KPU Ultimatum Pemerintah Daerah – Timor Express

Timor Express

NASIONAL

KPU Ultimatum Pemerintah Daerah

Terkait Ratusan Ribu Warga Belum Rekam E-KTP

Pemkot Perbaiki Server yang Rusak

JAKARTA, TIMEX – Saat ini masih terdapat 494.656 warga di 22 kabupaten/kota di NTT belum merekam kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP). Penetapan DPT 21 April atau tinggal 17 hari lagi. Mereka pun terancam tak bisa memilih pada Pilkada serentak 27 Juni 2018.

Melihat persoalan serius ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia memberi warning untuk pemerintah daerah, KPU dan Bawaslu di daerah. KPU kabupaten/kota dan Panwaslu diminta maksimalkan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) agar mempercepat perekaman e-KTP. “Ini bisa diselesaikan jika antara KPU, Panwas dan pemerintah di daerah masing-masing tetap melakukan koordinasi, sehingga bisa terus mengimbau masyarakat untuk sadar melakukan perekaman e-KTP di masing-masing daerah,” kata Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi di ruang kerjanya, Selasa (3/4).

Menurutnya, pemerintah daerahlah yang punya peran penting untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat sadar untuk melakukan perekaman. “Sebenarnya pekerjaan rumah ini lebih banyak ada di pemerintah daerah,” ujar Pramono.

Ia mengakui KPU RI saat ini selain menerima masukan langsung dari masyarakat yang belum lakukan perekaman e-KTP, juga dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Masukan dari Kemendagri akan disinkronkan dengan data yang dimiliki KPU RI. Menurutnya, data yang dimiliki KPU RI sangat valid karena berdasarkan hasil verifikasi door to door. Hasilnya diyakini faktual. “Nah, untuk data dari Kemendagri akan kita sinkronkan dengan data yang kita miliki. Kita juga akan cek di manakah letak perbedaan data yang kita miliki dengan data yang kita terima dari Kemendagri,” kata dia.

Pramono meminta pemerintah daerah mencari solusi terbaik untuk mengakomodir ratusan ribu warga yang belum rekam e-KTP. Dengan demikian hak konstitusional mereka dapat tersalurkan dalam pilkada. Terkait sulitnya medan di daerah yang menjadi penyebab lambatnya proses perekaman e-KTP, Pramono mengatakan ada banyak cara yang bisa ditempuh.

Seperti yang dilakukan Panwas, yakni membentuk posko pengaduan tentang daftar pemilih sementara (DPS). KPU di masing-masing daerah juga sementara mengintensifkan koordinasi dengan Dispendukcapil kabupaten/kota dengan harapan agar proses perekaman e-KTP bisa dipercepat.

“Intinya KPU juga proaktif dan tidak hanya menunggu. Kita minta Dispendukcapil supaya menjemput bola sehingga harapan kita agar seluruh masyarakat bisa menggunakan hak suaranya dengan baik saat pilkada nanti,” katanya.

Sementara itu, Juru Bicara KPU Provinsi NTT, Yosafat Koli, Selasa (3/4) menjelaskan hingga saat ini masih 400 ribu pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara (DPS). Menurut Yos, pihaknya meminta para pemilih untuk melakukan pengecekan ke website KPU untuk memastikan data yang mereka miliki dengan data KPU.

Menurut dia, masih ada kemungkinan dari 400 ribu tersebut, ada yang sudah merekam KTP elektronik, namun belum mendapatkan nomor induk KTP (NIK) atau nomor kartu keluarga (NKK). “Kalau setelah dicek dan belum terekam, maka PPS mengembalikan ke pemilih untuk segera melakukan perekaman. Namun jumlah tepat itu baru bisa diketahui dari hasil pengecekan nanti,” kata Yos.

Menurut dia, dari 400 ribu lebih itu, bisa dicek melalui website yang disiapkan KPU, yakni infopemilu.kpu.go.id. Jika nama atau NIK pemilih belum tertera di portal tersebut, KPU menyarankan pemilih untuk menghubungi pihak KPU atau Dinas Dukcapil yang saat ini sedang melakukan perbaikan data pemilih. “Jadi ada juga yang sudah merekam dan nama sudah ada, tetapi belum ada NIK atau NKK. Begitu namanya dimasukkan, maka NIK atau NKK keluar, berarti aman mereka. Tapi kalau tidak, akan dikembalikan ke yang bersangkutan untuk perekaman,” terang dia.

