KPK Tahan Cawalkot Malang asal Kupang – Timor Express

Timor Express

HUKUM

KPK Tahan Cawalkot Malang asal Kupang

Calon Wali Kota Malang Asal Kupang Ditahan KPK
Dugaan Suap Pembahasan APBD-P 2015

KUPANG, TIMEX-Calon wali kota Malang asal Kupang Ya’qud Ananda Gudban ditahan KPK Selasa (27/3). Turut ditahan pula enam tersangka kasus suap lainnya. Termasuk wali kota petahana Moch. Anton.

Dengan penahanan ini maka Cawalkot Moch. Anton dan Ya’qud Ananda Gudban dipastikan tidak dapat melanjutkan kegiatan kampanye mereka.

Penahanan juga dilakukan terhadap lima tersangka lain yang berasal dari unsur DPRD Kota Malang. Yakni, Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD Kota Malang), Heri Pudji Utami (Anggota DPRD Kota Malang), Abd Rachman (Anggota DPRD), Sukarno (Anggota DPRD), dan Hery Subianto (Anggota DPRD). Penahanan di tahap penyidikan itu dilakukan selama 20 hari kedepan.

Ketujuh tersangka ditahan di sejumlah rumah tahanan (rutan) cabang KPK. Anton, misalnya, ditahan di Rutan Guntur Pomdam Jaya. Sementara Nanda-sapaan Ya’qud Ananda Gudban- ditahan bersama Pudji Utami di Rutan Klas II A Jakarta Timur Pondok Bambu. Kemudian Hery dan Sukarno di Rutan Polres Jakarta Timur. Sedangkan Abdul Rachman di Rutan Polres Jakarta Selatan.

Awalnya, tujuh dari total 19 tersangka skandal uang suap “pokir” (pokok-pokok pikiran) itu kemarin diperiksa sebagai tersangka di gedung KPK, Jakarta Selatan. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap selama lebih dari enam jam. Nah, mulai pukul 17.16, satu persatu tersangka keluar dari ruang pemeriksaan dengan memakai rompi tahanan KPK warna oranye.

Tersangka pertama yang digiring masuk ke rutan adalah Rahayu. Selang empat menit kemudian, Abdul Rachman menyusul dengan kendaraan tahanan berbeda. Berikutnya, pada pukul 17.27, Abah Anton-sapaan M. Anton- giliran keluar dari ruang pemeriksaan untuk dibawa ke rutan. Kepada awak media, cawalkot Malang nomor urut 2 itu hanya mengucapkan satu kalimat. “Sudah, kita ikut saja (proses hukum di KPK),” kata Abah Anton lalu masuk ke mobil tahanan.

Setelah ketiga tersangka itu, pada pukul 17.56 atau menjelang Magrib, Nanda dan Pudji Utami keluar dari ruang pemeriksaan. Kedua perempuan berjilbab yang juga mengenakan rompi oranye itu memilih bungkam ketika ditanya wartawan.

Sempat terjadi insiden ketika Nanda dan Utami digiring masuk mobil tahanan. Itu ketika seorang pria yang diduga pendukung Nanda menghalangi para awak media yang tengah mengambil momen penahanan. Pria berinisial F itu pun menjadi bulan-bulanan karena aksi menghalang-halangi itu berbuntut pada rusaknya sejumlah kamera wartawan foto. Peristiwa tersebut mereda setelah sekuriti KPK menengahi kedua kubu yang bersitegang itu.

Selang 23 menit dari penahanan Nanda dan Utami, giliran Sukarno dan Hery yang digelandang masuk mobil tahanan. Berbeda dengan lima tersangka lain, Hery menyampaikan sejumlah pesan kepada masyarakat Kota Malang. Dia meminta maaf atas dugaan perilaku koruptif yang menjeratnya saat ini. “Saya minta maaf kepada masyarakat Kota Malang karena perbuatan saya yang terlalu jelek,” ujarnya sambil tersenyum.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, alasan penahanan terhadap tujuh tersangka itu dilakukan atas pertimbangan penyidik. Selain alasan objektif, penyidik juga memiliki alasan subjektif sebelum memutuskan melakukan penahanan. “Tentu penyidik yang menilai itu,” tegas mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut kepada Jawa Pos.

Menurut Febri, penyidik menilai Abah Anton dkk yang ditetapkan tersangka pada pekan lalu itu sudah memenuhi alasan objektif dan subjektif penahanan. Sebab, berdasar alat bukti yang dimiliki KPK, mereka diduga keras melakukan tindak pidana suap pembahasan APBD-P senilai Rp 700 juta tersebut. “Dari rangkaian pemeriksaan dan penggeledahan yang kami lakukan di Malang, kami sudah menemukan bukti yang sangat kuat.”

