisi klaster rendah, namun karena terjadi tekanan dari DPRD terkait pemerintah memberikan tunjangan Kesra kepada seluruh ASN di Pemkab TTS sejak tahun 2015 tanpa kecuali.

Hal tersebut menurut dia, menimbulkan kecemburuan sosial dari DPRD TTS yang pada akhirnya memaksakan pemerintah untuk menaikan gaji DPRD dengan memanipulasi data untuk menaikan komposisi anggaran daerah dari klaster rendah menjadi klaster sedang.

Dijelaskan pula bahwa manipulasi data tersebut terbukti dengan DPRD dan pemerintah sepakat mengakali dana DAK yang diperuntukan untuk tunjangan sertifikasi guru di TTS senilai Rp 29 juta sengaja dimasukan kepada pos penerimaan lain-lain yang sah untuk mendongkrak klaster rendah menjadi klaster sedang.

Namun setelah perhitungan APBD tahun 2018, jelas Alfred, terjadi nilai defisit yang lebih tinggi lagi dari tahun sebelumnya, maka mau tidak mau bupati terpaksa harus menurunkan kembali gaji DPRD TTS.

Ditambahkan, dengan diumumkannya gaji DPRD TTS kembali diturunkan oleh Bupati TTS pada Februari 2018 maka terjadi debat antara pemerintah dan DPRD.
“DPRD TTS meminta kepada pemerintah agar jika gaji DPRD turun maka tunjangan kesejahteraan ASN pada tahun 2015-2018 juga harus dikembalikan ke kas daerah,” ungkap dia.
Terpisah, Juru Bicara KPK Febri Diansyah yang diwawancarai koran ini belum mau menjelaskan lebih soal tindaklanjut KPK terhadap laporan ARAKSI.

“Kalau laporan yang kita terima di pengaduan masyarakat pasti kita belum bisa jelaskan panjang lebar, karena laporan itu kita terima kemudian ditelaah terlebih dahulu,” jelas Febri.
Mantan aktivis ICW itu menjelaskan, KPK akan mencermati ada tidaknya indikasi dugaan tidak pidana korupsi (TPK) dalam laporan ARAKSI tersebut.

“Kalau tidak ada dugaan TPK, tentu tidak mungkin ditindaklanjuti. Tapi kalau ada dugaan TPK, maka tentu kita akan lihat dukungan buktinya sejauh mana, dan itu jadi kewenangan KPK atau tidak. Itu harus kita lihat juga,” jelas dia.

Masih menurut Febri, UU KPK hanya mengatur penyelenggara negara dan penegak hukum, sehingga jika tidak maka laporan tersebut akan diteruskan ke instansi lain.
“Kalau dimensinya itu adalah pelanggaran administrasif misalnya, maka kita akan teruskan ke APIP (Aparat Pengawasan Interen Pemerintah). Tapi spesifiknya apa saja belum bisa kita sampaikan karena posisinya masih sangat awal,” pungkas Febri. (joo/fmc/ito)

 

Dugaan korupsi APBD TTS 2017

1. Perda Nomor 19 tahun 2017
Tentang APBD II Kabupaten TTS
Senilai Rp 1,3 triliun

2. Defisit anggaran
senilai Rp 180 miliar

3. SILPA APBD 2016
Senilai Rp 172 miliar

4. Diduga SILPA Rp 172 miliar
hanyalah administrasi fiktif

5. Indikatornya Pemda tak banyar hutang pihak ketiga
2015-2017 totalnya mencapai Rp 68 miliar

6. APBD-P surplus
Gaji dewan naik dari Rp 21 juta menjadi Rp 49,9 juta.

Sumber: ARAKSI TTS

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!