DPR Setujui Revisi Kawasan Hutan di NTT – Timor Express

Timor Express

NASIONAL

DPR Setujui Revisi Kawasan Hutan di NTT

RAPAT DI DPR. Gubernur NTT Frans Lebu Raya didampingi beberapa kepala daerah di NTT saat rapat dengan Komisi IV DPR RI membahas perubahan peruntukan kawasan hutan, Rabu (14/3) di Gedung RPD RI.

OBED GERIMU/TIMEX

DPCLS 3.490 Hektare Usulan Pemprov NTT

JAKARTA, TIMEX-Komisi IV DPR RI menyetujui permohonan Pemprov NTT terkait perubahan peruntukan kawasan hutan yang Berdampak Penting dan Cakupan Luas serta Bernilai Strategis (DPCLS) seluas 3.490 hektare (Ha).

Perubahan peruntukan tersebut terdiri atas jenis HK-APL seluas 2.495 Ha dan HL-APL seluas 995 Ha yang tersebar di Kota Kupang (58,05 Ha), Kabupaten Kupang (635,05 Ha), Alor (113,66 Ha), Sikka (715,86 Ha), Ende (41,20 Ha), Ngada (1.083,90 Ha), Manggarai (301,36 Ha), Manggarai Barat (32,28 Ha), Manggarai Timur (45,99 Ha) dan Sumba Timur (462,36 Ha).

Persetujuan tersebut disampaikan usai mendengar penjelasan Gubernur NTT Frans Lebu Raya dalam rapat dengar pendapat (RDP) di ruang Komisi IV, kemarin petang (14/3).
Dalam penjelasannya, orang nomor satu di Pemprov NTT itu mengatakan, Kabupaten Sumba Barat, Rote Ndao dan Sabu Raijua tidak mengusulkan perubahan. Sedangkan Kabupaten Nagekeo sudah menyelesaikan penataan batas kawasan hutan.

“Total usulan perubahan yang direkomendasi khususnya peruntukan, fungsi dan APL-KH sebesar 78.141,71 Ha atau 30,15 persen dari total usulan seluas 259.190,65 Ha,” papar Lebu Raya.

Dirinya menyampaikan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang masuk kriteria DPCLS tersebut telah disepakati bersama seluruh bupati dan wali kota.

Dalam RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Michael Watimena bersama Ketua Komisi IV Edhy Prabowo tersebut, Gubernur Lebu Raya juga menyampaikan luas kawasan hutan di NTT berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 423 Tahun 1999 yang menjadi acuan Perda 1 Tahun 2011 tentang RTRWP NTT 2010-2030 seluas 1.808.990 Ha.
Selanjutnya, kata dia, Pemda mengusulkan perubahan luas kawasan hutan dan konservasi perairan yang ditindaklanjuti SK Menteri Kehutanan No. 3911/Menhut-VII/KUH/2014 dengan luasan 1.784.751 Ha.

“Berdasarkan fakta lapangan ada terjadi ketidaksesuaian, karena dalam kawasan hutan ada pemukiman permanen atau desa, lahan garapan masyarakat, perkantoran pemerintah dan fasilitas umum maupun fasilitas sosial, sehingga Pemda kembali mengusulkan perubahan kawasan hutan seluas 259.190,65 Ha,” sebut Lebu Raya.

Disampaikan juga total usulan perubahan kawasan hutan itu terdiri atas usulan perubahan peruntukan dari kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain (APL) seluas 215,926.59 Ha. Usulan perubahan fungsi seluas 18.745,96 Ha dan usulan penunjukan kawasan seluas 24.518,11 Ha.

Ia juga menjelaskan soal hasil perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, dimana perubahan kawasan hutan berdasarkan SK.357/Menlhk/Setjen/PLA.O/5/2016 terdiri atas perubahan peruntukan seluas 54.163 Ha, perubahan fungsi seluas 12.168 Ha, dan perubahan menjadi kawasan hutan seluas 11.811 Ha.

Gubernur dua periode itu juga menyampaikan terima kasih kepada Komisi IV yang telah merespon positif usulan DPCLS tersebut.
“Terkait usulan ini sebenarnya permukiman sudah ada di sana lahan garapan yang sudah dikerjakan selama ini, termasuk dermaga dan TPI. Tinggal ada keputusan untuk bisa memastikan supaya masyarakat juga tenang hidup dalam kawasan itu dan mereka tidak lagi merasa berada dalam kawasan hutan tapi itu benar-benar mereka punya kampung halaman yang mereka bisa kelola dengan tenang untuk hidup lebih baik,” sebut Lebu Raya.

“Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama akan ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR supaya ada kepastian hukum di lapangan bagi warga yang ada dalam kawasan tersebut,” lanjut dia.

Sementara itu, Ketua Komisi IV Edhy Prabowo, mengatakan, pihaknya mendukung agar alih fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan yang sudah ada permukiman permanen/desa, lahan garapan masyarakat, perkantoran pemerintah dan fasilitas umum maupun fasilitas sosial lainnya yang sudah ada untuk prioritas diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Komisi IV akan mengadakan rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindaklanjuti RDP dengan Gubernur NTT sehubungan dengan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan DPCLS dalam revisi RTRWP Provinsi NTT,” terang Edhy.

Terpantau, Gubernur Frans dalam RDP itu didampingi Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man, Bupati Kupang Ayub Titu Eki, Bupati Sumba Barat Agustinus Niga Dapawole, Bupati Flores Timur Antonius Hubertus Gege Hadjon, Wakil Bupati Manggarai Barat Maria Geong, dan para Sekda beberapa kabupaten lainnya.
Gubernur juga didampingi Kepala Bappeda Provinsi NTT Wayan Darmawa dan Kepala Kantor Perwakilan NTT di Jakarta Berto Lalo. (joo/gat/fmc/ito)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

Jaringan Berita Terbesar

© 2016 TIMOREXPRESS.COM by FAJAR.co.id

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!