Lantas bagaimana dengan tindakan hukum terhadap 12 tersangka anggota DPRD Kota Malang lain? Febri mengungkapkan, tersangka lain bakal diperiksa hari ini (28/3) dan besok (29/3). Surat panggilan terhadap mereka sudah dilayangkan. “Besok (hari ini) dan lusa (besok) akan diagendakan pemeriksaan terhadap anggota DPRD lain yang sudah kami umumkan sebagai tersangka,” tuturnya.

Apakah mereka akan menyusul ditahan bersama tujuh tersangka lain? Febri belum bisa memastikan. Yang jelas, KPK berharap para tersangka tersebut memenuhi panggilan pemeriksaan. Untuk tindakan hukum selanjutnya bergantung pada hasil pemeriksaan. “Sebagai warga negara yang baik, seharusnya para tersangka datang dan kemudian hadir dalam proses pemeriksaan,” harapnya.

Tersangka lain yang bakal diperiksa selama dua hari kedepan itu antara lain. M. Zainuddin (Wakil Ketua DPRD/PKB), Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD/Demokrat), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN), Salamet (Ketua Fraksi Gerindra), Sulik Lestyowati (Anggota DPRD/Demokrat) dan Abd Hakim (Ketua Komisi B/PDIP).

Selain itu, KPK juga akan memeriksa Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Golkar), Imam Fauzi Ketua Komisi D/PKB), Syaiful Rusdi (Anggota DPRD/PAN) serta Tri Yudiani (Sekretaris Komisi D/PDIP). “Kami berharap semua tersangka bersikap kooperatif sehingga proses hukum bisa berjalan dengan lebih efisien dan cepat,” imbuh Febri.

Terkait penahanan Abah Anton dan Nanda, apakah KPK bakal mengizinkan kedua cawalkot itu keluar tahanan untuk melanjutkan kampanye? Febri menegaskan, pihaknya tidak mungkin memberikan izin. Sikap tegas itu juga berlaku bagi tersangka cakada lain yang telah ditahan KPK saat ini. Seperti, Marianus Sae (cagub NTT), Mustafa (cagub Lampung), Asrun (cagub Sulawesi Tenggara), Imas Aryumningsih (cabup Subang), dan Nyono Suharli Wihandoko (cabup Jombang).

“Sejauh ini belum ada preseden sama sekali (tersangka yang ditahan) keluar tahanan untuk melakukan kampanye,” tegas dia. “Kalau izin (kampanye) itu dimintakan, kami tidak mungkin memberikan,” imbuhnya.

Disisi lain, soal teknis penyidikan, Febri menyebut kasus suap uang “pokir” yang melibatkan 19 tersangka itu dibagi dalam empat penyidikan. Namun, kedepan, penggabungan penanganan perkara bisa saja dilakukan sesuai kebutuhan penyidikan. “Nanti kami lakukan penyidikan dulu dengan tim yang ada, apakah nanti dilakukan penggabungan secara keseluruhan atau hal-hal lain sepanjang memungkinkan sesuai hukum acara, tentu kami lakukan,” ungkapnya.

Febri menambahkan, dalam kasus suap masal itu, pembagian uang ke anggota DPRD sebenarnya tidak terlalu besar. Yakni, berkisar Rp 15-20 juta per anggota DPRD. Namun, dari kasus itu, KPK ingin memberi pesan kepada seluruh DPRD daerah lain agar tidak melakukan praktik korupsi berjamaah serupa di kemudian hari. “Dari kasus ini kita belajar bahwa kasus korupsi yang dilakukan secara masal, meski jumlahnya sedikit, bisa memiliki resiko cukup besar,” pungkasnya. (tyo/jpg/ito)

 

BIODATA

Nama : Dr. Ya’qud Ananda Gudban, SS., SST.Par.,MM
TTL : Kupang, 4 Agustus 1975
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Malang 2009-2014 dan 2014-2019
Dosen tetap di Universitas Merdeka Malang
Dosen Luar Biasa di Universitas Brawijaya Malang
Senat di STIBA Malang
Jabatan : Ketua DPC Hanura Kota Malang
Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia Malang
Ketua Komunitas Perempuan Peduli Indonesia (KoPPI)
Wakil Sekjen Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia (Adeksi)
Karir politik : Calon wali kota Malang 2019-2024

 

7 Tersangka Skandal Uang “Pokir” Ditahan

Moch. Anton : Wali Kota Malang (nonaktif), calon kepala daerah (cakada) Pilwalkot Malang 2018

Ya’qud Ananda Gudban : Ketua Fraksi Hanura-PKS, cakada Pilwalkot Malang 2018

Rahayu Sugiarti : Wakil Ketua DPRD Kota Malang (Golkar)

Heri Pudji Utami : Anggota DPRD Kota Malang (PPP)

Hery Subianto : Anggota DPRD Kota Malang (Demokrat)

Sukarno : Anggota DPRD Kota Malang (Golkar)

Abdul Rahman : Anggota DPRD (PKB)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!