Dinas Pendidikan akan Redistribusi Guru – Timor Express

Timor Express

PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan akan Redistribusi Guru

PANTAU UNBK.Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno dan anggota didampingi jajaran Dinas Pendidikan NTT saat memantau UNBK di SMA Negeri 3 Kota Kupang, Rabu (11/4).

CARLENS BISING/TIMEX

Target Pemabahan Guru Sertifikasi

KUPANG, TIMEX-Alih kelola sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) yang terdiri dari SMK dan SMA menambah beban pemerintah Provinsi NTT. Jika sebelumnya pemprov NTT memiliki hanya lebih dari 6.000 PNS, mulai Januari 2018, jumlah PNS sudah mencapai 15.000 lebih karena penambahan guru PNS. Beban keuangan pun semakin berat.

Meski demikian, Kepala Dinas Pendidikan NTT, Johanna Lisapaly tidak ingin hak-hak para guru diabaikan. Sejumlah fasilitas pembiayaan seperti tunjangan sertifikasi dan juga tunjangan non sertifikasi menurut Johanna harus diperjuangkan bagi para guru.

Menurut dia, saat ini terdapat sedikitnya 8.100 lebih guru PNS, namun baru setengahnya atau 4.203 orang yang sudah bersertifikasi dan menerima tunjangan sertifikasi guru. Selain itu, ada pula 2.042 orang guru yang mendapat tunjangan non sertifikasi. Johannas katakan, untuk memenuhi syarat sertifikasi, ada sejumlah ketentuan. Salah satunya adalah memiliki 24 jam mengajar dalam satu minggu.

“Makanya perlu redistribusi guru lagi. Analisis kebutuhan guru sudah kami buat. SMA dan SMK sedang kami proses. Kalau sudah selesai, kami akan melakukan redistribusi,” kata Johanna dalam rapat gabungan komisi DPRD NTT yang berlangsung di Ruang Kelimutu gedung DPRD NTT, Kamis (19/4). Hadir pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing dan Wakil Ketua DPRD NTT, Gabriel Beri Bina.

Dia jelaskan, redistribusi harus dijelaskan secara baik kepada para guru agar ada pemahaman bersama. Pasalnya, jika ada penumpukan guru, misalnya mata pelajaran matematika pada sebuah sekolah, tentu para guru tidak akan memenuhi ketentuan 24 jam mengajar dalam satu minggu. “Tujuannya supaya guru-guru itu bisa memenuhi ketentuan untuk mendapatkan sertifikasi, yakni linear sesuai kualifikasi pendidikan dan 24 jam mengajar,” tambahnya.

Masih menurut dia, proses sertifikasi guru sudah tersistem, sehingga tidak bisa di luar dari ketentuan yang telah diatur dalam data pokok pendidikan (DAPODIK). Jika tidak memenuhi ketentuan, para guru sulit lolos sertifikasi. “Karena kita semua untuk pengelolaan pendidikan ini, untuk tunjangan guru dan seterusnya berbasis Dapodik, jadi sistem yang bicara. Kita harus didorong untuk semua bisa dapat sertifikasi,” tutupnya.(cel)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!