Persoalan besar terkait perekaman e-KTP juga dialami Kota Kupang. Sesuai data dari KPU Provinsi NTT, di Kota Kupang yang belum lakukan perekaman e-KTP 12.644 orang. Namun, data perbedan disampaikan Kepala Dispendukcapil Kota Kupang, David Mangi bahwa masih 40 ribu lebih warga yang belum lakukan perekaman.

Selain itu, kendala lain adalah rusaknya tiga unit server dan alat perekam e-KTP di Kota Kupang. Saat ini alat perekaman yang berfungsi hanya tiga unit. Ketiganya masing-masing di Kecamatan Oebobo, Maulafa dan Kota Raja. Dari tiga alat ini, dalam sehari hanya bisa merekam 300 orang. Oleh karena itu, diperkirakan hingga 27 Juni nanti, tidak akan sanggup merekam 40 ribu warga Kota Kupang.

Terkait ini, Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore yang dikonfirmasi mengatakan Pemkot Kupang terus berusaha untuk memperbaiki alat perekaman di Dispendukcapil. “Ada dua mesin yang ada sekarang (di Dispendukcapil). Tetapi satunya rusak. Jadi ada dana dari APBN sebesar Rp 500 juta akan digunakan untuk menambah alat,” katanya.

Dikatakan, lima server akan ditambah untuk melengkapi dan mempercepat proses perekaman dan pencetakan e-KTP.

Menurutnya, Pemkot Kupang juga tak ingin mengorbankan hak konstitusional masyarakat untuk berpartisipasi dalam pilkada. Oleh karena itu, Pemkot terus berupaya keras mencapai target perekaman e-KTP.

Jeriko-sapaan karib wali kota, menegaskan pihaknya berupaya memperbaiki semua peralatan yang saat ini rusak. “Alat perekaman juga masing-masing akan ditambah satu alat agar ada cadangan jika mengalami kendala,” jelas Jeriko.

Gubernur Minta Turun ke Desa

Gubernur NTT, Frans Lebu Raya juga gusar dengan persoalan yang terjadi. Pasalnya, jika 400 ribu warga ini batal ikut memilih, maka pemerintah yang akan disalahkan. Selain itu, menurutnya, memilih adalah hak masyarakat, sehingga harus diakomodir.

Menurutnya, pemerintah kabupaten/kota melalui Dispenducapil harus bekerja ekstra keras untuk merekam warganya yang belum lakukan perekaman. Tidak boleh ada warga yang tertinggal dalam perekaman.

Oleh karena itu, ia meminta pemda lakukan terobosan. Salah satunya dengan dating ke desa-desa dan kampung-kampung untuk mengajak warga lakukan perekaman. Karena menurut dia, masih banyak warga yang belum memahami aturan. Aturan yang mewajibkan pemilih menggunakan e-KTP.

Bahkan, gubernur mengatakan persoalan yang sering dikeluhkan, yakni ketiadaan listrik atau listrik yang padam di siang hari, sehingga mengganggu perekaman, maka bisa menggunakan genset. “Harus selalu ada cara dan terobosan untuk melayani masyarakat,” tegas gubernur.

Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi NTT, Hamdan Saleh Batjo berpendapat perlu ada koordinasi antara KPU, Bawaslu dan pemerintah daerah untuk mengintensifkan perekaman e-KTP sampai ke pelosok-pelosok. Sebab, jika dibiarkan prosesnya normatif seperti sekarang, maka pasti tidak mencapai target. Pasalnya, saat ini masih 494.656 orang di seluruh NTT yang belum perekaman.

Jika mereka tidak terekam, maka bermasalah pada data pemilih. Ada yang sudah pernah mengikuti pemilu tapi karena belum rekam e-KTP maka batal ikut pilkada. Begitu pula dengan para pemilih pemula yang akan dikorbankan.

Hamdan menegaskan hal ini tidak boleh dibiarkan terjadi. KPU dan Bawaslu mesti terus berkoordinasi dengan Pemda agar membuat terobosan sehingga semua warga yang memenuhi syarat untuk memilih bisa tercover.

Ia juga meminta masyarakat yang merasa belum lakukan perekaman e-KTP agar mendatangi kantor kecamatan atau kantor Dispenduk setempat untuk lakukan perekaman. Jika tidak maka hak pilihnya tidak bisa digunakan saat pilkada. “Karena ini perintah undang-undang maka harus ada e-KTP. Kalau tidak ada maka tidak bisa memilih,” ujar Hamdan. (gat/fmc/cel/mg25/sam)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Jaringan Berita Terbesar

© 2016 TIMOREXPRESS.COM by FAJAR.co.id

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!