Timor Express

FLORES RAYA

Honor Guru THL Dipotong Rp 550 Ribu

Frederika Sock

BORONG, TIMEX – Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur (Matim) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) memutuskan, honor guru tenaga harian lepas (THL) dipotong dan disetarakan dengan honor guru Bosda.

Keputusan ini dikeluhkan sejumlah guru THL. Di mana, selama ini honor guru THL per bulan sebesar Rp 1.250.000 dan guru Bosda sebesar Rp 700.000. Semuanya bersumber dari APBD II Kabupaten Matim.

Dinas P dan K sudah menyurati seluruh kepala PAUD dan TK, SD dan SMP, terkait keputusan tersebut.

“Kasihan nasib kami sebagai guru di Matim. Dari tahun sebelumnya kami terima gaji sebesar Rp 1.250.000 per bulan. Sekarang masuk tahun 2018, tiba-tiba kami punya gaji dipotong sebesar Rp 550.000,” keluh sejumlah guru THL yang tidak mau namanya dikorankan saat ditemui Timor Express di Borong, Rabu (4/4).

Kata mereka, untuk tahun 2018 sejak Januari hingga Maret, guru THL belum menerima honor. Namun informasi pemotongan honor sudah diketahui dari surat Dinas P dan K kepada para kepala sekolah. Guru juga belum mengetahui apa alasan hak mereka dipotong. Padahal, palu pembahasan APBD Matim 2018 sudah diketok. Artinya, DPRD dan eksekutif sudah sepakat anggaran untuk THL tahun 2018.

“Sepertinya ada yang tidak beres dengan pemotongan ini. Pertanyaan kami, guru THL dan Bosda di Matim sudah dianggarkan dalam tahun 2018. Lalu kenapa tiba-tiba sebagian kami punya honor dipotong. Terus pemotongan itu, uangnya dikemanakan? Karena kalau dialihkan ke guru Bosda, anggaran mereka kan sudah ada. Tidak naik dan tidak turun. Polisi dan kejaksaan harus selidiki hal ini,” tutur guru THL.

Sementara, Kepala Dinas P dan K Matim, Frederika Sock yang dikonfirmasi Timor Express di kantor bupati Matim, Kamis (5/4) menjelaskan, keputusan itu diambil setelah adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan anggaran tahun 2017. Di mana, adanya perbedaan pembiayaan honor guru Bosda dan THL di Matim. Padahal, dari satu sumber.

Frederika menjelaskan, disini jadinya ada dua nomenklatur yang sama-sama menjalankan tugas dan fungsi yang sama serta dibiayai dari satu sumber dana APBD II. Temuan itu tentu harus dikembalikan dan saran BPK, tidak boleh lagi menggunakan dua nomenklatur dan pembiayaan harus sama. Sehingga tahun 2018, honor THL harus sesuai honor Bosda.

“Dasar keputusan itu karena ada temuan dan saran dari BPK. Disini BPK tidak persoalkan berapa besarnya honor guru, tapi tidak boleh pakai nama THL dan Bosda. Nomenklaturnya harus satu saja. Kalau kita memilih honor Bosda di kasih naik dan setara THL, maka kita kekurangan anggaran lagi sebesar Rp 15.886.200.000. Sehingga kita memilih THL sesuaikan dengan Bosda,” jelas Frederika.

Dijelaskan, untuk Kabupaten Matim, jumlah guru Bosda sebanyak 2.383 orang dengan honor sebesar Rp 700.000 per bulan. Sementara guru THL sebanyak 277 orang dengan honor selama ini sebesar Rp 1.250.000 per bulan.

Frederika berjanji, dianggaran perubahan atau induk 2019, diperjuangkan agar honor guru dinaikan dari angka Rp 700.000.

“Saya minta guru THL untuk bersabar. Kalau saya tidak ikuti saran BPK, maka saya yang masuk penjara. Kita akan usahakan agar honor mereka nanti dikasih naik saat perubahan anggaran atau di anggaran induk 2019. Tapi tidak ada lagi THL dan Bosda,” ujar Frederika. (krf3/ays)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!