Timor Express

METRO

Nasib Litelnoni di Tangan Bawaslu

ILUSTRASI: MARTEN LADO/TIMEX

12 Hari Bawaslu Selidiki
Akan Minta Keterangan Pemda

KUPANG, TIMEX-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTT bergerak cepat. Berkoordinasi dengan Panwaslu TTS, mereka melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Calon Wakil Gubernur NTT dari Paket Harmoni, Benny Litelnoni dalam kasus kebakaran mobil jabatan Wagub NTT di Desa Kakan Kabupaten TTS, Rabu (11/4).

Anggota Bawaslu NTT, Jemris Fointuna yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (12/4) menjelaskan, karena lokasi kejadian di Kabupaten TTS, sehingga Bawaslu NTT hanya melakukan pengawasan dan supervisi terhadap Panwaslu TTS.

“Hasilnya kalau ada dugaan tindak pidana karena menggunakan fasilitas pemerintah untuk melakukan kampanye, maka tentunya akan diproses. Tapi bila dalam proses itu tidak terbukti, maka kasus ini akan diumumkan bahwa tidak memenuhi syarat dan berhenti,” jelas Jemris.

Khusus pidana pemilu, selain diproses Panwaslu, juga akan dibahas di Sentra Gakumdu yang terdiri dari Panwas Pemilu, Penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut. Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi terhadap unsur-unsur dugaan tindak pidananya.

“Batas waktu penyelidikan kurang lebih 12 hari. Kalau (terbukti) mobil dinas, maka masuk dalam penggunaan fasilitas negara,” terang Jemris lagi.
Ketentuan tentang larangan penggunaan fasilitas negara dalam kampanye diatur Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Bab VII, Pasal 63 menyebutkan pejabat negara atau calon incumbent yang mengikuti kampanye pada Pilkada 2018 wajib mengajukan izin cuti Kampanye di luar tanggungan negara dan selama masa Kampanye dilarang menggunakan fasilitas negara yang terkait jabatannya untuk kepentingan pemenangan dalam pemilihan serta menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.

Menurut Jemris, pelanggaran paling besar, biasanya adalah pelanggaran administrasi. Bahkan ada ancaman diskualifikasi. Untuk memastikan dugaan pelanggaran tersebut, ada beberapa pihak yang akan dimintai keterangan, yakni siapa yang menggunakan mobil, pemerintah daerah sebagai pemilik aset juga akan dipanggil memberikan keterangan.

Sementara Kepala Biro Umum Setda NTT, Zakarias Moruk kembali menjelaskan, mobil Toyota Fortuner yang terbakar tersebut benar adalah mobil DH 5 yang selama ini merupakan mobil jabatan wakil gubernur yang digunakan Benny Litelnoni.

Meski sudah disiapkan dokumen untuk pemutihan, namun belum diserahkan karena yang bersangkutan baru akan berakhir masa jabatannya pertengahan Juli 2018.

Dia jelaskan, proses pemutihan mobil operasional berbeda dengan mobil jabatan. Untuk kendaraan perorangan dinas (jabatan), pejabat pengguna mengajukan pemutihan kepada kuasa pengguna barang dalam hal ini Karo Umum karena inventaris melekat ke Biro Umum. Selanjutnya, diajukan ke Sekda lalu ke gubernur.

Selanjutnya, setelah gubernur menyetujui proses lebih lanjut, Biro Umum bersama instansi yang membidangi aset melakukan pengujian kendaraan. “Sesuai mekanisme kendaraan itu akan dihapus saat akhir masa jabatan. Jadi enam bulan menjelang itu kami menyiapkan dokumen-dokumennya,” jelas Zakarias.

Selain syarat sudah berakhir masa jabatan, pemohon juga melampirkan surat pernyataan belum pernah memutihkan kendaraan sejak menjadi Wagub. Dan mobil tersebut layak untuk diputihkan saat berakhir masa jabatannya.

Untuk mobil dinas operasional, sesuai peraturan daerah harus minimal tujuh tahun. Dan kepala dinas atau kepala biro tidak memiliki mobil jabatan. Yang ada mobil operasional untuk mendukung tugas-tugasnya.

Dan, untuk pemutihan mobil operasional melalui lelang dengan memenuhi ketentuan yang diatur di dalam perda. “Selain minimal tujuh tahun, juga ada ketentuan, jika tingkat biaya operasional tinggi, harus dilelang. Dan juga nilai penyusutan sudah 30 persen harus diputihkan,” jelasnya.

Ditanya terkait pelat hitam yang digunakan pada mobil tersebut, Zakarias akui, pihaknya mengajukan surat permohonan ke Polda NTT untuk meminta pelat rahasia yang berlaku selama satu tahun. Itu digunakan saat kegiatan seperti ibadah atau kegiatan keluarga. “Pelat rahasia itu misalnya kalau di Jakarta, pelat B lalu huruf terakhirnya RFS. Itu kendaraan VIP. Kita juga ada kode VIP itu tetapi belum sosialisasikan sehingga sering orang tidak mengerti dan pelat mobil VIP pun diperlakukan salah,” papar dia.

Ia menambahkan mobil tersebut terdaftar di Biro Umum Setda NTT sebagai kuasa pengguna barang. “Nanti kita tetap serahkan meskipun dalam kondisi rongsokan begitu. Tinggal klaim asuransi berapa. Itu terserah,” tutup dia. (cel/sam)

 

Aturan Hukum:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Pasal 281 menyebutkan kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dilarang menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan sebagaimana diatur undang-undang. Pasal ini juga mewajibkan para pejabat yang terlibat kampanye mengambil cuti.

Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Bab VII, Pasal 63:

Pejabat negara atau Calon Incumbent yang mengikuti Kampanye pada Pilkada 2018 wajib mengajukan izin cuti Kampanye di luar tanggungan negara dan selama masa Kampanye dilarang menggunakan fasilitas negara yang terkait jabatannya untuk kepentingan pemenangan dalam Pemilihan serta menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!