Timor Express

METRO

NTT Rugi Rp 55 Triliun, Australia Iming-imingi CSR

ILUSTRASI: MARTEN LADO/TIMEX

Tragedi Pencemaran Laut Timor
Nelayan Sepakat Tolak

KUPANG, TIMEX – Sudah hampir 10 tahun tragedi pencemaran laut Timor terjadi. Kini, ribuan nelayan NTT masih merasakan dampaknya. Total kerugian diperkirakan Rp 55 triliun.

Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan pekan lalu menggelar pertemuan untuk membahas rencana pemberian dana bantuan sosial atau corporate social responsibility (CSR) untuk para nelayan NTT yang terdampak pencemaran laut Timor.

Hal ini disampaikan Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Montara, Ferdi Tanoni di Kupang, Sabtu (7/4).
Ia menjelaskan kerugian sosial dan ekonomi rakyat NTT, khususnya nelayan akibat meledaknya anjungan minyak Montara di Laut Timor pada 21 Agustus 2009 diperkirakan mencapai 5,5 miliar dolar AS atau setara Rp 55 triliun.

Ia menyayangkan adanya upaya pemerintah Australia dan PTTEP selaku pengelola sumur minyak Montara hendak menguburnya dengan CSR.
Ferdi mengutip hasil pertemuan CEO PTTEP Bangkok dengan Dubes Indonesia untuk Jerman Arif Havas Oegroseno di Jakarta, Jumat (23/3) lalu.

Dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak bersepakat untuk membayar kerugian korban Montara dengan dana CSR sebagai uang kompensasi. Ferdi Tanoni yang juga mantan agen Imigrasi Australia itu mengatakan kerugian yang dialami para petani rumput laut dan nelayan sebesar Rp 55 triliun. Ini belum termasuk kerugian karena kerusakan lingkungan akibat penyemprotan bubuk kimia oleh Australia untuk menenggelamkan tumpahan minyak ke dalam dasar laut Timor mencapai sekitar Rp 100-150 triliun.

Menurut Ferdi, pertemuan yang diakukan Arif Havas Oegroseno tanpa kehadiran Pemerintah NTT dan perwakilan korban sebagai sebuah bentuk konspirasi tingkat tinggi. Ini hanya mau mengorbankan rakyat NTT sebagai objek utama kerugian dalam kasus Montara.

Menurut Ferdi, berdasarkan Perpres Nomor 109 tahun 2006, kasus pencemaran Laut Timor seharusnya dikendalikan oleh Menteri Perhubungan RI selaku Ketua Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut. Ferdi yang juga pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat di Laut Timor ini menggambarkan bahwa angka kerugian yang dialami 15.843 petani rumput laut di Kabupaten Kupang dan Rote Ndao yang perkaranya sedang berlangsung di Pengadilan Federal Australia hingga 2015 saja sudah mencapai 600 juta dolar Australia atau setara Rp 6 triliun.

Hitungan ini berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim hukum dan akuntan Australia terhadap orang per orang, sehingga kerugian petani rumput laut yang menyebar di 13 kabupaten/kota se-NTT bisa mencapai Rp 20 triliun. Sedangkan kerugian yang dialami para nelayan diperkirakan mendekati Rp 35 triliun. “Jika akhirnya Pemerintah RI menyetujui untuk menerima dana CSR sebagaimana yang dirancang oleh Arif Havas Oegroseno ini maka hal itu sama dengan melakukan penghinaan yang keji terhadap bangsa dan rakyat sendiri,” ujarnya.

Ia mengatakan dana CSR dan kompensasi sangat jauh berbeda, sehingga jika Pemerintah menerima dana CSR tersebut maka rakyat tak akan lagi menerima kompensasi. Ferdi kemudian mencontohkan kasus tumpahan minyak Exxon Valdez di Teluk Alaska 1989. Ketika itu, Pemerintah Amerika Serikat menerima dana CSR dari Exxon, akhirnya rakyat korban tidak menerima lagi dana kompensasi. “Rakyat Alaska kemudian membawa kasus tersebut ke Pengadilan, namun kompensasi yang diterima sama sekali tidak memadai selama hampir 20 tahun perkara tersebut bergulir,” katanya.        Menurut Ferdi, pengalaman pahit ini yang perlu dipelajari bangsa Indonesia agar tidak ditipu oleh PTTEP. “Kami meminta Presiden Joko Widodo untuk menghentikan langkah Arif Havas Oegroseno yang telah memperlakukan rakyat NTT seperti warga negara kelas tiga di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTT, I Wayan Darmawa yang dikonfirmasi mengaku ikut dalam rapat perdana yang berlangsung di Jakarta dan melibatkan pihak PTTEP dan lintas kementerian. “Itu baru rapat awal, nanti akan ada pertemuan di Kupang dengan kabupaten dan provinsi serta lintas kementerian. Itu tentang rencana pemberian CSR pada masyarakat dan wilayah terdampak. Jangka pendek dan jangka panjang. CSR sudah dilakukan di provinsi lain termasuk DKI. Karena menyangkut kebijakan maka rekomendasi rapat dengan pemprov dan pemkab tanggal 18 April di Kupang,” terang Wayan.

Dia menambahkan, belum ada pembicaraan tentang berapa besaran dana yang direncanakan untuk diberikan kepada masyarakat di NTT yang terdampak tumpahan minyak hampir 10 tahun lalu itu.

Terkait rencana pemberian CSR ini, Anggota DPRD Provinsi NTT, Wellem Kale meminta masyarakat, khususnya yang terdampak pencemaran Laut Timor menolak rencana pemberian CSR dari PTTEP Australia.

Menurut mantan anggota Komisi II ini, pemerintah harus proaktif memperjuangkan nasib masyarakat terdampak melalui peradilan yang sedang berlangsung. DPRD, lanjut Wellem, siap mendukung pemerintah.

“Kalau CSR adalah bantuan, bukan ganti rugi dan itu salah sasaran. Kalau mau pakai CSR pun harus sebesar kerugian, bukan sesuai kemampuan pemberi CSR. Dan saya anjurkan bagi masyarakat yang jadi korban itu jangan pernah menerima CSR tersebut sebagai kompensasi tuntutan. Perkara tetap dilanjutkan terus. Kami siap dukung,” tandas politikus Partai Nasdem itu.

Terpisah, Ketua Aliansi Nelayan Tradisional Laut Timor (Antralamor), H. Mustafa kepada Timor Express menegaskan para nelayan akan menolak CSR tersebut. Pasalnya, CSR itu nilainya tak sebanding dengan nilai kerugian nelayan dan petani rumput laut di NTT.

Oleh karena itu, nelayan tetap menginginkan adanya kompensasi dari pihak PTTEP Australia. “Kita rugi puluhan triliun, tapi mau kasih CSR hanya puluhan miliar. Tentu tidak cukup. Nelayan saja ribuan,” kata Mustafa.

Lebih lanjut, ia menjelaskan selama hampir 10 tahun para nelayan sudah menderita. Pendapatan pun menurun drastis. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah Indonesia bijak mempertimbangkan tawaran pihak Australia. “Kami berharap pemerintah peduli dengan kami nelayan di NTT. Dan sampai kapan pun kami perjuangkan kompensasi,” tegas Mustafa. (*/cel/sam)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!